Kamis, 30 Januari 2020


Terancam Tak Bergaji Enam Bulan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 277
Terancam Tak Bergaji Enam Bulan

Ilustrasi Kantor Bupati Mempawah

MEMPAWAH, SP – Pejabat eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terancam tidak menerima gaji selama enam bulan. Hal ini sebagai konsekuensi dari belum disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. 

Sebab, target perampungan RAPBD dari Kemendagri hingga tanggal 30 November 2019. Hal ni diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis Harafat, kemarin. 

Dikatakan bahwa akan ada sanksi bagi daerah yang belum merampungkan RAPBD hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Saksinya yaitu tidak dibayarnya hak keuangannya atau gaji selama enam bulan.

"Karena tidak disahkannya RAPBD tahun 2020, maka satu di antaranya (sanksi), baik legislatif maupun eksekutif, tak akan menerima gaji selama enam bulan. Namun, itu dilihat dulu siapa penyebabnya hingga belum disahkannya RAPBD," paparnya.

Dikatakan bahwa ada pihak kompeten yang akan melihat mana pihak yang tidak becus merampungkan RAPBD, apakah eksekutif atau legislatif. 

"Kasus seperti ini baru kali ini terjadi di Mempawah," ungkapnya. 

Menurutnya, keterlambatan pembahasan RAPBD 2020 hingga molor diduga karena keterlambatan pihak eksekutif menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke pihak legislatif.

"Molornya RAPBD Mempawah 2020 karena pihak eksekutif  lama menyerahkan dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari APBD Mempawah yaitu KUA PPAS," tegasnya. 

Tak Nongol 

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin (2/12), DPRD Kabupaten Mempawah mengagendakan Rapat Paripurna agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Penjelasan Bupati Mempawah atas Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 di Aula DPRD Mempawah. 

Pada rapat yang digelar di Aula DPRD Mempawah itu, tak satu pun pihak eksekutif nongol menghadiri rapat itu. 

Rapat yang semula dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB itu, namun molor ke pukul 16.00 WIB, itu pun tak ada satu pun perwakilan eksekutif Pemkab Mempawah. 

Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Dedi Hariyadi dari Fraksi PDI Perjuangan berang dengan sikap Pemkab Mempawah. Dedi menilai pihak eksekutif tak menghargai rapat paripurna yang diadakan DPRD Kabupaten Mempawah.

"Saya nilai pihak eksekutif tak menghargai rapat paripurna yang sudah dibamuskan (diagendakan dalam Badan Musyawarah DPRD,red)," tegasnya.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis Harahap.Dalam pandangan fraksi fraksi yang terdiri dari PDIP Perjuangan, Hanura, Nasdem, Gerinda dan lainnya, sempat menyepakati bahwa rapat paripurna Rancangan APBD Kabupaten Mempawah tahun 2020 tidak perlu dibahas lagi, kecuali dari Fraksi Golkar yang masih menunggu keputusan dari ketua.

Dedi bahkan mengungkapkan bahwa Bupati Mempawah, Erlina tak pernah hadir dalam rapat paripurna. Atas dasar itu, menurutnya semua jadwal paripurna lebih baik dibatalkan, bukan dipending (ditunda).

"Saya bahkan pernah walk out karena yang hadir cuma Sekretaris Daerah (Kabupaten Mempawah). Sebagaimana hasil keputusan rapat, maka menunggu petunjuk dari Gubernur Kalimantan Barat atau Kementerian Dalam Negeri," tegasnya. (ben/bah)

Tak Ada Iktikad Baik 

Pejabat eksekutif Pemkab Mempawah mestinya taat pada agenda rapat yang telah dirancang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Mempawah. 

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Fraksi Hanura, Tri Margono, Senin (2/12). 

"Paripurna ini sudah dibanmuskan dan sudah ditetapkan waktunya. Namun hingga sore harus dilaksanakan fungsi dan tanggung jawab kita meskipun tanpa kehadiran pihak eksekutif," katanya.

Dengan tidak hadirnya pihak eksekutif, katanya, maka tidak ada iktikad baik dari eksekutif. Untuk itu, rapat tak perlu dilanjutkan. (ben/bah)