Mantan Anggota Gafatar Kabupaten Mempawah Diungsikan

Mempawah

Editor Kiwi Dibaca : 1057

Mantan Anggota Gafatar Kabupaten Mempawah Diungsikan
Eks anggota Gafatar kabupaten Mempawah yang di ungsikan
PONTIANAK, SP - Gelombang arus pengungsi eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tak terbendung di sejumlah daerah di Kalbar. Kebijakan ini terpaksa diambil oleh pemerintah daerah, untuk menjaga keamanan warga eks Gafatar. Hal itu menyusul maraknya gelombang penolakan hingga berujung kekerasan bahkan pembakaran. Warga minoritas ini, untuk sementara menetap di sejumlah lokasi aman dan dijaga aparat keamanan.   Aksi mengejutkan justru datang dari Desa Moton, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Pada Selasa (19/1), sekitar pukul 13.00 WIB, ada sekitar 792 warga eks Gafatar, terpaksa diungsikan dari barak menuju Kota Mempawah, selanjutnya ke Kubu Raya.   Memasuki pukul 15.00 WIB, warga setempat nekat memasuki pemukiman seluas 43 hektare. Pada saat barak terlihat kosong, ribuan massa justru dengan leluasa membakar puluhan bangunan permanen milik warga eks Gafatar. Anehnya, aksi anarkis ini sama sekali tak mampu dihalau oleh personil kepolisian, lantaran kalah jumlah dengan massa.

Kobaran api dan asap membumbung tinggi dari areal base camp tersebut. Pantauan Suara Pemred, di lokasi tersebut, hanya menyisakan empat bangunan. Yaitu, aula, ruang makan, surau, serta satu base camp tempat tinggal.   Adapun warga eks Gafatar ini, pada sore harinya dicangkung menggunakan 17 angkutan bus dan dibawa ke Barak Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tpr di Adisucipto, Kubu Raya, sebanyak 207 KK. Sebanyak 796 jiwa KK dibawa menuju markas Kavaleri 207 di Sungai Raya, Kubu Raya.   Seluruh eks Gafatar yang tiba langsung diberikan makanan yang sudah disediakan dari Pemprov Kalbar. Tidak hanya itu, usai dilakukan pendataan, perempuan dan anak-anak disediakan tempat menginap, dalam gedung yang sudah disiapkan tempat tidur. Sedangkan para laki-laki disediakan tenda-tenda di luar gedung untuk beristirahat. Salah seorang Eks Gafatar asal Blitar, Erik, mengatakan dirinya merasa tenang dan bersyukur, karena bisa selamat sampai tempat penampungan. Walaupun ada rasa kecewa, karena harus meninggalkan harta benda dan tempat tinggal di Desa Antibar, Mempawah. “Saya baik-baik saja, hanya istri saya tadi sempat lemas dan keram kakinya. Karena berdesak-desak dalam mobil angkutan tadi,” katanya sambil tersenyum. Gelombang pengungsi eks Gafatar juga datang dari  Kabupaten Sintang. Puluhan personil Polres Sintang dan TNI, menjemput  45 orang atau 9 KK, diduga warga eks Gafatar dari Desa Simba Jaya, Kecamatan Binjai Sintang, untuk dievakuasi ke Gedung Loka Bina Karya, Selasa (19/1).

Kadis Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sintang, Florensius Kaha mengatakan, warga tersebut diungsikan ke Gedung Loka Bina Karya untuk sementara waktu.
  “Setelah itu, semua warga eks Gafatar ini akan dipulangkan ke kampung halaman, sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal,” tuturnya.   Kepala Kesbangpolinmas Sintang, Budi Harto menambahkan, pasca evakuasi,  seluruh aset milik mereka seperti rumah, kebun dan barang lainnya menjadi tanggung jawab daerah.   Evakuasi juga terjadi di Kayong Utara. Pantauan Suara Pemred, ratusan warga eks Gafatar untuk sementara diungsikan di Mapolsek. Adapun proses evakuasi dikawal ketat petugas keamanan.  

