Polemik Pembebasan Lahan Pelabuhan Kijing, 22 Warga Pemilik Lahan Tuntut Harga Baru di Pengadilan

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 446

Polemik Pembebasan Lahan Pelabuhan Kijing, 22 Warga Pemilik Lahan Tuntut Harga Baru di Pengadilan
DEMO – Sejumlah warga menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Mempawah, baru-baru ini. Mereka monal nominal harga tim penilai dan KJJP terkait ganti rugi lahan untuk Pelabuhan Internasional Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah. (SP/Ruben)
Polemik pembebasan lahan untuk dibangun Pelabuhan Internasional Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah, masih menggelinding. Warga mendesak, ada nilai harga baru yang ditetapkan Pelindo, upaya itu pun telah ditempuh melalui meja hijau pengadilan.

SP - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah, H Anwar mengatakan 22 warga yang kini menolak menjual tanahnya untuk dibangun Pelabuhan Internasional Kijing akan berubah pikiran jika pihak Pelindo menaikkan harga ganti untung yang ditawarkan.

Sebelumnya, Pelindo selaku pelaksana pembangunan pelabuhan memberikan ganti untung lahan senilai Rp100-300 ribu per meter, bagi warga pemilik tanah yang masuk dalam pembangunan tahap pertama seluas 200 hektare.

Harga tersebut merupakan hasil survei dan pengolahan yang dilakukan tim penilai melaui Kantor Jasa Penilaian Publik (KJJP). 

“Warga menilai, penentuan tanah yang dilakukan tim penilai melalui KJJP dilakukan dengan tidak transparan atau sangat tertutup,” kata Anwar.

Menurutnya, Jika taksiran tanah yang disampaikan warga terhadap tim penilai tersebut memperoleh kesamaan persepsi berasarkan negosiasi mereka, maka hal itu bisa diselesaikan.

"Runutan itu tim penilai yang tak terbuka, karena penilaian harga tanah dan rumah tersebut dinilai pihak KJPP. Sedangkan  pihak Pelindo itu hanya membayar dan tak tahu menahu," jelasnya.

Anwar menegaskan, jika tidak ada kesepakatan antara warga dengan Pelindo soal harga baru di Pengadilan Negeri, maka persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat pusat. "Maka masalah ini bisa ke Kejaksaan Agung," jelasnya.

Sebelumnya, Forum Solidaritas Masyarakat (FSM) Sungai Kunyit mengungkapkan, tim penilai dan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) yang telah melakukan penilaian harga lahan warga pada pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, tidak profesional.

Jaya Kusuma, perwakilan forum mengatakan, penetapan harga ganti rugi tidak transaparan. Sebagaimana diketahui, pihak Pelindo II selaku pelaksana membayar ganti rugi lahan warga senilai Rp100-300 ribu per meter. Dan menurut Jaya, harga tersebut merosot tajam dari informasi harga yang ia peroleh dari pengadilan.

"Masa harga tanah kita dihargai dari per meter Rp100 -300 ribu.  Dimana harga tersebut sangat jauh dari informasi yang diungkapkan di pengadilan," kata Jaya, usai mediasi yang digelar DPRD Mempawah terhadap warga, BPN Mempawah dan Pelindo, Selasa (6/3).

Jaya memberi contoh, tanah yang akan diambil alih Pelindo itu sudah dia timbun dengan tanah merah. Harganya tanah merah, kata dia, Rp300 per truk. 

"Kan harga gila, tim penilai yang menghargai tanah kita segitu," cecarnya.

Desakan warga penolak nominal ganti rugi kepada DPRD Mempawah adalah untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti BPN Mempawah dan Pelindo agar ditemukan jalan tengah terkait harga tanah. (ben/ang)