29 Pejabat Rebutkan Tujuh Kursi OPD

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 234

29 Pejabat Rebutkan Tujuh Kursi OPD
SELEKSI – Tampak sebanyak 29 pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah mengikuti seleksi lelang jabatan di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mempawah, Rabu (6/12). (SP/Ruben)
MEMPAWAH, SP – Sebanyak 29 pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah mengikuti seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka yang digelar di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mempawah, Rabu (6/12).

Kepala BKPSDM Kabupaten Mempawah, Abdullah mengatakan dari 29 pejabat administrator itu terdiri dari 28 orang peserta dari pejabat administrator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mempawah, sementara satu orang dari OPD Landak.

Mereka akan memperebutkan tujuh kursi jabatan, yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

“Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memenuhi kuota sehingga pelaksanaan seleksi terbuka ditunda dalam kesempatan berikutnya,” kata Abdullah. 

Abdullah menuturkan, lelang jabatan bertujuan mendapatkan pegawai negeri sipil yang profesional dan kompeten. Lelang jabatan, juga meningkatkan daya saing, sehingga setiap pegawai yang ingin menduduki suatu jabatan dituntut mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik.

“Lelang jabatan bermaksud mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja dan pengembangan potensi diri setiap PNS sehingga kinerja unit organisasi meningkat,” jelasnya.

Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, Gusti Ramlana menyebut lelang jabatan sebagai bentuk reformasi birokrasi. Reformasi itu penting dilakukan karena aparatur negara memegang peran vital dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Efektif atau tidaknya pemerintahan tergantung baik-buruknya mesin birokrasi. 

“Reformasi merupakan sebuah momentum yang harus dapat menjawab tantangan kekinian yang kita hadapi, terutama bagi para birokrat,” ujar Ramlana.

Menurut Ramlana, reformasi birokrasi dilakukan dengan penataan dan penajaman fungsi lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, pelayanan dan kepercayaan publik akan membaik. Karena itu, dibutuhkan pembenahan sistem pembinaan jabatan karier pegawai negeri sipil, khususnya dalam pola mutasi jabatan karier yang lebih memperhatikan kebutuhan organisasi.

“Karena saat ini belum terdapat keseragaman dalam pola penempatan pejabat dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek yang ada pada peraturan,” sebut Ramlana. 

Untuk mewujudkan PNS yang profesional, Ramlana menyebut perlunya standar kompetensi jabatan. Standar tersebut terdiri atas standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial. Menurut dia, para pejabat yang akan menduduki jabatan tinggi pratama harus memenuhi persyaratan, minimal kompetensi manajerial yang telah ditentukan. 

“Saya mengingatkan peserta agar mengikuti seleksi dengan fokus dan serius. Pahami ruang lingkup tugas pokok dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilamar. Berpikirlah visioner dan inovatif dengan mengedepankan kompetisi yang sehat sesama peserta,” ucapnya berpesan. (Abd/Ang)

Komentar