Langganan SP 2

Lazarus, Anggota DPR RI: Diperiksa Karena Saya Pimpinan di Komisi

Nasional

Editor sutan Dibaca : 2713

Lazarus, Anggota DPR RI: Diperiksa Karena Saya Pimpinan di Komisi
Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus (kanan) keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (1/3). Lasarus diperiksa sebagai saksi selama hampir 8 jam untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti dalam dugaan suap pengamanan proyek Kementerian
JAKARTA, SP – Anggota DPR RI asal Kalbar, Lazarus menyatakan tak tahu dengan kegiatan dan aktivitas tersangka Damayanti Wisnu Putranti yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lazarus menyatakan hal itu, saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara penyuapan pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut. Dia menjalani pemeriksanaan selama tujuh jam, Selasa (1/3).

 Ia terlihat tetap menjalani rutinitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi V. Yang membidangi soal infrastruktur dan perhubungan tersebut. Berdasarkan pantauan Suara Pemred di DPR RI, Jakarta, pada Rabu (2/3), Lazarus dengan mengenakan kemeja merah muda yang diselimuti dengan jas keanggotaan DPR, tidak terlihat ketegangan dan perubahan dari dirinya.

Dia masih ikut dalam dua agenda Komisi V pada hari itu.
Hanya saja saat, memimpin rapat, Kader PDIP ini tampak sibuk mengutak-ngatik telepon genggam merk BlackBerry Bold miliknya.

Diakui oleh anggota DPR lain yang enggan disebutkan namanya, sejak kasus penyuapan terhadap Damayanti Wisnu Putranti itu terkuak dan tertangkap tangan oleh KPK, nomor telepon pribadinya sudah tidak diaktifkan lagi. "Entah ganti nomor atau sengaja tidak diaktifkan, saya kurang tahu," ujar anggota DPR tersebut.

Yang jelas, saat ini komunikasi yang dilakukan oleh Lazarus, selain berinteraksi langsung, dia hanya menggunakan jejaring pengantar pesan melalui Blackberry Messenger atau BBM. "Yang masih aktif kalau nggak salah BBM dia," ungkapnya.

Kemarin, dua agenda Lazarus di Komisi V DPR RI, dimulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Kegiatan itu, rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Pelni, Dirut PT Samudera Indonesia, Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia, dan para Dirut PT Pelindo I hingga Pelindo V.

Kemudian pukul 14.00 WIB, dilanjutkan dengan agenda rapat kerja bersama Gubernur Nusa Tenggata Timur di ruang rapat Komisi V di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. 

Kepada Suara Pemred, Lazarus mengatakan, dalam pemeriksaan dirinya di KPK selama tujuh jam, dia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu unsur pimpinan di Komisi V DPR RI. Dimana salah satu anggotanya, Damayanti Wisnu Putranti yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

 
"Saya diperiksa karena saya adalah pimpinan di komisi. Sedangkan Damayanti kan itu anggota saya, selain di komisi juga di PDI-P," kata Lazarus, Rabu (2/3) sore.

Selain itu, karena satu partai dengan Damayanti, penyidik juga menanyakan tentang kegiatan-kegiatan Damayanti, baik itu di fraksi dan komisi maupun di luar itu. "Saya bilang tidak ada tahu tentang kegiatan Damayanti. Itu yang ditanyakan penyidik KPK," ucapnya.

Di depan penyidik KPK, Lazarus juga mengungkapkan bahwa, komisi maupun fraksi tidak pernah memberikan perintah apapun yang berkaitan dengan perkara tersebut. "Tidak ada perintah dari fraksi atau komisi terkait hal itu. Itu murni inisiatif pribadi dia," ungkapnya.

Pertanyaan lain dalam pemeriksaan tersebut, adalah bagaimana mekanisme dalam di Komisi. "Itu aja yang ditanyakan dalam pemerikaaan di KPK kemarin," ucapnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menjelaskan, “Lazarus diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan petunjuk dan informasi yang didapat penyidik dalam perkara yang menyeret Damayanti.”

Ia menjelaskan, petunjuk bisa macam-macam. “Bisa pengakuan tersangka dan saksi," kata Priharsa.
 

Patut Ditelusuri

Praktisi hukum dan politik, Hermawi F Taslim mengatakan, kapasitas Lazarus sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR, patut ditelusuri lebih jauh keterlibatannya. Kecurigaan semakin bertambah, setelah diperiksa KPK selama tujuh jam.  

Lazarus dimintai keterangan menyusul anggota DPR lain yang telah diperiksa. Yakni, Budi Suprianto, Fauzih Amro, Andi Taufan dan Musa Zainuddin. Bahkan, kini, Budi, sudah ditetap sebagai tersangka, Rabu (2/3), setelah dicekal bepergian ke luar negeri.  

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengakui, Budi Suprianto sebelumnya melaporkan penerimaan uang SGD305.000. Tapi ditolak KPK karena uang gratifikasi terkait suap Damayanti.  

Dalam OTT di sejumlah tempat, Rabu (31/1) malam, KPK mengamankan 6 orang. Namun, KPK membebaskan dua orang sopir, karena tidak terbukti melakukan unsur pidana. Kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Keempat tersangka itu, Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP. Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin dari pihak swasta yang menerima suap. Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.

Damayanti, Julia, dan Dessy dijaring pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Abdul Khoir dijaring pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Penangkapan, penetapan tersangka, pemeriksaan terhadap anggota Komisi V DPR, terkait proyek jalan negara Kementerian PUPR di Ambon, Provinsi Maluku tahun anggaran 2016.   Ketua Komisi V DPR dijabat Djemy Francis dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ada empat orang Wakil Ketua Komisi V DPR. Yakni, Lazarus dari PDIP Provinsi Kalbar, Muhidin Mohamad Said dari Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Michael Wattimena dari Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, dan Yudi Widiana Adia dari Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.  

Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie menilai, dana aspirasi menjadi sarang penjarahan oknum wakil rakyat, memang bisa dilihat dari operasi OTT terhadap anggota Komisi V DPR, Rabu (31/1) malam yang akhirnya Lazarus ikut diperiksa KPK.   “Ini bukti DPR ikut main proyek yang sebetulnya sangat dilarang di dalam aturan.

Saatnya aparat penegak hukum menelusuri semua proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Kalbar,” kata Usmulyadi.   Usmulyadi mengimbau kepada masyarakat yang peduli, melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi Kalbar. Apalagi berindikasi terlibat suap, karena mendapat fee uang proyek bersumber dana aspirasi, lapor ke aparat penegak hukum. (ang/aju/lis)