Senin, 27 Januari 2020


Aroma Menyengat Proyek Keluarga Bupati Mempawah

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 7370
Aroma Menyengat Proyek Keluarga Bupati Mempawah

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Sejumlah anggota DPRD Mempawah menduga ada aroma proyek dan kesengajaan dari Bupati Mempawah untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Fraksi Nasdem, Gerindra, Hanura dan PDI-Perjuangan bicara blak-blakan di Kantor Suara Pemred, kemarin.

Penyusunan APBD Mempawah 2020 memang jadi sengkarut. Sampai-sampai, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyanksi DPRD Mempawah tak akan digaji selama enam bulan terhitung Januari 2020. Namun, sebagian dari mereka menilai sanksi itu salah alamat.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mempawah, Anwar mengatakan salah satu proyek yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas di dewan adalah pembangunan Rumah Dinas Jabatan Bupati senilai Rp26,25 Miliar. Padahal, rumah dinas saat ini masih layak dan letaknya strategis.

“Sebelum pembangunan itu dianggarkan, seharusnya disiapkan dulu lahan. Lahan ini kan ada tim appraisal. Jadi tidak semudah itu. Ini gelondongan,” katanya.

Dalam pengadaan rumah, lahan harus dibebaskan. Apakah lewat ganti rugi, atau sudah milik pemerintah.

“Kalau inikan ganti rugi, artinya satu tahun tim appraisal disiapkan bekerja. Menilai, menafsir. Nah kalau ini langsung. Di Mempawah lagi. Indikasinya lahan itu milik bersangkutan. Makanya penuh tanda tanya,” jelasnya.

Padahal, kondisi rumah dinas saat ini masih baik. Anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menyelesaikan jalan di Sadaniang. Jalan antar desa di sana rusak.

“Di sana (Sadaniang) membutuhkan, lalu di sini mau bangun rumah dinas lagi, padahal rumah dinas sudah ada. Motivasinya apa gitu,” sebutnya.

Seharusnya isi KUA-PPAS jadi keputusan bersama DPRD dan Pemda. Namun nyatanya, banyak program baru muncul. 

“Ini ternyata oleh mereka diubah total, artinya banyak program muncul. Contoh rumah dinas bupati, itu tidak pernah dibahas, tapi muncul di PPAS,” terangnya.

Sampai-sampai di paripurna II, draf PPAS juga tidak langsung diberikan. Hingga dilakukan penjadwalan ulang. Namun terus diundur Pemda dengan beragam alasan.

“Memang iktikad untuk tidak melibatkan DPRD tampak. Padahal komunikasi kita dengan Pemda jalan terus, dengan Bappeda. Alasan mereka tidak mengeluarkan PPAS menunggu sampai selesainya permasalahan yang dibahas dengan pemda. Padahal sebetulnya tidak ada masalah,” bebernya. 

Dia menilai, Pemda tak mau ‘diobok-obok’ dalam menyusun APBD. Kebiasaan pembahasan jelang tenggat, disebutnya sudah berlangsung sejak era Bupati Ria Norsan—suami Bupati Mempawah sekarang.

“Bahkan di tahun anggaran sebelumnya, kita pernah bahas seminggu sebelumnya. Cuma saat itu kita hanya menerima saja, karena kita pikir yang penting agenda daerah jalan. Tapi saat ini sudah keterlaluan,” sebutnya.

Mereka pun merasa aneh dengan pembangunan di Mempawah. Dari hasil investigasi Komisi III DPRD Mempawah, banyak proyek tak sesuai kontrak. Bahkan ada yang baru mencapai angka 20 persen, berdasarkan inspeksi mendadak 30 Desember 2019 lalu.

“Kami sudah siapkan dokumen, foto, video, dan kontraknya. Kami jadikan satu fail dan kirim ke KPK. Jalan yang dikerjakan itu sudah beberapa tahun menghabiskan dana ratusan miliar, tapi tak kelar. Anehkan?” sebutnya.

Ada tiga titik pengerjaan yang dinilai bermasalah. Paling parah, jalan menuju Makam Daeng Manambon. Hasil sidak 30 Desember 2019, pengerjaan belum dilakukan sama sekali.

Ketua DPC Gerindra Mempawah, MA Muh Dyah menyatakan kejanggalan serupa. Dari awal, dia telah mengintruksikan rekan di fraksi untuk mengawal APBD sisipan nan siluman. Mereka sudah dapat informasi sejak awal.

“Jadi kami berharap jangan sampai ada keuangan-keuangan yang tidak bermanfaat yang digunakan oleh pihak eksekutif terutama bupati, untuk kepentingan pribadinya. Seperti siluman anggaran rumah dinas. Nanti jatuhnya siapa itu yang kerjakan, keuntungannya siapa. Ya tetap saja keluarganya. Tulis saja di situ,” katanya. 

