Kajati Kalbar: Pemda Jangan Ragu Menindak Aktivitas Gafatar

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 760

Kajati Kalbar: Pemda Jangan Ragu Menindak Aktivitas Gafatar
Bupati Mempawah, Ria norsan ?saat memberikan cindramata pada Kajati Kalbar Warih Sadono. (SUARA PEMRED/ RUBEN)

MEMPAWAH, SP
– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Warih Sadono meminta pemerintah daerah (pemda) agar tak ragu menindak aktivitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sebab, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri telah melarang aktivitas Gafatar.


" SKB tiga menteri tersebut terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. SKB ini menjadi dasar hukum dalam menyikapi persoalan Gafatar," ungkap Warih saat berkunjung ke Kabupaten Mempawah, Senin (11/4).


Untuk itu, mantan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini meminta pemda untuk gencar menyosialisasikan SKB tiga menteri tentang pelarangan aktivitas Gafatar itu.
 

“Kita mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengantisipasi kemungkinan kembalinya  gerakan ini. Karena ada indikasi Gafatar itu kini membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi jangan sampai mereka aktif kembali,”
ungkap Warih.


Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan, khususnya dalam penanganan aliran-aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat.

Bahkan, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) sekalipun tidak bisa memberi rekomendasi tanpa dukungan pemerintah daerah.


“Jangan sampai seperti pemadam kebakaran, sudah terjadi kebakaran, baru mengambil tindakan, jadi antisipasi sejak dini sangat diperlukan,” jelas Warih.


Warih pun menilai Pemerintah Kabupaten Mempawah sangat sigap menangani permasalahan Gafatar yang sebelumnya bermukim di dua kawasan di Mempawah.

Antisipasi Dini


Sementara Bupati  Mempawah, Ria Norsan mengatakan bahwa pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mempawah dan Kejaksaan Negeri Mempawah.


Hubungan baik juga dijalin dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 


“Kami sering berdiskusi membahas berbagai persoalan sehingga hal-hal yang dikhawatirkan menjadi masalah pun dapat dideteksi secara dini,” ungkap Norsan.


Norsan mengatakan bahwa sejumlah hal yang berpotensi konflik dapat diatasi pemda dengan cepat. Utamanya menyangkut masalah yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).


“Sebab masalah SARA ini jika tidak selesai dengan baik akan menimbulkan akibat yang buruk,” kata Norsan.

Sebelumnya, Panglima Kodam XII/ Tanjungpura Mayjen TNI Agung Risdhianto juga telah memuji keberhasilan Pemkab Mempawah dalam menangani persoalan Gafatar di wilayahnya, beberapa waktu lalu.

"Pemerintah daerah sigap dalam menangani konflik sosial dan beradab. Hal itu akan menjadi referensi atau model dalam penanganan konflik,” kata Agung.

Agung mengatakan, dari kacamata intelijen, apa yang telah dilakukan masyarakat bersama Pemkab Mempawah sudah tepat saat menyikapi indikasi masuknya Gafatar.

“Warga melapor dan pemda langsung responsif mencegah dari aksi anarkistis. Akhirnya menggagalkan tumbuhnya Gafatar di Mempawah,” kata Agung.

Menurut Agung, dari  data memang terlihat jelas keinginan Gafatar untuk menjadikan Kabupaten Mempawah sebagai basis. Dengan bermoduskan pertanian, anggota Gafatar datang secara bertahap hingga mencapai jumlah yang cukup besar.


“Yang kita khawatirkan nantinya akan lebih banyak dari warga Mempawah sendiri. Untungnya masyarakat di sini cukup waspada dan mengantisipasi dini. Yang mengagumkan lagi, pada akhirnya masyarakat justru membantu dalam proses evakuasi warga Gafatar tersebut,” jelas Agung. (ben/bah)