Bimtek LPM se-Kabupaten Mempawah

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 313

Bimtek LPM se-Kabupaten Mempawah
BIMTEK – Guna mengoptimalkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan bimbingan teknis LPM se-Kabupaten Mempawah di Aula Wisma Chandramidi Mempawah, Jumat (15/9). SP/Ruben

Ciptakan Paradigma Baru: Desa Membangun


Mengoptimalkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan bimbingan teknis LPM se-Kabupaten Mempawah di Aula Wisma Chandramidi Mempawah. Agenda tersebut berlangsung selama dua hari, mulai 14 hingga 15 September 2017.

SP - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Burhan, mengatakan, bimtek yang dilaksanakn itu bertujuan meningkatkan kompetensi peserta pelatihan sesuai tugas dan fungsi LPM.

“Dengan mengikuti bimtek peserta diharapkan dapat memahami kebijakan pemerintah dan mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayah desa masing-masing sekaligus meningkatkan peran sertanya dalam menyikapi perubahan di segala bidang,” katanya menjelaskan.

Burhan mengungkapkan, peserta pelatihan berjumlah 76 orang yang berasal dari Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan di Kantor Camat dan kader pemberdayaan masyarakat sebanyak 67 orang dari seluruh Kabupaten Mempawah. 

Peserta akan mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat, Bappeda Kabupaten Mempawah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, tenaga ahli Kabupaten Mempawah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Mempawah, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah. 

“Metode yang digunakan dalam proses pelatihan ini adalah metode andragogi untuk orang dewasa melalui ceramah dan tanya-jawab,” terangnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik di Mempawah, Zulkarnaen, mengatakan keberadaan LPM selaku penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan di desa. Karena itu, LPM harus dibina agar lebih mantap dalam menggerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Menurut dia, LPM perlu mendapatkan penyegaran-penyegaran, di antaranya melalui pelatihan. 

“Begitu penting peran LPM maka perlu upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan, terutama dengan adanya perubahan kebijakan di bidang pembangunan masyarakat perdesaan, yakni paradigma baru pemberdayaan masyarakat yaitu desa membangun,” tuturnya.

Zulkarnaen memaparkan, otonomi daerah yang sedang dijalankan memerlukan kepemerintahan yang baik. Harus ada keseimbangan antara unsur pemerintah, dunia usaha, dan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu, ia menyebut, kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari otonomi daerah.

“Karena itu harus ada sumber daya manusia yang andal dan kompetitif serta bisa mencari potensi daerah dan desa yang belum maupun yang sudah dilaksanakan,” ujarnya. 

Zulkarnaen mengungkapkan materi bimtek berkaitan erat dengan tugas LPM sehari-hari sebagai penggerak masyarakat.
Terkait hal itu, selepas bimtek dirinya berharap kader pemberdayaan masyarakat dapat membantu menggerakkan pelaksanaan pembangunan wilayah desa di Kabupaten Mempawah. 

“Dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, sampai kepada pengendalian dengan menjunjung tinggi koridor yang telah dikeluarkan atau digariskan,” ucapnya berpesan. (ruben permana/ang)

Komentar