Hindari Kekerasan

Derasnya arus pengungsi eks Gafatar di Kalbar, dituding karena lambatnya keputusan penanganan pemerintah daerah, sebagai pimpinan Forkopinda. Imbasnya, aksi anarkis pun tak terbendung.  Kondisi ini disesalkan oleh Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Pontianak, Marzuki. Ia mengatakan, “Tindakan pengusiran dan pembakaran rumah merupakan perbuatan yang melanggar nilai kemanusiaan.” Dampaknya, tentu sangat besar. Bisa saja mereka (eks anggota Gafatar), pasca kejadian ini terlantar karena terusir dari tanah milik mereka sendiri. “Lebih kasihan lagi, nasib anak-anak mereka. Secara psikologis, akan berdampak besar,” katanya. Dia menjelaskan, kalaupun pemahaman keberagamaan eks anggota Gafatar dianggap sesat, lantaran masih mengikuti paham keagamaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, maka tidak lantas disikapi dengan tindakan anarkis. Bahwa di dalam Islam, perbuatan tersebut tidak dibenarkan. “Islam tidak membenarkan tindakan-tindakan anarkis. Jika mereka dianggap sesat, lalu diusir, terus bagaimana mau meluruskan pemahaman mereka?” tuturnya. Anggota DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik ikut menyayangkan peristiwa pengusiran tersebut. Ia mendorong pemerintah mesti hadir dalam kondisi seperti ini. Kehadiran pemerintah yang berkeadilan, sangatlah dibutuhkan lantaran sudah menyangkut hak sekelompok orang sebagai warga negara. “Pemerintah kabupaten dan provinsi, harus hadir. Jangan sampai hak eks anggota Gafatar, sebagai warga negara diremehkan,” ujarnya. Dalam permasalahan ini, pemerintah harus cepat menyikapinya. Sehingga tragedi pengusiran, pembakaran mobil dan rumah milik eks anggota Gafatar, sebetulnya tidak perlu terjadi. “Pemerintah daerah mestinya cepat menyikapi, sehingga masyarakat tidak bertindak sendiri,” tutur Ketua Umum DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalbar ini. Mulyadi menuturkan, menangani kasus ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja. Melainkan, penanganan dilakukan secara terpadu. “Libatkan pihak-pihak terkait, seperti tokoh agama dan organisasi masyarakat (Ormas),” sarannya. Dikatakannya, jika memang Gafatar dianggap sesat, maka mesti ada pihak terkait yang dapat menjelaskan kesesatannya. Lalu, tindakan selanjutnya harus dilakukan pembinaan. Dia mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah terpancing atas persoalan ini. Masyarakat seharusnya bisa mengendalikan emosi, sehingga tidak terjadi benih yang dapat merusak persatuan dan kesatuan.

Telat Bertindak


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saat ini hanya bisa menyebutkan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terkait keresahan munculnya kelompok Gafatar. Lukman berharap peran pemerintah daerah, kepolisian serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangkal gerakan radikalisme.

"Kami berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, BIN, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya persoalan keagamaan, tapi juga terkait dengan ideologi negara, tapi juga keormasan kita," kata Lukman.

Dia menekankan Kemenag akan membantu mencari aktor kemunculan kelompok Gafatar yang merasakan masyarakat. Gerakan yang dinyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ajaran sesat ini, telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena diduga banyak orang yang ikut Gafatar.

Hal senada disampaikan Kejaksaan Agung, Prasetyo. Pihaknya, saat ini masih mengkaji terkait Gafatar. Ia berkata, awalnya Gafatar terkait dengan organisasi Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin Ahmad Musadek. Sosok Musadek pernah dijatuhi hukuman pidana empat tahun, karena kasus penodaan agama.

Prasetyo mengatakan, pihaknya akan melibatkan TNI, Polri, sampai Kemendagri. Dalam waktu dekat, direncanakan akan ada pertemuan untuk membahas Gafatar.(ben/abd/umr/ant/met/det/loh/ant/det/cnn/lis)



Komentar