Senin, 17 Februari 2020


Transaksi Siluman Ditangkap Polda

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1791
Transaksi Siluman Ditangkap Polda

MELAWI, SP – Polda Kalimantan Barat berhasil menggagalkan praktik jual beli ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penampung minyak bersubsidi di Kabupaten Melawi beberapa waktu lalu. Kerja jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar itu berhasil menyita 5.200 liter BBM jenis solar.

Direktur Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah mengungkapkan pihaknya berhasil mengamankan enam tersangka dengan modus menyulap tangki kendaraan dan menyiapkan drum plastik. Mereka adalah AS, JA, AM, SW, I dan ED.

“Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, Tim Subdit 4 Ditreskrimsus melakukan penyelidikan di salah satu SPBU di Kabupaten Melawi. Pada Kamis 16 Januari, tim menemukan enam kendaraan yang mengantre BBM jenis solar, di mana tangki sudah dimodifikasi dan juga membawa drum plastik,” ungkapnya Minggu (19/1).

Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak SPBU menjual solar subsidi Rp5.700 per liter. Padahal, harga yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp5.150. Pihak SPBU dengan sengaja mengambil keuntungan penjualan solar subsidi per liter sebesar Rp550.

“Selanjutnya para penampung ini menjual kembali melalui kios-kios dengan harga variatif  di wilayah Kabupaten Melawi,” jelasnya.

Selain enam tersangka, kendaraan dan solar bersubsidi dengan muatan kurang lebih 5.200 liter turut diamankan. Dit Reskrimsus juga memeriksa manager SPBU yang terdaftar dengan NO.64.786.07 untuk mengetahui keterlibatannya.

“Sampai dengan saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengembangan,” tutup Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah.

Para pelaku terancam dikenakan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukum enam tahun penjara.

Sales Area Manager Kalimantan Barat, Weddy Surya mengatakan saat ini pihak Pertamina sedang melakukan pengecekan di lapangan terkait penangkapan di Melawi. Jika hal tersebut terbukti kebenarannya, Pertamina akan memberikan sanski sesuai peraturan. Sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan, skorsing, sampai PHU (Pemutusan Hubungan Usaha).

"Sedang kami cross check, dan tentu saja kami akan kenakan sanksi sesuai ketentuan," kata Sales Area Manager Kalimantan Barat, Weddy Surya saat dihubungi via WhatsApp.

Dia menegaskan untuk pencegahan, Pertamina telah melakukan beberapa hal. Pertamina juga tidak henti mengingatkan SPBU untuk tetap melayani konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Baik secara lisan maupun pemasangan spanduk di SPBU.

Dikatakannya, saat ini Pertamina sedang mulai menggalakkan sistem digitalisasi SPBU. Di mana SPBU wajib untuk melaporkan jenis konsumen yang mengisi BBM Subsidi (nomor polisi, jenis kendaraan dan lain-lain). Sehingga dapat memonitor bahwa SPBU benar-benar melayani sesuai ketentuan.

"Program digitalisasi tab juga melibatkan BUMN (Telkom) di mana sosialisasi untuk tahun 2020 ini sudah dilaksanakan di awal tahun," pungkasnya.

Modus Lain

Praktik penyelewengan solar subsidi sejatinya bukan barang baru. Tidak hanya di Melawi, kasus sama terjadi di sejumlah daerah di kabupaten dan Kota Pontianak. Dalam menjalankan aksinya, komplotan mafia minyak memiliki mata rantai untuk mengumpulkan solar subsidi. Mereka bekerja tidak sendiri. Ada ‘kode’ yang sudah terjalin dengan sejumlah oknum di SPBU dan sopir tangki BBM industri.

Pasokan solar subsidi diperoleh para sindikat mafia dari sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan sekitarnya. Mereka berkelompok dan diorganisir segelintir koordinator penampung. Minyak subsidi itu selanjutnya dijual kepada bos besar dan ditimbun di sejumlah lokasi gudang, lalu dikemas dan dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga BBM industri, namun lebih miring dari harga industri.

Sumber Suara Pemred menyebutkan, praktik mafia minyak solar subsidi tetap berjalan dan dikemas dengan lebih rapi. Mulai dari antre di SPBU untuk membeli solar subsidi hingga menggunakan cara kamuflase dalam tata perniagaan BBM untuk industri.

