Pengembangan Pertanian di Mempawah, DPRD-Pemkab Godok Raperda Perlindungan Petani

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 151

Pengembangan Pertanian di Mempawah, DPRD-Pemkab Godok Raperda Perlindungan Petani
PANEN - Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD ikut membantu pelaksanaan panen padi bersama kelompok tani di Desa Toho, Kecamatan Toho, Mempawah, kemarin. Saat ini tengah digodong Raperda terkait perlindungan dan pemberdayaan pertanian di Mempawah. (Ist)
Pemerintah Kabupaten Mempawah menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Mempawah terkait perlindungan dan pemberdayaan pertanian. Namun agar upaya tersebut tepat sasaran dan maksimal, diperlukan dukungan peraturan yang terpadu. 

SP - Hal itu disampaikan pelaksana tugas Bupati Mempawah Gusti Ramlana dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mempawah dengan agenda penyampaian pendapat Bupati Mempawah terhadap dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2018, kemarin. 

Menurut Ramlana, untuk mencapai target maksimal dalam penerapan perlindungan dan pemberdayaan pertanian, diperlukan aturan yang terpadu menyangkut perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, serta peran aktif masyarakat berdasarkan asas kebermanfaatan. 

Sesuai ketentuan pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menguasai lembaga pembiayaan pemerintah atau badan usaha milik petani untuk memperoleh pembiayaan usaha tani sesuai peraturan perundang-undangan.

Ramlana menerangkan pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan. Yang perlu diperhatikan, adalah melindungi kepentingan petani. 

“Mulai dari kebutuhan konsumsi, penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dengan harga yang terjangkau, serta subsidi sarana produksi,” tuturnya. 

Tak hanya upaya perlindungan terhadap petani, pemberdayaan juga memiliki peranan yang penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik di masa mendatang. Pemberdayaan, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani. 

“Selain itu meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam bidang pertanian,” imbuhnya. 

Lebih jauh, Ramlana menilai hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengembangan lahan pertanian. Tujuannya untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan. Sekaligus menjamin ketersediaan lahan pertanian agar dapat terus berproduksi sebagaimana yang dicanangkan. Ia menyebut belakangan kerap terjadi alih fungsi lahan-lahan pertanian. Akibat berkurangnya areal lahan, maka produktivitas pertanian pun menurun. 

“Karena itu, perlu perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian di Kabupaten Mempawah.” 

Ada empat Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2018 yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Yakni Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan, Raperda Penanggulangan Kemiskinan, serta Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Keempat Raperda sedang dibahas bersama eksekutif-legislatif untuk disahkan menjadi peraturan daerah. (ruben/ang)