Sengketa Pilkades Antibar Berakhir

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 422

Sengketa Pilkades Antibar Berakhir
SEGEL – Ratusan massa dari para calon kepala desa yang menolak Pilkades ulang di Desa Antibar menggelar aksi dan menyegel tempat pemungutan suara (TPS) di kawasan GOR Opu Daeng Manambon, Senin (16/10). SP/Ruben

Sepakat Tunggu Putusan PTUN


Ria Norsan, Bupati Mempawah
Jika di PTUN nanti gugatan Hatemon menang maka calon kepala desa lain akan menerima dengan lapang dada. Begitu kesepakatannya

MEMPAWAH, SP – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) ulang di TPS II Desa Antibar kembali batal. Pasalnya ratusan massa dari tiga calon kepala desa yang menolak Pilkades ulang menggelar aksi dan menyegel tempat pemungutan suara (TPS) di kawasan Gedung Olahraga Opu Daeng Manambon, Senin (16/10) sejak pukul 06.40 WIB.

Bupati Mempawah, Ria Norsan yang mendengar kabar itu segera ke lokasi kejadian dan menenangkan massa. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bupati mengajak perwakilan massa untuk berdialog di kantornya. 

Menurut bupati, hasil pertemuan itu menyepakati penundaan Pilkades ulang sampai tahun 2018 sembari menunggu putusan PTUN Pontianak yang sebelumnya dilayangkan Hatemon sebagai kepala desa terpilih versi Pilkades pertama. 

Namun putusan PTUN memenangkan pihak penggugat, maka pelantikan tetap digelar dengan Hatemon sebagai kepala desa terpilih.   

“Pedomannya adalah Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perbup Nomor 10 Tahun 2017,” kata Norsan.

Keputusan itu tidak hanya dibuat antara Hatemon dengan pemerintah tetapi juga calon kepala desa yang lain. “Jika di PTUN nanti gugatan Hatemon menang maka calon kepala desa lain akan menerima dengan lapang dada. Begitu kesepakatannya,” ujarnya.

Menurut dia, dalam aturan tersebut memang tidak disebutkan detail menyoal pemilihan ulang. Namun untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan diskresi demi kepentingan masyarakat banyak dan mencegah terjadinya kerugian negara.

“Makanya kemarin kita sudah mengumpulkan para calon kepala desa namun dari mereka ada yang tak datang," ucapnya.

Untuk menutup kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah daerah akan segera menetapkan seorang pelaksana tugas.

Sementara itu, Hatemon, calon kepala desa menilai keputusan bupati yang menunda Pilkades ulang sembari menunggu putusan PTUN adalah langkah yang bijaksana. 

“Saya ucapkan terimakasih. Pak Bupati telah menyelesaikan sengketa ini dengan bijak,” kata Hatemon usai pertemuan.

Dia memastikan, sampai dengan Pilkades ulang nanti, pihaknya komitmen menjaga situasi tetap kondusif, serta menjunjung tinggi apapun hasil keputusan PTUN. “Jika akhir-akhir ini ada yang merasa tidak nyaman, terutama masyarakat, kami minta maaf,” ucapnya.

PPKD Arang Limbung Belum Terbentuk

Tokoh masyarakat Desa Arang Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya, H Mahmud, mempertanyakan progress pemilihan kepala desa (Pilkades) setempat. Menurut dia, setelah terjadi polemik dan akhirnya diputuskan Arang Limbung tetap menggelar Pilkades tahapan pemilihan terkesan berjalan lamban.

“Hingga saat ini Badan Permusyahwaratan Desa (BPD) Arang Limbung belum juga membantuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD),” kata Mahmud, Senin (16/10). 

Dia meyakini sebagain besar warga setuju peralihan dari desa menjadi kelurahan itu. Namun dia meminta keputusan pemerintah daerah yang tetap menggelar Pilkades harus dihormati dengan cara segera membentuk panitia pemilihan. 

"Menjadi kelurahan justru ini suatu kehormatan dan kebanggaan. Selain itu tentu daerah ini mengalami kemajuan. Tapi proses dulu tahapan Pilkades,” ucapnya. 

Sedianya pelaksanaan Pilkades erentak di Kubu Raya bakal digelar bulan Desember 2017. Terkait polemic itu pemerintah daerah memastikan Desa Arang Limbung, tetap akan menggelar Pilkades, namun proses pembentukan desa itu menjadi kelurahan juga akan tetap berjalan.  

Nursyam Ibrahim, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya mengatakan, pelaksanaan Pilkades Arang
Limbung sudah tidak lagi menjadi persoalan.

"Namun nantinya setiap calon kepala desa yang mengikuti Pilkades Arang Limbung wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, jika nantinya pembentukan kelurahan terealisasi," kata Nuryam, baru-baru ini.

Selain itu di dalam Permendragri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemekaran, Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Pemekaran Desa menyatakan: bilamana suatu desa berubah menjadi kelurahan maka seluruh perangkat desa akan diberhentikan dan akan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika sudah berubah menjadi kelurahan maka secara otomatis PNS semua yang bertugas, maka perangkat desa secara keseluruhan secara otomatis diberhentikan," ujarnya  

Camat Sungai Raya, Suhari menjelaskan, berdasarkan surat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya, memintanya menyurati dan menginformasikan kepada BPD Arang limbung agar segera membentuk PPKD dan pengawas Pilkades Desa Arang Limbung.

"Suratnya sudah dikirm, hanya saja ada sedikit kekeliruan, karena yang kami surati hanya BPD, kami tidak menyurati kepala desa. Namun sudah kami perbaiki,” kata Suhari.

Ia menuturkan setelah pihaknya menyurati agar kepala desa dan BPD Arang Limbung membentuk BPD. Maka selanjutnya tinggal menunggu
respon selanjutnya.  (Jek/ben/ang)

Komentar