“Ada yang menggunakan modus minyak siluman itu dibungkus dengan surat surat resmi, dengan perusahaan resmi. Pasar gelap yang mereka tuju 70 persen ke daerah Kabupaten Ketapang, dan 30 persen ke daerah perhuluan, karena di sana ada tambang ilegal alias PETI, perkebunan sawit,” ungkap mantan pemain minyak ilegal yang minta namanya tidak disebutkan kepada Suara Pemred.

Menjelang Imlek kata sumber ini, minyak agak ‘banjir’. “Menjelang Hari Raya Imlek, para pengantre sebenarnya sudah agak kurang, karena pembeli, yakni bos-bos besar sedang sibuk menyambut Imlek, mungkin habis Imlek baru berjalan seperti biasa lagi. Ada beberapa SPBU yang masih bermain. Tapi tapi tidak semua pemilik SPBU yang mengintruksikan, tapi pegawainya di lapangan yang memang nakal, agar dapat duit lebih,” katanya.

Wilayah sentral dugaan praktik mafia minyak, sebut sumber, berada di salah satu kawasan di Kecamatan Pontianak Utara.

“Wilayah ini dikenal sebagai Opek Kalbar,” tutur sumber.

Sebutan opek pelesetan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), yang dikenal sebagai kerja sama antarnegara pengekspor minyak.

Modus di SPBU, komplotan ini secara kasat mata tak terlihat bagian dari mata rantai mafia minyak. Mereka adalah para sopir truk, tidak lagi menggunakan tangki modifikasi kapasitas besar.

Kedatangan sopir ini kerap dilakukan setelah menerima informasi dari oknum di SPBU yang memberitahukan persediaan solar subsidi ada.  Antrean truk-truk ini menyebabkan sejumlah sopir truk ekspedisi yang bukan bagian dari mata rantai komplotan mafia minyak subsidi, kerap tak kebagian jatah minyak.

“Kasihan sopir-sopir truk ekspedisi itu. Mereka antre hingga berjam-jam, tak dapat minyak,” ungkap sumber.

Mulusnya aksi ‘borong’ solar subsidi di SPBU, diduga karena adanya imbalan yang diterima oknum di SPBU. Disebutkan sumber, pemilik tak tahu menahu soal tindak tanduk anggotanya di SPBU. Para sopir truk itu membeli solar dengan harga lebih tinggi dari harga yang tertera.

“Selisihnya dari Rp200 hingga Rp300 per liter. Uang itu dibagi di antara mereka,” kata sumber.

Setelah tangki terisi solar subsidi, para sopir melajukan kendaraannya, beranjak dari SPBU menuju gudang penimbunan di kawasan ‘opek’ Kalbar. Di sana, mereka langsung masuk dan mencurahkan minyak, lalu mendapatkan bayaran dari bos besar.

Modus lainnya, menyedot minyak dari kendaraan tangki pengangkut  minyak jenis industri Pertamina. Operasi ini berjalan atas kerja sama sindikat dengan sopir tangki nakal.

Sopir tangki ini kerap mendatangi gudang di kawasan opek Kalbar, diduga sebagai lokasi penimbunan minyak. Agar tonase tak berkurang, para sindikat mencampurkan oli bekas ke dalam tangki hingga tonase minyak kembali seperti awal.

Sumber menuturkan, salah satu minyak yang kerap diselewengkan komplotan ini adalah minyak, solar yang dipesan oleh Perusahaan Listrik Nasional (PLN).

Solar subsidi yang diperoleh dengan praktik ilegal itu selanjutnya dijual para bos besar ke sejumlah industri. Dalam perniagaan ilegal itu, para bos besar melengkapinya dengan nama perusahaan, memiliki izin dan mendapatkan delivery order (DO) dari Pertamina. Praktiknya, minyak yang mereka dapatkan tidak semuanya melalui jalur resmi, dari depot Pertamina.

“Kalau dia (bos besar) punya sepuluh DO (delivery order), lima diambil dari Pertamina, ya lima lagi minyaknya dari tempat tadi,” ungkap sumber.

Bentuk Satgas

Awal Januari lalu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah membentuk Satgas Kuda Laut untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Satgas itu dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob.

"Kepolisian mendukung penuh pendistribusian BBM sampai ke tingkat bawah," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Kamis (9/1).

