Pelabuhan Kijing Masuk Tahap Ganti Untung

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 409

Pelabuhan Kijing Masuk Tahap Ganti Untung
PANTAI KIJING – Tampak seorang warga berjalan di atas pasir Pantai Kijing, Sungai Kunyit Mempawah. Dalam waktu dekat, Pantai Kijing akan dirombak menjadi pelabuhan berskala internasional. Sebelum groundbreaking, tahapan yang tengah dilakukan saat ini adal

Pemilik Sertifikat Diimbau Segera Balik Nama


Bupati Mempawah, Ria Norsan 
“Sebab masih banyak surat tanah yang belum balik nama. Maka ini perlu dikoordinasikan agar tidak salah paham dan kekeliruan,”

MEMPAWAH, SP - Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus bekerja mempercepat persiapan lahan pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah. 

Saat ini tim penilaian atau appraisal tengah melakukan penilaian ganti untung. Jika proses berjalan lancar, maka dalam 1-2 pekan pembayaran dapat direalisasikan. 

Mengawali tahapan penilaian ganti untung, tim apraisal melakukan sosialisasi di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, baru-baru ini. Dihadiri Bupati Ria Norsan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Komaruddin, camat, dan kepala desa, sosialisasi dihadiri ratusan masyarakat pemilik lahan. 

“Tim appraisal yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian ganti untung lahan pembangunan pelabuhan terminal Kijing ini terdiri atas enam orang. Yakni saya sendiri, Agung Laksana, Sukarno, Dani, Rama, dan Fadil,” ungkap Takdir Astaputra, perwakilan tim appraisal, memperkenalkan personel timnya kepada masyarakat. 

Takdir menerangkan tugas utama tim appraisal adalah melakukan verifikasi data nominatif berkaitan dengan luas lahan, bangunan, tanaman, serta infrastruktur lain yang berdiri di atas lahan yang akan dibebaskan. 

Karena itu, pihaknya mengharapkan kerja sama dan dukungan masyarakat khususnya dalam memberikan keterangan terkait aset yang akan dinilai. 

“Sehingga kami tidak salah dan keliru dalam memberikan penilaian atas ganti rugi yang akan dibayarkan nanti,” ujarnya. 

Takdir menjelaskan, proses pembebasan lahan terdiri atas empat tahapan. Yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Saat ini telah sampai pada tahapan pelaksanaan penilaian lahan. Hasil dari penilaian nantinya dilaporkan kepada BPN dan akan diumumkan kepada masyarakat. 

Takdir menuturkan, dalam memberikan nilai tidak serta merta menentukan nominal rupiahnya. Melainkan ada proses yang harus dilalui, yakni untuk tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan bangunan lain seperti jembatan, usaha, akan dinilai secara menyeluruh. 

“Sedangkan tanam tumbuh, kami menggunakan SK yang telah berlaku di wilayah ini. SK ini menentukan nilai pohon kelapa, mangga, kopi, dan lainnya. Biasanya telah ditentukan dari dinas pertanian dan perkebunan,” paparnya menerangkan. 

Bupati Ria Norsan meminta masyarakat yang memiliki tanah di lokasi pembangunan pelabuhan dan telah dijual kepada orang lain agar segera berkoordinasi dengan si pembeli atau si penjual. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat verifikasi data penilaian. 

“Sebab masih banyak surat tanah yang belum balik nama. Maka ini perlu dikoordinasikan agar tidak salah paham dan kekeliruan,” ujarnya mengingatkan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Kamaruddin, menerangkan proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah berbeda dengan sistem jual-beli tanah pada umumnya. Ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui sebelum ditentukan nilai dan besaran pembayaran. 

“Kita lakukan dulu pengecekan lahan, pengukuran, hingga administrasi suratnya. Semua diperiksa dengan teliti. Maka mulai hari ini tim appraisal mulai bekerja menilai harga tanah, lahan, bangunan, dan tanam tumbuhan serta lainnya. Semua yang ada di atas lahan akan dinilai,” paparnya menjelaskan.

Mengacu Peraturan Pemerintah


Bupati Ria Norsan memastikan tim appraisal bekerja dengan profesional sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71. 

Karena itu, Norsan mengimbau seluruh jajarannya mulai dari pengurus rukun tetangga, rukun warga, desa, camat, hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ikut membantu percepatan proses pembebasan lahan tersebut. 

“Saya meyakini masyarakat menginginkan agar proses pembebasan lahan ini dapat segera terwujud dan lahan yang dimiliki segera dibayarkan,” ucapnya.

“Kami pun selaku Pemerintah Kabupaten Mempawah mengharapkan demikian. Pembangunan pelabuhan ini segera direalisasikan untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” timpalnya berharap. 

Berkaitan dengan penetapan nilai harga, Norsan mengatakan ditentukan dari hasil penilaian yang mengacu pada ketetapan perundang-undangan. Maka, setiap lahan yang dimiliki masyarakat akan berbeda-beda harganya. 

Misalnya, dia mencontohkan, lahan yang di atasnya berdiri bangunan usaha, akan berbeda nilainya dengan lahan yang tidak ada tempat usaha. 

“Rencananya groundbreaking pembangunan pelabuhan Kijing akan dilakukan pada pertengahan Februari nanti. Saya berharap sebelum groundbreaking lahan sudah dibebaskan dan masyarakat sudah menerima pembayaran ganti untung.” (ben/ang)