Warga Keluhkan Pungutan Biaya di Disdukcapil Mempawah

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 1390

Warga Keluhkan Pungutan Biaya di Disdukcapil Mempawah
ILUSTRASI Dokumen Kependudukan (dukcapil.nagekeokab.go.id)
MEMPAWAH, SP – Sejumlah warga Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, mengeluhkan bahwa sejak tiga bulan terakhir ada pungutan biaya dalam pembuatan berbagai dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.  

Seperti diungkap Desi, wanita berusia 20 tahun ini mengaku diminta membayar uang Rp45 ribu untuk biaya mengurus pembuatan dua buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

"Saat merekam KTP saya dan KTP ibu saya, karena adanya perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, beserta KK,  saya diminta uang Rp45 ribu,” aku Desi, saat ditemui di Mempawah.

Walau sempat kaget, namun Desi mengaku tidak dapat menolak, lantaran langsung disuguhi selembar kertas tanda bukti pembayaran. "Kami pun tidak dijelaskan biaya tersebut untuk apa. Karena tiba-tiba langsung diberikan bon pembayaran. Tentunya langsung saya bayar," ucapnya.

Hal serupa juga dialami warga Pasir Wan Salim lainnya, Abdul Latif. Berdasarkan cerita Lurah Pasir Wan Salim, Sawadi, warganya tersebut pernah mengaku diminta uang Rp15 ribu saat merekam pembuatan KTP-el di Disdukcapil.
Namun karena saat itu hanya memiliki uang Rp5 ribu, jadi hanya memberikan ala kadarnya.

“Warga saya, Abdul Latif saat melakukan rekam KTP diminta Rp15 ribu oleh oknum petugas Disdukcapil Mempawah, namun karena tidak memiliki cukup uang dan hanya punya Rp5 ribu, tetapi tetap diambil oknum itu,” ungkap Sawadi.

Sawadi mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan Disdukcapil kepada warganya. Karena sama sekali tidak merasa kasihan melihat warga yang hanya memiliki sedikit, namun tetap diminta biaya. "Warga hanya mempawa uang Rp5 ribu tapi tetap diminta. Kan kasihan,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, harusnya para pegawai pemerintah melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Jikapun ternyata ada aturan tentang biaya pembuatan dokumen, tentulah harus sudah disosialisasikan ke tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga Desa. Namun hingga saat ini, dia tegaskan sosialisasi itu tidak ada.   

"Sekitar empat bulan silam, perekaman KTP saya ketahui tidak bayar, namun kenapa untuk saat ini bayar?," tanyanya.

Dari sejumlah laporan warga yang diterimanya, dia mensinyalir, pungutan biaya dalam setiap pembuatan dokumen oleh Disdukcapil, dilakukan sejak tiga bulan lalu.

"Sudah sekitar dari tiga bulan, banyak warga saya yang melapor," ujarnya.

Dia menyebut, dari laporan itu, biaya untuk rekam KTP dipatok sebesar Rp15 ribu, pembuatan KK dipatok sebesar Rp20 ribu dan untuk pembuatan akta dikenakan biaya Rp75 ribu sampai Rp100 ribu. “Jika rekam diminta Rp15 ribu, biaya pembuatan KTP beda lagi, yakni Rp25 ribu,” terangnya.  

Kadis Bantah 

Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Mempawah, Jailani membantah adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh pihaknya.

Namun dia menyatakan, biaya yang diminta adalah berupa denda  keterlambatan membuat KTP atau dokumen lainnya. Dan itu sudah diatur di dalam Perda. 

 
"Kita tak ada lakukan pungutan liar, karena dalam perekaman KTP itu gratis. Namun jika terlambat memang harus membayar, karena ada Perda yang mengaturnya. Dan itu kita terangkan di kantor,” ungkap Jailani.   

Diterangkannya, setiap pembayaran denda dari keterlambatan itu masuk ke dalam kas daerah. Dia menyebut, setiap tahun Mempawah mendapat sedikitnya Rp150 juta dari denda tersebut. 

"Denda itu masuk ke kas daerah dan itu sudah berlaku sejak dua bulan setelah KTP tersebut mati, ataupun batas usiannya telah melewati 17 tahun," tegasnya. (ben/ang/sut)