Dalam tiga tahun terakhir, polisi mengusut 371 kasus penyelewengan BBM dengan 448 orang ditetapkan jadi tersangka. Sebanyak 134 perkara di antaranya, telah rampung dikerjakan.

Selain itu, Kapolri bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, beberapa gubernur, anggota DPR dan DPRD Provinsi DKI Jakarta turut menandatangani pernyataan bersama ihwal penyediaan dan pendistribusian BBM. Pernyataan bersama ini akan difokuskan kepada Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni premium, di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini turut mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional.

"Polri berkomitmen lakukan pengawalan dan pengawasan maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM," ujar Idham.

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kuota, sehingga Kementerian ESDM perlu bertindak dengan penguatan dan efektivitas pengawasan distribusi BBM di seluruh daerah. Tujuannya agar Indonesia mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki.

“Ini komitmen kuat untuk mengawasi distribusi BBM, maka terbentuk tim yang terdiri dari Kabareskrim dan Kemendari juga membawahi para pimpinan daerah yang akan bisa melakukan penawasan sesuai wilayah masing-masing. Semoga 2020 distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 14 ayat 3 menetapkan urusan pengawasan energi dan mineral, minyak, gas bumi itu kewenangan pemerintah. Tetapi, Perpres tentang penyediaan, pendistrbusian, dan harga jual eceran, badan pengatur dapat bekerjasama dengan daerah. Oleh karena itu, daerah para gubernur dan bupati bekerja sama dengan pusat harus ikut mengawasi distribusi BBM, agar tepat sasaran.

Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM untuk mengawasi distribusi BBM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi IT pada setiap nozzle atau corong minyak, guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (din/sms/tir/bls)

Pembatasan Pembelian

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membatasi volume pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh masyarakat. Hal ini guna mencegah pembelian BBM dalam jumlah besar oleh oknum tertentu.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya menemukan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu. Salah satunya, pembelian solar bersubsidi dalam jumlah besar oleh kendaraan yang dilakukan di tengah malam. Untuk itu, pihaknya berencana menerapkan pembatasan volume pembelian BBM bersubsidi.

“Untuk pembelian BBM juga demikian [dibatasi seperti LPG bersubsidi],” katanya.

Sebelum menerapkan rencana ini, pihaknya akan berdiskusi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gainkindo). Salah satunya untuk memastikan kapasitas tangki BBM untuk setiap jenis kendaraan, termasuk perkiraan kebutuhan BBM bagi angkutan umum jarak jauh seperti bus lintas provinsi.  

“Tetapi ini sedang disiapkan infrastrukturnya,” ujar Djoko.  

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini baru akan dilakukan setelah PT Pertamina (Persero) merampungkan digitalisasi seluruh SPBU yang dimiliki. Dari digitalisasi SPBU ini, pihaknya akan memperoleh data pembelian BBM setiap konsumen SPBU Pertamina.  

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIgas) sebelumnya juga telah mendorong Pertamina merampungkan digitalisasi SPBU pada 5.518 SPBU yang ada untuk pengawasan penyaluran BBM secara umum.

“Kami minta Dirut Pertamina untuk akselerasi. Kalau bisa, pada Juni 2020 semua SPBU pakai nozzle yang dilengkapi TI (teknologi informasi) dan mencatat nomor polisi,” tegas Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar.  

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menuturkan, dari 5.518 SPBU yang ada, digitalisasi telah dilakukan di 2.902 SPBU di mana sebanyak 2.542 SPBU juga telah dilengkapi dengan perangkat electronic data capture (EDC). Pihaknya siap menjalankan kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM.  

“Selebihnya untuk pengaturan BBM, kami siap dan menunggu skema dan mekanismenya dari pemerintah,” tutur Fajriyah.  

Mengacu data BPH Migas, konsumsi solar bersubsidi pada tahun lalu mencapai 16,17 juta kiloliter (KL). Realisasi tersebut 11,51 persen di atas kuota yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar 14,5 juta KL. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi Premium yang tercatat sebesar 11,5 juta KL atau 4,53% di atas kuota 11 juta KL.  

Pada tahun ini, kuota solar bersubsidi ditetapkan sebesar 15,3 juta KL atau 800 ribu KL lebih tinggi dari kuota 2019. Sementara alokasi Premium dipatok tetap sebesar 11 juta KL. (inv/bls)