Ramlana Apresiasi Inisiatif Warga

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 206

Ramlana Apresiasi Inisiatif Warga
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Suyanto Tanjung, Ketua DPD Hanura Kalbar
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada PLN untuk pemenuhan jaringan listrik ini. Namun tetap saja sulit teralisasi, yang ada saja padam terus,"

Gusti Ramlana, Wakil Bupati Mempawah
"Semua komponen wajib berinovasi, baik masyarakat, dan pihak desa. Dimana pemerintah daerah memiliki program mengenai kawasan yang belum teraliri listrik, dengan cara menyalurkan bantuan solar sell,"

MEMPAWAH, SP – Pemerintah sudah mencanangkan Program Indonesia Terang (PIT), dengan target seluruh wilayah Indonesia teraliri listrik pada tahun 2019. Namun, banyak pihak menyangsikan, apalagi dengan masih banyaknya wilayah belum teraliri listrik. 

Dari website ESDM, PIT dimulai tahun 2016, merupakan upaya pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat. 

PIT juga bagian dari program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, untuk memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional, dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019. Infrastukturnya berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas total sekitar 9,4 megawatt (MW) serta dukungan dana Rp441 miliar.

Meski rencana program pemerintah pusat mengenai PIT belum terealisasi di Kabupaten Mempawah, di Dusun Tekam Kampung Telayar, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, mengambil inisiatif untuk membuat wilayah tersebut teraliri listrik. Sebab, sejak merdeka hingga sekarang, warga belum bisa menikmati listrik. 

Warga melakukan inovasi dengan membeli dinamo generator sumber pembangkit listrik tenaga disel. Inovasi yang dilakukan, karena melihat aspirasi dari warga di Kampung Telayar yang ingin menikmati aliran listrik. 

“Sebelumnya mereka hanya menggunakan mesin gengset sebagai sumber listrik di waktu malam, maupun solar sell (listrik tenaga matahari) yang hanya untuk satu buah bohlam lampu," jelas Muhammad Idris, Kepala Desa Telayar kepada Suara Pemred, Kamis (14/12).

Warga harus mengeluarkan uang sekitar Rp71 juta untuk berinovasi, dan membeli dua sumber pembangkit listrik. Dimana dalam  perencanaannya, warga memanfaatkan teknisi dari Pontianak.
 
Idris menjelaskan, mesin dinamo regenerator bisa digunakan selama 24 jam. Namun karena mesin tersebut masih dalam tahapan uji coba, pihaknya akan mengaktifkan mesin selama 12 jam saja. 

Listrik yang dihasilkan sebesar 9000 kWh, bisa disalurkan ke 30 rumah. Setiap rumah diberi batasan tegangan dan digunakan sejenis stuts, agar masyarakat yang menggunakan daya besar tak akan mengganggu rumah warga lainnya. 

Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, Gusti Ramlana mengatakan, inovasi dan inisiatif pihak desa dalam memenuhi kebutuhan warganya, sangat baik. 

"Semua komponen wajib berinovasi, baik masyarakat, dan pihak desa. Dimana pemerintah daerah memiliki program mengenai kawasan yang belum teraliri listrik, dengan cara menyalurkan bantuan solar sell," ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa kawasan di Kabupaten Mempawah yang belum bisa menikmati aliran listrik, seperti Dusun Jelandang, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit. Ada juga Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang karena biasanya pihak PLN untuk memasukan jaringan listrik, menilai dari segi ekonominya. 

Ramlana mengatakan, mengenai PIT dari pemerintah pusat, pihaknnya sudah mengusulkan. Namun di Mempawah belum ada masuk program tersebut. 

"Jadi, kita juga berharap kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di kawasan masyarakat, untuk turut andil dalam  memberikan bantuan kepada masyarakat mengenai penerangan,” tegasnya. 

Sementara, Manager PLN Rayon Mempawah, Saut Manurung berpesan, harus ada perawatan untuk dinamo generator. Hal itu untuk menghindari hal yang tak diinginkan.  

"Yang terpenting harus memasang pemutus (hendel/stuts) sebagai pengaman, karena generator itu sistemnya dari tenaga mekanik menjadi tenaga listrik," jelasnya. 