Penetapan APBD 2020 Mempawah lewat Perkada, disebabkan molornya penetapan oleh Pemkab dan DPRD. Namun dalam hal ini, dewan enggan disalahkan. Mereka merasa, justru eksekutiflah yang tidak kooperatif.

Anggota DPRD Mempawah, Rahmad Satria mengatakan sejak awal Pemkab sudah melanggar pasal 311 Undang-undang Pemerintahan Daerah. Aturan itu menyebutkan, kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Penjelasan dan dokumen pendukung yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

DPRD memulai pembahasannya 6 November 2019 lewat Badan Musyawarah (Banmus). Paripurna pertama, hanya dihadiri Wakil Bupati. Paripurna kedua, dijadwalkan 19 November 2019, dengan agenda pandangan umum fraksi. Namun RPJMD dan KUA PPAS belum diberikan. Sebagaimana aturan, jika lewat tiga hari, maka Banmus menjadwalkan ulang. 

Padahal sebelumnya, dari dokumen Jadwal Rapat DPRD Mempawah mengenai Raperda tentang APBD Mempawah Tahun Anggaran 2020, telah diagendakan paripurna III digelar 20 November dengan agenda tanggapan kepala daerah, paripurna IV tanggal 28 November 2019 pagi dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Bapemperda mengenai raperda tersebut. Sedang paripurna V dimaratonkan malam harinya dengan agenda pendapat kepala daerah.

Alhasil, Banmus kembali menjadwalkan paripurna ulang di 2 Desember 2019. Namun sebelum tanggal itu, keluar surat yang menyatakan Pemkab enggan membahas raperda APBD Mempawah 2020.

“Oleh sebab itu maka tidak ada pembahasan. Karena dia sendiri yang meminta. Artinya yang menghentikan untuk membahas itu adalah pemerintah sendiri, bupati, bukan DPRD,” terangnya.

Dia merasa, pernyataan Bupati yang menyebut DPRD sebagai biang kerok molornya pembahasan sebagai pembohongan publik. Pasalnya, dari konsultasi DPRD ke kementerian terkait, ada dua daerah bermasalah, yakni DKI Jakarta dan Kabupaten Mempawah. Tenggat pembahasan RAPBD 30 November 2019. Di DKI Jakarta, pembahasan masih bisa berjalan, sedang di Mempawah justru dihentikan. 

“Kami jalan terus pembahasannya, namun dihentikan. Berarti ini yang menghentikan bupati bukan DPRD. DPRD belum ada menerima dan menolak, jadwalnya ada. Siapa yang menghentikan, itu Pemda,” ulangnya.

Padahal, yang diminta jelas hanya KUA-PPAS. Namun baru jadi empat hari lewat tenggat. Rahmat menilai, PPAS dibuat ulang.

“Kalau dia memang ada PPAS itu, ketika kami minta maka tentu langsung ada. Namun ini ditunda hingga empat hari. Itu yang menundakan bukan DPRD tapi Pemda, bupati,” katanya.

Sementara cerita yang beredar, DPRD menghambat pembahasan. Padahal, formasi baru DPRD Mempawah baru dilantik 17 September 2019. Sedang RAPBD muncul 9 September sebelum mereka dilantik. Setelahnya pun, alat kelengkapan dewan belum tersedia.

“Ketua sementara itu dilarang membahas RAPBD dan belum ada alat kelengkapan seperti komisi dan badan anggaran. Bagaimana mau bahas badan anggaran saja belum punya. Badan kehormatan, perda, banmus juga belum ada,” katanya.

Setelah dilantik pimpinan definitif, masih ada orientasi dewan yang memakan waktu. Jadwal kembali normal di November 2019. “Jika dibilang dewan yang menunda, inikan agenda daerah sesuai dengan baru pelantikan.”

“Padahal yang tidak pernah hadir di sinikan bupati pada waktu pembahasan (setelah penjadwalan November 2019),” lanjutnya.

Selain melanggar UU Pemerintahan Daerah, dia menyatakan penerbitan Perkada bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaran dan Pembinaan Daerah. PP ini menjelaskan harus ada permbinaan sebelum muncul Perkada atau Perbup.

“Ini satu bulan dia bahas Perkada, hingga sekarang pun belum keluar. Belum ada Perkada dan Perbup, kenapa tidak dibahas bulan Desember kemarin,” sebutnya.

“Kami sudah mengumpulkan 13 tanda tangan untuk hak interpelasi, dan akan melanjutkan angket,” katanya.

