Pilkades Ulang Desa Antibar Diundur

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 575

Pilkades Ulang Desa Antibar Diundur
LANTIK - Bupati Mempawah Ria Norsan saat melantik 19 kepala desa terpilih dalam Pilkades serentak Mei 2017 lalu di Aula Kantor Bupati Mempawah, baru-baru ini. Namun hingga saat ini Kepala Desa Antibar belum dilantik lantaran masih bersengketa. Net

Rajuini Tuding Pemkab Keliru  


Rajuini, Wakil Ketua DPRD Mempawah
Kalau mau pemilihan ulang, kan ada lembaga yang berwenang untuk memutuskan. Kalau ini kategorinya sengketa, maka pengadilan yang berhak memutuskan

MEMPAWAH, SP – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) ulang di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, yang sedianya dijadwalkan digelar di Gedung Olahraga Opu Daeng Manambon Kamis (12/10), terpaksa diundur Senin pekan depan.    

Belum diketahui secara pasti penyebab mundurnya Pilkades ulang itu, namun Pemerintah Kabupaten Mempawah segera menggelar dua pertemuan di tempat terpisah. Pertemuan pertama di Rumah Dinas Bupati Mempawah dan kedua di Kantor Bupati Mempawah.

Kedua pertemuan itu digelar tertutup. Tak ada satu pun awak media yang diperkenankan mengikuti pertemuan yang dihadiri unsure pemerintah daerah serta dua dari enam calon kepala desa yang ikut Pilkades serentak bulan Mei silam.  

Rizal Multiadi, Kabid Pemerintah Desa di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mempawah, mengatakan ada tiga poin yang menjadi yang hasil dalam pertemuan tersebut. 

Diantaranya pencabutan surat terkait Pilkades, melaksanakan Pilkades ulang pada Senin (16/10) mendatang dan memanggil kembali enam calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades ulang.

“Dalam pertemuan tadi hanya ada dua calon Kades yang hadir, Hariadi dan Dendi,” kata Rizal, Kamis (10/12).

Menurut dia, tiga poin keputusan Bupati Mempawah itu telah bersifat final. Pemerintah daerah memang harus segera mengambil sikap dan membuat keputusan terkait polemik yang terjadi di Pilkades Antibar. Karena jika bukan bupati yang mengambil keputusan, lalu siapa lagi?

"Semua sudah dipanggil dan diputuskan untuk melaksanakan Pilkades ulang. Surat keputusan ini nantinya diedarkan ke Tim PPKD Desa Antibar dan akan disebarkan," ucapnya.

Terkait laporan kandidat calon Kades Hatemon ke PTUN tidak dipermasalahkan, karena itu hak calon untuk mencari keadilan. Namun dia tegaskan pelaksanaan Pilkades ulang tetap akan digelar. 

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2017 tentang Desa, bupati berhak mengambil kebijakan untuk melakukan Pilkades ulang," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Rajuini mengkritik keras langkah yang diambil Pemkab. Menurutnya, bukan ranah Pemkab memutuskan untuk dilakukan pemilihan ulang.

"Kalau mau pemilihan ulang, kan ada lembaga yang berwenang untuk memutuskan. Kalau ini kategorinya sengketa, maka pengadilan yang berhak memutuskan," ujarnya kepada Suara Pemred, melalui sambungan telepon, Kamis (12/10).

Ia mengatakan, warga telah menyampaikan keluhan kepadanya. Dari kronologi dan keterangan yang disampaikan, memang pemilihan ulang ini keputusan tidak tepat.

"Infonya karena ada kesalahan mekanisme, yakni selisih suara antara pendaftar dengan hasil e-voting. Walaupun ada selisih, ternyata di lapangan, semuanya setuju hasil pemungutan e-voting, semua saksi tanda tangan. Karena ada aturan yang mengatur soal selisih itu," terangnya.

Ia memaparkan, di dalam Perbub Nomor 10 Tahun 2017, apabila terjadi selisih maka data yang digunakan adalah hasil e-voting. Sebab daftar pemilih tidak bisa kurangi, lantaran menggunakan KTP elektronik.

"Di dalam aturan bupati, ketika ada perbedaan antara pendaftar dengan hasil e-voting, itu yang dipakai hasil e-voting," ungkapnya.

Rajuini mengatakan, jika saat pemilihan terjadi indikasi pelanggaran, sah-sah saja pihak yang berkeberatan melapor. Namun, mekanisme haruslah tetap dijalankan.

Ia melanjutkan, dari pantauan ternyata laporan tersebut telah kedaluwarsa, di mana laporan baru diterima setelah masa untuk memperkarakan lewat.

"Sesuai dengan Perda dan Perbub, apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya diberi waktu selama 30 hari. Sekarang ini sudah berjalan enam bulan. Laporannya sudah lewat 30 hari. Jadi memang tidak layak dikatakan laporan," tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menuturkan, terlepas dari laporan yang kedaluwarsa, sesungguhnya alasan yang mendasar bahwa usulan pemilihan ulang oleh Pemkab ini salah, karena keputusan tidak memiliki dasar yang kuat.

"Pertama, keputusannya sepihak, seharusnya bukan Pemkab, tapi pengadilan yang berhak memutuskan. Kedua, Perbub mengatur, kalau ada selisih suara, maka yang digunakan adalah hasil e-voting. Jadi keputusan Pemkab ini mengada-ada," katanya.

Ia juga menyayangkan, dari seluruh Kades terpilih, hanya di Desa Antibar yang belum dilantik oleh Bupati. Ia meminta, Bupati agar bisa bersikap netral dan berpikir jernih atas keputusannya yang keliru.

Ia mengungkapkan, akan mengundang Pemkab guna meminta keterangan menyangkut sengkarut Pilkades Antibar.

"Hari ini kami dari DPRD melayangkan surat pemanggilan, dan akan melakukan rapat kerja lintas Komisi hari Senin. Kita akan meminta keterangan ke Pemkab, karena ini luar biasa tensinya. Apalagi ini menjelang Pilkada, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Beri Tindakan Tegas

Satu di antara kandidat Kepala Desa Antibar Hariadi menilai penundaan digelarnya Pilkades ulang sampai Senin pekan depan kurang tepat dan terkesan mendadak. Pasalnya jika memang mau ditunda tentu harus diinformasikan sejak tiga hari sebelumnya.

Namun demikian dia tetap akan mempercayakan segala keputusan yang telah diambil Bupati Mempawah terkait polemik Pilkades Antibar. 

"Dengan adanya keputusan bupati ini marilah kita tunduk dan patuh atas keputusan yang telah diambil," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya kisruh Pilkades ini diharap tidak menganggu keharmonisan antar warga. Dan masyarakat Desa Antibar tidak terpecah-belah, karena selama ini semuanya sudah sangat menyatu baik dalam segala hal. 

"Jika ada pendukung saya yang membuat kisruh ataupun lainnya segera tindak tegas," pintanya. 
(ben/umr/ang)