Pemkab Mempawah Bentuk Tim Terpadu

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 322

Pemkab Mempawah Bentuk Tim Terpadu
SOSIALISASI – Pelaksanaan sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan TP4 di aula Kantor Kejari Mempawah, Kamis (24/8). Dalam kegiatan tersebut membahas jalan keluar terkait keterlambatan penyaluran dana desa. SP/Ruben

Kawal Dana Desa, Kajari Kumpulkan 60 Kades


Kepala Kejari Mempawah, Dwi Agus
Kita akan mengawal juga membantu mencari jalan keluar jika ada masalah, agar tidak ada yang saling menyalahkan antara pihak desa dan kabupaten

MEMPAWAH, SP – Sejumlah desa di Kabupaten Mempawah mengalami keterlambatan pencairan dana desa dari Pemkab mempawah. Hal ini terungkap dalam sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di aula Kantor Kejari Mempawah yang diikuti 60 orang kepala desa, Kamis (24/8).

"Dalam forum sosialisasi tadi terungkap adanya keterlambatan pencairan dana desa, dan ini akan ditindak lanjuti oleh Pemkab Mempawah dengan membentuk tim,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Dwi Agus.

Dari hasil diskusi hari itu juga diketahui bahwa belum disalurkannya dana desa di Kabupaten Mempawah sebabkan karena keterlambatan penetapan platfon anggaran dari pemerintah desa ke kabupaten.

“Sehingga terjadi miss komunikasi komitmen antara pihak desa dan kabupaten, namun untuk saat ini belum ada temuan penyelewengan dana desa,” katanya.

Agus meyakinkan, pihaknya akan terus mengawal penggunaan dana desa, mulai dari tahapan penyaluran, dan penggunaan di lapangan agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan.

"Kita akan mengawal juga membantu mencari jalan keluar jika ada masalah, agar tidak ada yang saling menyalahkan antara pihak desa dan kabupaten," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Mempawah, Burhan mengatakan rata-rata anggaran dana desa di Kabupaten Mempawah mencapai Rp1 miliar.

“Jumlah ini ditentukan beberapa indikiator, seperti  jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah,” katanya.

Guna mengatasi keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Mempawah, Burhan mengatakan, pihaknya akan membentuk 
tim terpadu yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat.

Ia mengakui, akibat keterlambatan penyaluran dana desa menyebabkan berbagai dampak. Salah satunya keterlambatan pembayaran gaji para kepala desa.

"Semoga dengan terbentuknya  tim terpadu, tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran dana desa di Mempawah,” harapnya. (ben/jee)

Komentar