Ditegur Sutarmidji

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Mempawah, Tri Margono mengatakan sejatinya ada surat teguran tertulis dari Gubernur Kalbar Nomor: 903/4539/BPKPD-B yang ditujukan kepada Bupati dan DPRD Mempawah tertanggal 20 Desember 2019. 

“Artinya dikatakan salah ya kami menerima apalagi fungsi gubernur adalah pembina. Setelah itu ada undangan dari Gubernur tanggal 27 Desember namun yang hadir saat itu hanya Wakil Bupati saja dan Bappeda. Rasanya janggal karena Wakil Bupati tidak punya wewenang dalam bidang anggaran. Walaupun dimediasi, tidak akan ada solusi,” jelasnya.

Malah dari DPRD, seluruh ketua fraksi datang, termasuk anggota. “Saat itu Pak Midji bilang kesalahan telak ini bupatinya karena tidak menyerahkan dokumen pendukung sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah.”

Rugikan Daerah

Terbitnya Perkada untuk mengatur APBD disebut Anwar merugikan publik dan daerah. Ada potensi kehilangan anggaran hingga Rp200 Miliar dari daerah.

“Terakhir pada usulan yang disampaikan Bappeda melalui RAPBD itu Rp1,2 Miliar, kalau ini dibahas bersama. Kalau dibahas secara Perkada, kembali pada APBD 2019 nilainya hanya Rp1,041 Miliar,” katanya.

Belum lagi potensi penghargaan dari opini laporan Wajar Tanpa Pengecualian, dan pemotongan dana alokasi khusus 20 persen.

“Pak Gubernur minta izin untuk konsultasi ke menteri. Tapi tanggal 2 Desember itu sudah dikirim ke menteri (lewat Perkada), artinya ini ada kucing-kucinngan. Padahal pembina, itu gubernur. Mestinya ke gubernur dulu sebelum ke pusat kirim surat itu. Ini melangkahi,” katanya.

Klarifikasi Bupati

Bupati Mempawah, Erlina mengatakan penetapan APBD dengan Perkada diharap tak lagi terjadi ke depan.

"Baik eksekutif maupun legislatif tentunya tak ingin terjadi. Karena berdasarkan aturan PP 12, terkait batas pengesahan pengelolaan keuangan daerah telah mengatur di akhir bulan November 2019 tak boleh lewat dari itu. Kami sudah menyerahkan RAPBD di bulan September, sudah sesuai aturan," katanya.

Tak hanya itu, menurutnya, KUA-PPAS sudah disahkan bersama dewan periode sebelumnya. Namun, ada pendapat Menteri Dalam Negeri yang menyebut bupati terpilih boleh memasukan visi dan misinya di dalam KUA-PPAS.

"Gara-gara itu yang dibilang siluman," katanya.

Walau lewat Perkada, dia memastikan proses pembangunan tetap berjalan. Namun plafon anggaran 2020 tidak boleh melebihi anggaran 2019.

"Dengan adanya Perkada ini, pembangunan tetap berjalan di Mempawah," katanya.

Sanksi Midji

Sebelumnya, Sutarmidji menyanksi DPRD Mempawah dan Bupati Melawi dengan tidak boleh menerima penghasilan per 1 Januari 2020 lantaran terlambat mengesahkan APBD masing-masing daerah.

“Itu pasti, tidak ada lagi kompromi. Saya pastikan, mulai 1 Januari itu berlaku,” katanya awal bulan ini.

Dia menjelaskan, kasus di Mempawah, Bupati sudah mengajukan dokumen R-APBD tanggal 9 September 2019. Awalnya, pengesahan akan dilakukan 29 September, namun tiba-tiba Banmus DPRD Mempawah membuat jadwal baru. Pengesahan dilakukan 30 Desember 2019.

“Artinya DPRD-nya salah. Jadi saya secara normatif harus memberikan sanksi, nanti kalau DPRD Mempawah keberatan sanksi itu, mereka ajukan saja PTUN atas keputusan saya. Biar pengadilan kajinya, siapa yang benar,” sebutnya.

Sementara di Melawi, keterlambatan pengesahan APBD sudah empat kali. Masalahnya kini, hingga di atas tanggal 20 November, Bupati belum menyampaikan R-APBD.

“Kalau sampai mengganggu roda pemerintahan, Provinsi akan terun. Kalau Mempawah dengan peraturan kepala daerah, sehingga mereka solusinya percepat perubahan anggaran. Kalau Mempawah akan dikeluarkan peraturan kepala daerah, kalau Melawi tak jelas, tunggu rekomendasi dari Inspektorat. Jadi APBD bukan belum disahkan, tapi belum dibahas,” tutupnya. (ben/sms/bls)