Jadi Inspirasi


Manajer PLN Rayon Sintang, Pamuji Iriawan menilai, jika inisiatif seperti yang dilakukan di Kampung Telayar, Mempawah, bisa saja dilakukan di Kabupaten Sintang. 

"Kalau mau seperti sah-sah saja, hanya untuk dasar hukum kegiatan tersebut, tanyakan ke desa," ujar Pamuji. 

Namun, semua itu perlu pertimbangan yang matang dari pihak desa, terutama menyangkut masalah biaya pemeliharaan dan operasionalnya. 

"Mungkin untuk pengadaan mesin tidak terlalu mahal, akan tetapi jangan sampai ketika mesin rusak tak ada yang bisa memperbaiki," imbuhnya.  

Kedepan, pihaknya akan mengusulkan PLTS untuk daerah-daerah di Kabupaten Sintang yang masih terisolasi. "Untuk daerah-daerah yang isolated, kami akan usulkan PLTS di sana, karena PLTS biaya operasionalnya tidak terlalu mahal," terangnya. 

Masalah yang dihadapi PLN selama ini, adalah masalah infrastruktur jalan yang masih banyak belum mendukung, sehingga PLN belum bisa masuk ke suatu wilayah. Namun, wacana PLTS tetap akan dijalankan. 

"Nantinya, kalau infrastruktur sudah bagus dan penduduk sudah mulai ramai, kemungkinan akan disambung ke jaringan dengan sumber non PLTS," kata Pamuji. 

Ia menegaskan, kalau infrastruktur jalan sudah bagus di suatu wilayah, hal itu sudah menjadi jaminan kepastian untuk bisa memasukan listrik ke sana. Pamuji mengatakan, setidaknya hitungan operasional menjadi murah, dan bisa dipertimbangkan listrik masuk ke suatu wilayah. 

"Sementara wacana untuk daerah yang aksesnya susah akan dibangun offgrid seperti PLTS," tandasnya. 

Saat ini PLN Rayon Sintang mencatat ada 127 desa di Kabupaten Sintang yang belum teraliri listrik. "Ada 127 Desa, minus untuk desa di wilayah Kecamatan Ambalau dan Serawai, karena Ambalau dan Serawai masuk PLN Melawi," ujarnya. 

Sementara itu, Manajer Rayon Sukadana, Djunda Afief mengatakan, Program 100 persen Desa Berlistrik, direncanakan pada 2018. 
Dikatakannya, pada akhir bulan yang lalu, sudah ada pertemuan PLN wilayah Kalbar dengan Pemda seluruh kabupaten untuk pemadanan data. 

"Kalau menurut saya pribadi, itu bisa saja diterapkan di desa yang belum dialiri listrik. Tapi ada baiknya antara pemerintah pusat, daerah dan PLN saling koordinasi terkait desa berlistrik. Sebab dikhawatirkan nantinya akan terjadi overlap," jawab Djunda, saat diminta pendapatnya soal inisiatif "Kampung Telayar". 

Persoalan selanjutnya yang timbul, jika pengadaan genset oleh swadaya desa adalah dari segi pemeliharaan. Jika pemerintah tidak dukung, biasanya genset jadi terbengkalai. 

"Nah, enaknya tetap sinkronisasi dari pusat sampai daerah dengan PLN. Jadi tidak saling tumpang tindih," tuturnya.


Sambut Baik


Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung sangat menyambut baik adanya PIT. Namun, program ini belum dapat menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya warga yang berada di desa-desa terpencil. 

"Jika memang ada program ini kami sangat mendukung sekali, namun sampai saat sekarang program ini belum dirasakan masyarakat," kata Suyanto Tanjung.

Tanjung memaparkan, jika PIT ditargetkan akan terselesaikan pada tahun 2019 mendatang, maka hal itu akan sulit terwujud. Pasalnya, hingga saat ini saja, program ini tidak terlihat dan tidak dirasakan masyarakat.

"Kita baru dengar program ini, saya rasa akan sulit terwujud jika ditargetkan 2019 mendatang. Karena sampai saat ini, masih banyak desa yang ada di Kalimantan Barat, tidak terjangkau dan teraliri listrik," tutur Ketua DPD Hanura Kalbar ini.  

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kalbar, terutama pada desa-desa yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten atau desa-desa terpencil.

