Pembangunan Pelabuhan Kijing Janji Politik Presiden

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 714

Pembangunan Pelabuhan Kijing Janji Politik Presiden
Ilustrasi. Net
MEMPAWAH, SP - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Subhan Nur dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah menyebut pembangunan Pelabuhan Kijing merupakan janji politik Presiden Joko Widodo yang harus direalisasikan.

Menurut dia, pihaknya berkepentingan mendapatkan informasi dari Pemkab Mempawah, sekaligus mendengar langsung progress rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing tersebut.

"Kunjungan kerja yang dilakukan sebagai upaya untuk mendengar paparan dari pemerintah Kabupaten Mempawah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit. Alhamdulillah dari paparan nanti pada tanggal 20 Februari 2018 ini sudah mulai dibayarkan lahan milik warga yang nantinya akan dipakai sebagai lokasi terminal,” katanya, kemarin.

Subhan Nur menilai pembangunan pelabuhan laut international di Mempawah sangat strategis dan harus segera direalisasikan pembangunanya. Sebab satu-satunya daerah yang tidak memiliki pelabuhan ekspor hanya di Kalimantan.

“Ini sangat merugikan daerah, kalau memang pelabuhan itu sudah jadi diperkirakan sekitar Rp1 triliun lebih hasil dari pajak penjualan CPO akan masuk bagi daerah,” ujarnya.

Menurut dia, terbangunnya pelabuhan Internasional di Kijing akan memberikan multy flier efek. Karena akan ada pengaruhnya dengan semakin berkembanganya geliat usaha di sektor hilir.

“Belum lagi hasil produksi tambang yang nantinya, tentunya memerlukan pelabuhan sebagai tempat untuk mengirim dan menjualnya keluar negeri,” ujarnya.

Dia menyatakan siap membantu pemerintah Kabupaten Mempawah dalam hal penyusunan regulasi yang berhubungan dengan percepatan pembangunan pelabuhan.

Dirinya kembali menyebut bahwa pembangunan pelabuhan internasional di Kijing merupakan janji politik dari Presiden Jokowi yang harus segera direalisasikan.

"Kami di Kalimantan ini akan sangat dirugikan jika tidak ada atau tidak direalisasikannya pembangunan pelabuhan internasional tersebut, dan jangan hanya bilang NKRI harga mati kalau perut rakyat di sini tidak terisi,” pungkasnya. (ant/ang)