Sabtu, 25 Januari 2020


Panji Serahkan Penjabaran APBD Melawi 2020

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 180
Panji Serahkan Penjabaran APBD Melawi 2020

Penyerahan – Bupati Melawi, Panji menyerahkan Penjabaran APBD Melawi tahun anggaran 2020 pada Kepala Dinas Kesehatan. Panji meminta agar semua SKPD tidak terlambat meyerahkan laporan keuangan. suara pemred/eko susilo

NANGA PINOH, SP - Usai evaluasi APBD Melawi tahun anggaran 2020 selesai dilakukan, Bupati Melawi, Panji langsung menyerahkan penjabaran APBD pada kepala OPD, Rabu (8/1). Panji meminta operasional APBD diharapkan berjalan lebih awal, sehingga penyerapan anggaran berjalan sesuai jadwal.

Dalam penyerahan penjabaran APBD Melawi, Panji mengatakan hal ini merupakan momen penting untuk menyamakan persepsi dalam tata kelola APBD. 

"Patut disyukuri karena APBD bisa operasional sejak awal Januari. Biasanya ketuk palu tepat waktu, hanya operasionalnya tidak. Saya berharap ini ditingkatkan terus," ujarnya.

Panji pun meminta seluruh OPD mengawali program kegiatan dengan merekap  perjalanan anggaran masing-masing. Sehingga bisa dilihat dan ditentukan mana yang menjadi program prioritas.

"Mana yang harus berjalan dari Januari dan mana yang bisa dilaksanakan pada bulan berikutnya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Panji juga mengingatkan OPD tidak terlambat menyampaikan laporan keuangan. Seluruh SKPD harus tahu kapan waktu pembahasan laporan pertanggungjawaban, serta kapan mulai membahas APBD perubahan.

"Laporan keuangan saya minta jangan ditunda-tunda. Kalau laporan keuangan cepat, maka kita bisa cepat memproses perubahan. Begitu juga belanja APBD, kalau tepat waktu, di mana pekerjaannya dimulai sejak Juli, Agustus dan September, tentunya hasilnya sangat berkualitas," katanya.  

Ditambahkan Panji, pembagian tugas diinternal SKPD segera dilakukan, sehingga program SKPD bisa berjalan tepat waktu. Begitu juga untuk SKPD yang memiliki kegiatan di desa-desa, dia meminta agar dalam rekapan kegiatan nanti bisa dilaporkan. 

"Desa harus tahu kegiatan yang ada di desa mereka, sehingga bisa ikut mengawasi atau membantu. Jangan sampai kegiatan di desa menjadi sumber persoalan," pesannya. 

Begitu pula untuk perjalanan dinas, Panji meminta SKPD  memperhatikan betul mana perjalanan dinas yang harus dilakukan. 

"Koordinasi dan konsultasi harus sesuai dengan perintah. Bila ada masalah di lingkungan kita yang tidak bisa diselesaikan sendiri melalui konsultasi bersama bupati atau wakil atau Sekda baru konsultasi ke luar," ingatnya. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Abang Mangkota mengatakan, bakal ada beberapa SKPD akan dipending pencairan anggarannya karena belum menyampaikan laporan keuangan. 

"Kami belum akan mencairkan anggaran SKPD kalau laporan keuangan belum disampaikan. Karena keterlambatan APBD kita berawal dari keterlambatan laporan keuangan," ujarnya.

Dikatakan Abang, harusnya maksimal tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, laporan keuangan disampaikan dan kemudian diperiksa selama kurang lebih 40 hari oleh BPK RI.

"APBD perubahan baru bisa diusulkan setelah menerima opini BPK. Setelah perubahan baru bahas APBD murni," katanya. (eko/jee)