Senin, 17 Februari 2020


Syarat Pencalonan Kades Capai 23 Poin

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 586
Syarat Pencalonan Kades Capai 23 Poin

Ilustrasi

NANGA PINOH, SP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi terus mematangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang bakal digelar di 111 desa. Salah satu hal yang diperkuat terkait persyaratan calon kades yang bisa dikatakan cukup banyak.

Dalam rapat persiapan Pilkades yang digelar DPMD, Rabu (15/1) lalu, jumlah persyaratan yang dipenuhi bisa mencapai 23 poin. Kepala DPMD Melawi, Hasanudin mengatakan rapat persiapan melibatkan berbagai instansi agar Pilkades berjalan sukses.

“Tahapan sekarang sedang berjalan yakni pembentukan panitia Pilkades. Memang belum 100 persen, tapi setidaknya sudah mencapai 90 persen,” katanya.

Hasanuddin mengatakan, yang turut menjadi perhatian adalah terkait persyaratan bakal calon kepala desa (Kades). Karenanya, dalam rapat tersebut dihadirkan pula camat agar nanti ikut membantu desa, atau bakal calon yang akan maju di Pilkades dalam memberikan pemahaman terkait sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa.

“Syarat ini juga kan melibatkan berbagai instansi teknis lainnya serta sejumlah Lembaga,” jelasnya.

Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Melawi, Andrianus Metro Thino mengatakan launching Pilkades serentak direncanakan 20 Januari mendatang. Setelah itu, tim teknis DPMD Melawi memberikan bimbingan teknis pada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) serta KPPS dan Panwas.

“Syarat calon kepala desa menjadi satu hal yang menjadi perhatian dalam penjaringan oleh PPKD,” katanya.

Thino mengatakan keterlibatan instansi lain untuk memberikan rekomendasi atau legalisir seperti untuk ijazah pendidikan formal dan informal yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), kemudian terkait akta lahir serta KTP dan KK dikoordinasikan bersama Disdukcapil.

“Surat keterangan berbadan sehat ini dikeluarkan oleh RSUD Melawi,” paparnya.

DPMD sudah menganggarkan dana untuk Pilkades, baik untuk operasional panitia Pilkades maupun KPPS dan pengawas, pengadaan logistik, distribusi sampai anggaran pengamanan di 410 TPS penyelenggara Pilkades bagi aparat kepolisian.

“Untuk Pilkades, panitia juga bisa mengajukan dana ke APBDes maupun pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang dilarang meminta uang ke bakal calon kepala desa. Boleh anggaran dari ADD, tapi yang belum dianggarkan oleh DPMD,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kasatpol PP Melawi, Aji Kuswara mengingatkan jajaran PPKD untuk tak mentolerir terkait syarat calon kades. Karena hal ini bisa memunculkan persoalan atau gugatan seusai proses Pilkades ke depannya.

“Syarat ini harus dilengkapi seluruh calon kepala desa. Bahkan kalau perlu berkas calon satu dan lainnya saling diperlihatkan. Dibuatkan berita acaranya kalau syarat seluruh calon memang sudah lengkap,” katanya.

Karena, bila tak lengkap maka bisa menjadi celah gugatan bagi calon lain yang kalah. Termasuk juga masalah ijazah, mesti melalui penelitian yang baik.

 “Kalau memang pemeriksaaan dilakukan dari kabupaten, maka semuanya harus diterapkan sama,” ucapnya. (eko/jee)