Warga Desa Sengkubang, Kabupaten Mempawah, Kalbar Pertanyakan Tersangka Kasus Korupsi ADD Masih Bebas

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 1284

Warga  Desa Sengkubang,  Kabupaten Mempawah, Kalbar Pertanyakan Tersangka Kasus Korupsi ADD Masih Bebas
DATANGI KEJARI – Puluhan warga Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah, Senin (29/2). (FOTO SUARA PEMRED/ RUBEN PERMANA)
MEMPAWAH, SP – Buramnya proses  hukum terhadap oknum Kepala Desa Sengkubang berinisial BT,  yang diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD), puluhan warga desa setempat menggeruduk Kejari Mempawah, Senin (29/2).

Mereka mempertanyakan kepastian hukum terhadap tersangka korupsi dana ADD yang diduga dilakukan oleh Kades Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.

Satu di antara warga Sengkubang, Syarif Ibrahim (44) mengungkapkan, tersangka BT menyelewengkan ADD tahun 2012 hingga 2014. "Kades Sengkubang sudah ditetapkan tersangka pada Agustus 2015 silam oleh Kejari Mempawah. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan hukum," ungkap Ibrahim.

Ibrahim merasa heran. Sebab, penetapan tersangka itu seperti tidak berarti apa-apa. BT masih aktif menjabat sebagai kepala desa. "Masyarakat sudah banyak yang risih, bahkan sudah ada niat untuk menyegel kantor desa," kata Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, penyelewangan yang dilakukan BT tak hanya pada ADD, namun juga menjual Hutan Produksi (HP), pengadaan sertifikat prona redis serta pemalsuan tanda tangan.

"Kami ke sini (Kejari Mempawah) hanya ingin meminta kejelasan serta tindak lanjut. Sebab sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas kasus korupsi yang menjerat Kades Sengkubang itu," kata Ibrahim.

Ibrahim mengungkapkan bahwa sebelumnya kasus ini sudah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) Kalimantan Barat dan terdapat temuan sekitar Rp 40 juta.

Sementara dari pihak warga menilai, dugaan korupsinya sebesar Rp 72 juta, jumlah itu pun belum termasuk tindakan korupsi lainnya. "Jika sudah ditetapkan tersangka, mengapa tak langsung ditangkap? Sementara pencurian ayam langsung ditangkap. Ini sama saja hukum tak berpihak pada masyarakat," ujar Ibrahim.

Berdasar temuan itu, pihak kades tak membuat laporan pertanggung jawaban kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). "Dari situ mulai terkuak kasus koruspi dana ADD ini yang katanya untuk pengadaan pakaian seragam RT, RW dan ibu-ibu PKK,” beber Ibrahim.

Ibrahim mengaku telah dua kali membuat laporan terkait hal itu kepada bupati, namun belum juga mendapat jawaban.

Janji Tindak Lanjuti
Sementara Kejari Mempawah, Bambang Setyadi mengatakan bahwa tindak lanjut proses hukum Kades Sengkubang yang disangkakan menyelewengkan ADD itu tinggal menunggu waktu.
"Semua (kasus) harus ngantri, karena BPKP Kalbar bukan hanya menangani (masalah hukum) di Mempawah saja," jelas Bambang.

Kejari Mempawah, kata Bambang, berjanji akan menyelesaikan kasus yang melilit Kades Sengkubang itu. Sebab, kasus itu menyangkut hak orang banyak. "Kasus ini tetap akan dilanjutkan, namun harus sabar, kecuali masyarakat tak mau melanjutkan mungkin bisa dihentikan. Tetapi inikan masyarakat sangat ingin melanjutkan kasus ini," jelas Bambang.

Sementara Sekretaris Konsultasi Pengkajian dan Bantuan Hukum Mempawah, Muchlis Saka meminta pihak terkait cepat bertindak tegas. "Jangan sampai timbul asumsi masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas," kata Muchlis. (ben/bah)