Lazarus, Anggota DPR RI dapil Kalbar Diperiksa KPK Terkait Perkara Proyek Kementerian PUPR

Nasional

Editor sutan Dibaca : 1346

Lazarus, Anggota DPR RI dapil Kalbar Diperiksa KPK Terkait Perkara Proyek Kementerian PUPR
DIPERIKSA KPK- Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus (tengah berbaju batik) keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (1/3). Lasarus diperiksa sebagai saksi selama hampir 8 jam untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti dalam dugaan suap
JAKARTA, SP – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lazarus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (1/3).  Ia diperiksa sebagai saksi tersangka Damayanti Wisnu Putranti yang merupakan anggota Komisi V DPR RI, dalam perkara penyuapan pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  

Lazarus merupakan kader PDIP daerah pemilihan Kalbar. Dia sudah menjadi anggota DPR RI selama periode, 2009-2014 dan 2014-2019.   Mengenakan kemeje batik lengan pendek, berwarna abu-abu, Lazarus tiba di KPK sekitar pukul 08.00 WIB pagi.

Dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik selama sekitar tujuh jam lamanya, pukul 17.45 WIB, Wakil Ketua Komisi V ini langsung pergi meninggalkan gedung KPK.   Saat ditanya soal uang suap yang diduga dibagi-bagi ke para anggota Komisi V DPR, Lazarus terus menghindar. Meski terus diberondong pertanyaan, Lazarus memilih menghindar dan langsung masuk ke mobilnya.

"Diminta keterangan aja, soal Damayanti. Saya enggak ngerti, enggak ikut. Tanya penyidik aja deh," ujarnya di gedung KPK, sambil masuk ke dalam mobil.


Lazarus diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik KPK. Selama diperiksa, Lazarus dicecar soal uang suap pembahasan proyek infrastruktur yang juga menjerat koleganya, Damayanti. Lazarus selesai menjalani pemeriksaan, politisi PDIP itu memilih irit bicara.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan bahwa, Lazarus dicecar soal praktik suap pembahasan pembangunan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR. Penyidik ingin mendalami terutama proses pembahasan selama rapat di Komisi V.

"Diperiksa itu berkaitan dengan permintaan keterangan penyidik ingin mendapatkan informasi, berkaitan pertemuan-pertemuan maupun rapat mengenai dana asprirasi jadi lebih spesifik ke hal tersebut," tegas Priharsa.
 

KPK saat ini memang tengah melakukan pendalaman kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Komisi V DPR.

Beberapa anggota Komisi V DPR yang diperiksa di antaranya Musa Zainudin, Andi Taufan Tiro, dan Fauzih Amro. Ketiganya diperiksa karena pernah mengikuti kunjungan kerja Komisi V ke Maluku Agustus 2015.

Selain ketiganya, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto juga diperiksa penyidik KPK. Dia juga dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri.
 

Dalam perkara penyuapan pemulusan proyek di PUPR, KPK telah menetapkan beberapa tersangka di antaranya Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin dan Abdul Khoir. Damayanti diduga menerima suap senilai Sin$404 ribu.

Damayanti, Dessy, dan Julia dijerat melangar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHAP. Sementara Abdul selaku tersangka pemberi suap kepadanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 33 UU Pemberantasan Tipikor.

Sebelumnya, lembaga antirasuah itu sudah memeriksa tiga politisi lain. Mereka adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan, Alamuddin Dimyati Rois, dan Mohammad Toha. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyuap pengamanan proyek Abdul Khoir.

"Ini adalah pemeriksaan ulang karena sebelumnya tidak hadir. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk AKH (Abdul Khoir, Direktur PT Windhu Tunggal Utama)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Toha telah hadir di Kantor KPK, Jakarta, dan siap langsung diperiksa. Sementara kedatangan dua orang lainnya belum dapat dipastikan.

Mereka adalah kolega Politikus PDIP yang juga merupakan tersangka suap kasus yang sama, Damayanti Wisnu Putranti. Keempat ini tercatat sebagai anggota Komisi V DPR.
  Sebelumnya, dikabarkan bahwa dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan dua tersangka baru, salah satunya adalah anggota DPR RI. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan pihaknya akan menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh KPK. "Ya kita punya prinsip bahwa hukum tidak boleh dicampuri oleh politik dan bila itu tidak terjaga dengan baik, dapat merusak demokrasi dalam artian yang sesungguhnya. Kita menghormati proses hukum yang berjalan," kata pria yang akrab disapa Akom ini.

Dia mengakui, merupakan tantangan yang berat buat unaur pimpinan DPR untuk menghilangkan secara sekaligus prilaku korupsi di Parlemen. Meskipun ujar dia, hal itu telah sering dibahas secara khusus dalam rapat pimpinan dengan Ketua Fraksi.

"Untuk menghilangkan sekaligus tidak mungkin, tapi kalau untuk meminimalisir kita terus lakukan. Kita telah berupaya secara secara menyeluruh membuat anggota DPR tidak tergoda oleh praktik-praktik seperti itu secara sistemik," ujarnya. (ang/cnn/det/ant/aju/lis)