Pelindo Dituding Tidak Transparan, Masyarakat Layangkan Gugatan ke Pengadilan

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 233

Pelindo Dituding Tidak Transparan, Masyarakat Layangkan Gugatan ke Pengadilan
DEMO – Sejumlah warga menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Mempawah, baru-baru ini. Mereka monal nominal harga tim penilai dan KJJP terkait ganti rugi lahan untuk Pelabuhan Internasional Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah. (SP/Ruben)
H Anwar, Komisi I DPRD Mempawah
"Mungkin ini bukan domain DPRD. Intinnya masyarakat minta negosiasi ulang mengenai ganti untung. dan tak mau digiring ke ranah hukum. Bahkan ada intimidasi dalam pembelian lahan,”

MEMPAWAH,SP - Forum Solidaritas Masyarakat (FSM) Sungai Kunyit mengungkapkan, tim penilai dan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) yang telah melakukan penilaian harga lahan warga pada pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, tidak profesional.

Jaya Kusuma, perwakilan forum mengatakan, penetapan harga ganti rugi tidak transaparan. Sebagaimana diketahui, pihak Pelindo II selaku pelaksana membayar ganti rugi lahan warga senilai Rp100-300 ribu per meter. Dan menurut Jaya, harga tersebut merosot tajam dari informasi harga yang ia peroleh dari pengadilan.

"Masa harga tanah kita dihargai dari per meter Rp100 -300 ribu.  Dimana harga tersebut sangat jauh dari informasi yang diungkapkan di pengadilan," kata Jaya, usai mediasi yang digelar DPRD Mempawah terhadap warga, BPN Mempawah dan Pelindo, Selasa (6/3).

Jaya memberi contoh, tanah yang akan diambil alih Pelindo itu sudah dia timbun dengan tanah merah. Harganya tanah merah, kata dia, Rp300 per truk. 

"Kan harga gila, tim penilai yang menghargai tanah kita segitu," cecarnya.

Desakan warga penolak nominal ganti rugi kepada DPRD Mempawah adalah untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti BPN Mempawah dan Pelindo agar ditemukan jalan tengah terkait harga tanah.  

Hanya saja, tim penilai dan KJJP yang terlibat langsung menyoal harga tanah tidak hador. "Karena diakui penilaian mereka banyak kacau, dan bisa dibilang tak profesional."

Jaya mengatakan, warga tentunya berkeinginan pelabuhan tersebut segera dibangun dan cepat diselesaikan. Namun tentunya harus ada penyesuaian harga. “Katanya ganti untung,” ungkapnya.

Karena tidak menemukan jalan keluar, mereka telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Rencananya Kamis (8/3) ini sidang perdana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah, H Anwar mengungkapkan, pihaknya sebagai fasilitator pertemuan antara warga dengan pihak-pihak terkait menyoal keluhan harga ganti rugi yang dipatok sebelumnya. 

“Warga menilai, penilaian harga tanah yang dikeluarkan tim penilai tidak sesuai,” kata Anwar.

DPRD mengaku tidak tahu-menahu menyoal ganti rugi, lantaran memang tidak pernah dilibatkan. “Kami di sini hanya memediasi. Kata warga proses ganti rugi tersebut tidak transparan terutama dalam penilaian,” ucapnya.

Menurut Anwar, warga merasa tidak diberitahu sebelumnya soal nominal ganti rugi. Saat diundang oleh pelindo, warga hanya ditanya setuju atau tidak menjual tanah tanpa menyebutkan nominal harga sebagai ganti rugi. "Jadi, berapa harga per meter dan bagaimana penilaiannya tak transfaran,” kata Anwar.

Anwar menyontohkan, misalnya masyarakat menilai nilai ganti rugi lahan yang ada bangunan. Harga bangunan tidak permanen dibayar lebih mahal dibanding permanen. Padahal di lokasi yang sama. "Ini tolak ukurnya apa? Ini yang tak pernah disampaikan tim penilai dan KJPP,” ucapnya. 

Maka dari itu, masyarakat ingin adanya negosiasi ulang terkait harga tanah. Dia menyebut, sedikitnya ada 22 warga yang menolak harga dari tim penilai dan akan mengajukan gugatan ke pengadilan. 

"Mungkin ini bukan domain DPRD. Intinnya masyarakat minta negosiasi ulang mengenai ganti untung. dan tak mau digiring ke ranah hukum. Bahkan ada intimidasi dalam pembelian lahan,” ucapnya.

Terkait proses penilaian tersebut, runutannya adalah tim penilai melalui KJPP menyerahkan hasil penilaian ke BPN Mempawah terkait harga-harga tanah warga. Dan BPN menyerahkan laporan ke Pelindo untuk langsung dilakukan pembayaran.

"Makannya kesepakan tadi, masyarakat meminta Kepala BPN Mempawah mempertemukan mereka  dengan tim penilai dan KJPP,” ujarnya.

Dia memastikan masyarakat bukan menolak pembangunan. Namun Masyarakat hanya ingin transparansi harga tanah mereka.

BPN Pertemukan Warga


Kepala BPN Kabupaten Mempawah, Komarudin mengatakan, atas permintaan dari masyarakat yang ingin langsung mempertanyakan dengan tim penilai dan KJPP akan disanggupi.

"Jadi, besok (hari ini) saya coba pastikan pertemuan antara warga dan pihak KJPP dan tim penilai,” ucapnya.

Komarudin tidak menyoalkan gugatan warga ke Pengadilan Negeri Mempawah. BPN Mempawah, kata dia, akan ikut saja aturan dan patuh pada proses hukum yang ditempuh warga. 

"Kita akan ikuti pengadilan mendatang. Dan jika masyarakat mau membatalkan kita juga akan ikuti," tegasnya. (ben/ang)