Kemendagri Bimbing Anggota DPRD Kota Pontianak Bentuk Perda

Nasional

Editor sutan Dibaca : 1121

Kemendagri Bimbing Anggota DPRD Kota Pontianak Bentuk Perda
Pembentukan Perda merupakan kewenangan Kepala Daerah bersama-sama DPRD. (slideplayer.info)
JAKARTA, SP – Guna meningkatkan dan mengoptimalisasi kualitas anggota DPRD Kota Pontianak dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda), sejumlah anggota perwakilan rakyat tersebut mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel 88, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Senin (28/3).

Dikatakan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengatakan pembentukan perda bagi Kota Pontianak harus dibuat secara serius dan tegas. Untuk itu,  dia berharap anggota DPRD yang mengikuti Bimtek yang digelar seharian penuh itu,  dapat menyerap secara maksimal agar perda yang akan dibentuk nanti sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

“Tujuan Bimtek ini jelas adalah untuk menambah pengetahuan anggota DPRD Kota Pontianak dalam menyusun Perda agar tegas dan tidak mendapat sanggahan,” kata Satar di Jakarta.

Satarudin  melanjutkan, saat ini DPRD Kota Pontianak tengah menggarap sedikitnya tujuh Perda yang dilakukan bersama Pemkot Pontianak. Maka dari itu, setelah Bimtek ini, Perda-Perda yang tengah disusun diharap bermanfaat besar bagi masyarakat Kota Pontianak.

“Perda tidak boleh dibuat asal-asalan. Jika asal-alasan maka Perda akan lemah dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Makanya Bimtek ini penting, agar hal itu terwujud,” jelas ketua DPC PDIP Kota Pontianak.

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPRD Kota Pontianak yang menghadiri Bimtek dengan tema ‘Optimalisasi Tugas dab Fungsi DPRD di Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Perancangan Perda Inisiatif Serta Tata Etika Politik di Parlemen”.
Bimtek tersebut diikuti antara lain adalah  Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Wakil Ketua DPRD Heri Mustamin, Ketua Banleg Alfian Aminardi bersama anggota.  


Sementara itu, Biro Hukum Kemendagri, Biner S Pakpahan yang menjadi pembicara dalam Bimtek tersebut mengatakan, produk Perda secara umum terdapat dua jenis, ada Perda yang baik ada pula yang tidak baik. Perda yang baik tentunya adalah yang berdadarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Kemendagri No 80 Tahun 2015, tentang pembentukan Peraturan Daerah. 

“Agar memiliki payung hukum dan landasan yang jelas, jadi perlu adanya dilakukan pelatihan kepada DPRD di daerah terkait penyusuan Perda, sesuai dengan Undang-undang,” kata Biner.


Berdasarkan Undang-undang tersebut, produk perda yang baik adalah perda yang dibuat dengan kajian-kajian, studi banding serta semacamnya bahkan sampai ke luar daerah yang sudah menerapkan perda tersebut.

Sebaliknya, perda yang tidak baik,  dimaksudkannya yakni dibuat tanpa ada landasan sama sekali, sehingga dampak yang dirasakan pada saat temuan atau kasus di lapangan yang berhubungan dengan Perda itu.    

“Harus diperhatikan hukumnya, proses pembentukannya, materi muatan, asas, serta yang terpenting menjawab kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Dalam penyusunan raperda yang kuat dapat dilakukan dengan dua langkah, yang pertama perencanaan, yang kedua adalah bagaimana penyusunannya. Perencanaan menurut dia, meliputi program legislasi daerah, mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhan pranata hukum penajaman masalah hingga sampailah prolegda.

Adapun tahapan kedua, lanjutnya, yakni penyusunan, perlu naskah akademik, sistematika kademiknya harus sempurna. Tidak hanya itu, setelah dibicarakan bersama dengan kajian-kajian barulah disetujui layak atau tidaknya perda tersebut. Setelah itu masih ada lagi evaluasi selama perda itu berjalan.  

“Terdapat dua langkah untuk merealisasikan rapaerda menjadi perda yang kuat. Tidak dapat dibantah bahkan menjadi acuan bagi setiap masalah yang muncul. Di mana jika keduanya ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka perda tersebut dianggap tidak akan ada celah bagi yang melanggar,” jelas Biner.


Namun terlepas dari itu semua, sambung dia, tak kalah penting adalah keakuratan waktu penyelesaian Perda tersebut harus di[erhitungkan secara matang sehingga pembahasannya sampai ditetapkan menjadi Perda tidak terlalu lama namun akurat. “Termasuk rentang waktu penyelesaiannya, harus pula diperhitungkan,” tukasnya. (ang/ind)