Kamis, 19 September 2019


2.819 PBI Akan Dinonaktifkan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 46
2.819 PBI Akan Dinonaktifkan

ANTRE - Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di sebuah daerah.

MEMPAWAH, SP – Sebanyak 2.819 Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan (JK) bersumber dari APBN, di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akan dinonaktifkan pada 2020.

"Jadi, di tahun 2020 akan dilakukan penonaktifan PBI JKN di luar DTKS yang bersumber dari APBN," kata Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah, Heru Agung, kemarin.


Dijelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN APBN ini yang tidak terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) dalam program penanggulangan kemiskinan. Sebabnya yaitu NIK tidak valid, tidak ada nomor KK dan tidak mengakses layanan kesehatan.

"Makanya kita sudah mendirikan posko untuk mengatasi permasalahan ini dan terus melakukan validasi data. PBI JKN yang bersumber dari APBD dan APBN totalnya sekitar 134.607 jiwa di Mempawah ," katanya. 

Jika terdapat permasalahan, di mana terdapat warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit  dan memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin, maka bisa langsung diaktifkan dengan menjadi peserta mandiri.

"Setelah dijadikan peserta mandiri dan dilanjutkan kembali menjadi peserta PBI jaminan kesehatan sesuai dengan prosedurnya," katanya .

dikatakan bahwa pemutakhiran data terus dilakukan tahap demi tahapan karena diharapkan penerima bantuan tepat sasaran di masyarakat.

"Jadi, masyarakat penerima bantuan iuran diharapkan tidak panik karena yang dinonaktifkan yang punya masalah," tegasnya. (ben/bah)

Jelaskan Sebab Penghapusan 

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan yang nama pesertanya dihapus atau penonaktifan Penerimaan Bantuan Iuran Jamiman Kesehatan (PBI JK).

"Alasan apa yang membuat nama peserta BPJS Kesehatan terhapus. Harus ada solusinya," tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019, di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

Dikatakan, sesuai data Kementerian Soaial RI, nama peserta BPJS Kesehatan yang terhapus itu sebanyak 102.569 peserta. Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk mencarikan solusinya.

"Nama peserta BPJS Kesehatan yang terhapus itu akan kita cari solusinya, supaya mereka yang terhapus bisa kita tampung di dalam APBD Kabupaten/Kota," jelasnya.

Penghapusan ini, lanjutnya, merupakan kebijakan Kementerian Sosial. Dasarnya, Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI). 

Dan, surat Menteri Kesehatan Nomor JP.02.01/3/1803/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang penghapusan dan perubahan peserta PBl Jaminan Kesehatan (PBI JK) atau PBI APBN Tahun 2019 per Agustus 2019 di Provinsi Kalbar dapat diketahui bahwa penonaktifan peserta PBI APBN yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 102.540 jiwa. 

Kemudian, penambahan peserta pengganti sebanyak 242.569 jiwa bersumber dari Data BDT sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2019 tanggal 20 Januari 2019 dan peserta tambahan tersebut aktif per 01 Agustus 2019.

"Surat keputusan Mentari Sosial tersebut jika tidak disikapi dengan baik oleh semua stakeholder terkait dapat membuat keluhan di masyarakat, terutama masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatannya dihapus," pesannya. (ben/bah)