Pekerja PT KKJ Tuntut Kenaikan THR

Mempawah

Editor Kiwi Dibaca : 651

Pekerja PT KKJ Tuntut Kenaikan THR
Diskusi – Anggota DPRD Mempawah bersama menajemen PT Kalimantan Kelapa Jaya (KKJ) dan pekerja harian lepas saat diskusi membahas tuntuan kenaikan THR Idul Fitri di Kantor KKJ, Rabu (14/6). suara pemred/ruben permana
MEMPAWAH, SP – Khawatir akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai pada hari raya Idul Fitri tahun ini, puluhan pekerja borongan tetap perusahaan PT Kalimantan Kelapa Jaya (KKJ), di Desa Nusa Pati, Kecamatan Sungai Pinyuh mengadu ke Anggota DPRD Mempawah, Rabu (14/5).

Ketua Komisi III DPRD Mempawah, Rusli Abdulah mengatakan berdasarkan pengaduan yang disampaikan para pekerja, THR yang diterima dari pihak perusahaan pada tahun lalu dirasa tidak adil jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh pekerja harian tetap.

“Tahun lalu THR yang diterima pekerja borongan tetap Rp1 juta, sedangkan pekerja harian tetap mendapat THR Rp1,9 juta,” katanya. Atas dasar itu, para pekerja harian lepas di PT KKJ yang jumlahnya 390 orang menuntut THR Idul Fitri tahun ini disamakan dengan pekerja harian tetap. Atas aduan yang disampaikan para pekerja, DPRD Mempawah bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker), dan Polsek Sungai Pinyuh kemudian mendatangi pihak perusahaan untuk melakukan perundingan.

Dari hasil mediasi yang dilakukan, menurut pihak perusahaan, besaran THR yang diberikan kepada karyawan berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan perusahaan. Namun demikian, setelah melalui diskusi yang alot, perusahaan akhirnya sepakat menaikan besaran THR untuk pekerja borongan tetap menjadi Rp1,5 juta per orang pada hari raya Idul Fitri tahun ini.

“Akhirnya perusahaan setuju menaikan THR pekerja borongan tetap mereka, dari sebelumnya Rp1 juta, tahun ini menjadi Rp1,5 juta,” ujar Rusli. Kepada perusahaan, Rusli juga mengingatkan agar pembayaran THR dilakukan paling lama H-7 hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

“Perusahaan wajib membayarkan THR sebelum H-7. Jika ada perusahaan yang bandel tentunya akan disanksi,” katanya. Sementara Kepala Bidang Tenaga Disperindagnaker Kabupaten Mempawah, Ya Helmizar mengatakan sebelumnya pekerja borongan tetap PT KKJ pernah membuat laporan mengenai keluhan besaran THR ke pihaknya.

“Laporan ke kita sudah masuk, namun kemudian mereka mengadukan kembali ke DPRD Mempawah,” kata dia. Mengenai permasalahan ini, Ya Helmizar berharap perusahaan tidak hanya menganggap pekerja sekadar karyawan.

“Perusahaan juga harus menganggap karyawan adalah aset perusahaan. Ini penting untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan,” harapnya. (ben/jee)
 

Komentar