Penerangan listrik melalui PLN, selama ini hanya berada di ibu kota kecamatan, belum sepenuhnya menjangkau hingga ke desa-desa. Di daerah terpencil di Kalbar, khususnya di bagian timur Kalbar, masih banyak desa yang belum teraliri listrik.  

"Sekitar 70 persen desa-desa terpencil yang belum teraliri listrik. Contohnya di Kabupaten Sintang. Di daerah saya saja ada 43 desa. Yang teraliri listrik hanya 10 desa saja," tuturnya.  

Pihak DPRD, juga sulit untuk mengoptimalkan pemenuhan jaringan listrik di seluruh Kalbar, karena jarak antar desa di Kalbar, khususnya desa terpencil  sangat jauh. Sehingga secara ekonomis, tentunya PLN akan merugi karena harus banyak tiang listrik yang dipasang, untuk menjangkau desa-desa tersebut. 

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada PLN untuk pemenuhan jaringan listrik ini. Namun tetap saja sulit teralisasi, yang ada saja padam terus," tuturnya. 
(ben/ble/jek/jul/nak/lis)

39 Desa di Kabupaten Sanggau Tanpa Listrik


Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sanggau, Zaenal mengatakan, kondisi saat ini pelayanan kelistrikan di Kabupaten Sanggau, belum dapat melayani seluruh desa dan ibukota desa.

“Dari 163 desa yang ada di Kabupaten Sanggau, 39 desa atau 23,93 persen dan 43 ibu kota desa atau 26,38 persen belum teraliri listrik PLN. Data itu per Oktober 2017,” katanya, Kamis (14/12).

Data Bidang ESDM, untuk Kecamatan Kapuas, desa yang belum berlistrik PLN meliputi Desa Sei Alai, Semarangkai, Lintang Pelaman, Kambong, Rambin dan Tapang Dulang. Kecamatan Bonti meliputi Desa Bahta dan Tunggul Boyok. Di Kecamatan Meliau meliputi Desa Balai Tinggi, Meranggau, Enggadai, Baru Lombak, Lalang, Pampang Dua, Kuala Rosan, Sei Kembayau dan Melawi Makmur.

Kemudian, di Kecamatan Tayan Hulu desa yang belum berlistrik yakni Desa Engkasan, Janjang dan Desa Riyai. Kecamatan Tayan Hilir yakni Desa Lalang, Balai Ingin, Sei Jaman dan Desa Sebemban. Di Kecamatan Toba ada Desa Belungai Dalam, Bagan Asam, Sansat dan Kampung Baru yang belum berlistrik.

Selanjutnya, di Kecamatan Entikong ada dua desa, yakni Desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang. Kecamatan Jangkang ada Desa Semombat, Ketori, Semirau, Selampung dan Terati. Sedangkan di Kecamatan Noyan, desa yang belum berlistrik meliputi Desa Empoto, Sei Dangin, Idas dan Semongan.

Zaenal mengatakan, terhadap kondisi itu, perlu segera mendapat perhatian dan respon pemerintah dan PT PLN, demi percepatan capaian program desa berlistrik dan ratio elektrifikasi, agar sejalan dengan perwujudan Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

“Pemkab Sanggau sebenarnya sangat konsen dan berkomitmen untuk pembangunan sub sektor ketenagalistrikan ini,” ujarnya.

Hal itu telah dituangkan dalam RPJMD 2014-2019, melalui perwujudan Seven Brand Image, salah satunya Sanggau Terang. Namun, kewenangan pembangunan sub sektor ketenagalistrikan ini sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

Meski demikian, Pemkab Sanggau tetap berupaya agar desa-desa di Kabupaten Sanggau, seluruhnya bisa teraliri listrik. Seperti melakukan koordinasi dengan PT PLN Wilayah maupun PT PLN Area.

Ia menegaskan, sebagai tindaklanjut hasil koordinasi antara Pemkab Sanggau dengan PT PLN Wilayah Kalbar, dan PT PLN Area Sanggau terkait desa dan ibu kota desa yang belum berlistrik, Bupati Sanggau telah menyurati GM PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar tertanggal 10 November 2018. 

“Melalui surat itu disampaikan nama-nama desa dan ibukota desa yang belum berlistrik di Kabupaten Sanggau per 30 Oktober 2017,” pungkasnya. (jul/lis)