Pemda Mempawah Bersiap Sidang PTUN Pilkades Antibar

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 228

Pemda Mempawah Bersiap Sidang PTUN Pilkades Antibar
Ilustrasi. Net
MEMPAWAH, SP – Burhan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mempawah mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan Hatemon dalam pelaksanaan Pilkades Antibar di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Pontianak.

"Segala berkas mengenai pembelaan di PTUN Pontianak terkait sengketa Pilkades Antibar sudah disiapkan. Kini prosesnya masih berjalan,” kata Burhan, kemarin.

Menurut dia, sengketa Pilkades Antibar bermula saat pemungutan suara. Saat itu ada perbedaan antara daftar registrasi pemilih dengan jumlah suara setelah dilakukan pemilihan dengan sistem e-voting.

“Dari 20 desa yang menggelar Pilkades serentak saat itu di Mempawah, hanya Antibar yang bermasalah,” ucapnya.

Burhan meminta warga selalu bijak dalam menanggapi isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat pasca terjadinya sengketa. 

“Kita harap desa tersebut selalu aman, nyaman dan damai. Dan mari kita jaga itu. Karena ini hanya soal Pilkades,” ucapnya.

Sebelumnya, calon Kades Antibar Hatemon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (9/10).

Hadi Suratman, kuasa hukum Hatemon menerangkan, gugatan yang telah tercatat bernomor 30/G/2017/PTUN PTK Tanggal 9 Oktober 2017 itu meminta pertanggungjawaban Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Mempawah terkait belum dilantiknya Hatemon sebagai kepala desa terpilih.

“Kami harap segera dilakukan pelantikan. Dan selain itu kami menolak dilakukannya pemilihan ulang,” kata Hadi. 

Sementara Hatemon berujar, menolak proses pemilihan ulang di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 2 usai diterimanya surat pemberitahuan pemilihan ulang Cakades Antibar Nomor 271/024/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Antibar, belum lama ini.

Menurut dia, kejadian ini di luar harapan. Pasalnya, dirinya hanya berpikir pelantikan usai mendapat hasil tertinggi dalam pikades Antibar. “Saya benar-benar ndak tahu bisa seperti ini. Terkait hal ini saya keberatan,” ucapnya.

Hatemon merupakan Cakades Antibar nomor urut 1 yang memperoleh suara terbanyak melalui sistem e-voting, yakni 1.183 suara. Dia unggul dari Cakades nomor urut 2 Dendi Heriadi yang peroleh 325 suara, Cakades nomor urut 3 Aspandi dengan 318 suara dan Cakades nomor urut 4 Aryadi dengan 1.108 suara

Sementara itu, Burhan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Mempawah menanggapi santai rencana tuntutan tersebut. 

“Sebagai pihak tergugat tentunya bagian hukum Pemkab akan menyiapkan upaya hukum juga. Jado Silakan saja gugat ke PTUN,” ucapnya. (ben/brk/ang)