Norsan Ingatkan PNS Netral dalam Pilkada

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 187

Norsan Ingatkan PNS Netral dalam Pilkada
RAKER – Bupati Mempawah Ria Norsan menyampai hal-hal penting terkait daerah saat menggelar rapat kerja seluruh instansi, kecamatan dan kepala desa di Kantor Bupati Mempawah, kemarin. Ist

Pemda Mempawah Gelar Rapat Kerja


Bupati Ria Norsan memimpin rapat kerja dengan camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Mempawah di Aula Kantor Bupati Mempawah, kemarin. Didampingi Sekretaris Daerah Mochrizal dan Asisten Tata Praja Juli Burdadi Suryadi, dia menyampaikan sejumlah arahan penting.

SP - Selain mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, rapat kerja juga membicarakan persiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. 

“Raker ini adalah usaha kita menguatkan sinergi dalam upaya mencapai Kabupaten Mempawah yang lebih baik lagi,” kata Norsan.

Terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Norsan mengingatkan beberapa hal. Di antaranya kepala desa diminta selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Ia meminta kades untuk berhati-hati mengelola dana desa. 

“Hal ini penting untuk disampaikan mengingat sampai dengan saat ini sudah terdapat 215 orang kepala desa di seluruh Indonesia yang diproses secara hukum karena terlibat secara langsung dalam penyalahgunaan keuangan desa,” tuturnya mengungkapkan.

Norsan meminta peran aktif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang berkenaan dengan kebijakan pemetaan, camat, kepala desa, dan lurah untuk segera menyelesaikan batas wilayah administrasi baik pada tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Hal tersebut guna menghindari timbulnya konflik sosial di masyarakat, khususnya di wilayah yang berbatasan. 

“Ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” ujarnya.

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Mempawah, Norsan mengimbau untuk memanfaatkan peranti teknologi informasi dan komunikasi yang kian canggih. Aparatur pemerintah daerah dapat menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui media sosial.

“Di sisi lain, hindari penggunaan media informasi untuk menyampaikan hal-hal bersifat provokatif yang justru akan mengarah pada terjadinya pertentangan, konflik, serta perpecahan di kalangan masyarakat,” ucapnya.

Dua isu yang tengah marak saat ini juga menjadi sorotan dalam Raker. Terutama tentang kemunculan paham-paham radikal, komunis, dan sejenisnya. Kemudian terkait fenomena penyalahgunaan obat Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC). 

Mengacu ketentuan yang ada, Norsan meminta seluruh lapisan masyarakat selalu melakukan upaya deteksi dan cegah dini terhadap timbul dan berkembangnya paham-paham terlarang yang kini tengah marak di berbagai daerah. 

“Apabila terjadi, segera laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib serta hindari terjadinya upaya main hakim sendiri oleh masyarakat,” ucapnya berpesan. 

Tema lain yang menjadi topik raker yaitu pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Barat, Norsan mengingatkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, TNI/POLRI, dan kepala desa/lurah untuk membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 

Ia juga meminta peran aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, camat, kepala desa, dan lurah untuk melakukan pendataan penduduk khususnya yang telah memiliki hak memilih di wilayah masing-masing. (ruben permana/ang)