Epik Sultan Hamid II di Sejarah Bangsa (Bagian dua)

Nasional

Editor sutan Dibaca : 1949

Epik Sultan Hamid II di Sejarah Bangsa (Bagian dua)
Sultan Hamid II, Perancang lambang garuda Pancasila yang Terlupakan. (www.kaskus.co.id)
Pelurusan Sejarah Sultan Hamid II Harus Jadi Agenda Nasional

 Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan tidak melupakan sejarahnya. Kalimat itu acapkali disuarakan dan terdengar di telinga. Akan tetapi menjadi anomali ketika nyatanya sejarah sepenting lahirnya lambang Garuda Pancasila menjadi luput untuk didokumentasikan dan malah seakan terabaikan oleh para pendiri bangsa dan penerusnya hingga saat ini.

Sejumlah wakil rakyat di DPR RI yang berasal dari Kalimantan Barat menyuarakan agar Sultan Hamid II yang diklaim sebagai perancang lambang Garuda Pancasila menjadi Pahlawan Nasional dari Kalimantan Barat. Setelah Syarif Abdullah Alkadrie melalui Fraksi Partai Nasdem di DPR RI menggelar Seminar yang bertajuk “Meluruskan Sejarah Sultan Hamid II: Sang Perancang Lambang Negara Republik Indonesia – Garuda Pancasila” di Gedung Kura-kura DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (21/4) kemarin.

Kini rekan sejawatnya di DPR, Zulfadhli, mengungkapkan bahwa negara yang merupakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi harus memberikan pengakuan terhadap perancang lambang negara Garuda Pancasila. Sebab menurutnya, akan terjadi suatu yang aneh jika negara memiliki lambang tapi tidak mengakui siapapun sebagai pembuatnya.

“Yang kita perlukan saat ini adalah pengakuan negara, siapa pencipta lambang negara. Sangat tidak rasional, punya lambang negara, tapi tidak terungkap, siapa pencipta lambang negara tersebut,” kata Zulfadhli.

Memang tak dapat dipungkiri, dikaburkannya nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau lebih dikenal dengan nama Sultan Hamid II, dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia adalah disesabkan atas tuduhan dirinya sebagai aktor utama dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) atau yang dikenal juga dengan sebutan Westerling di Bandung pada medio Januari 1950 silam.

 Atas tuduhan tersebut, jabatannya sebagai Menteri Negara Zonder Fortopolio Republik Indonesia Serikat (RIS) dicabut dan divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kendati putusan tersebut dipatahkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tahun 1953 yang menyatakan Sultan Hamid II tidak terlibat, namun namanya kadung menjadi tercemar.

“Persoalan hukum terhadapnya (Sultan Hamid II) memang ditengarai ada pengaruhnya terhadap upaya pengakuan negara. Untuk itu saya mendukung dan mendorong dilakukan upaya PK atau peninjauan kembali terhadap putusan itu,” kata mantan Ketua KONI Kalbar ini.

Pengungkapan terhadap sejarah lambang negara, dia menjelaskan, bukanlah hanya masalah bagi keluarga Sultan Hamid II atau bukan masalah daerah Kalimantan Barat, namun merupakan masalah nasional.

Maka dari itu, dia akan mendorong, melalui lembaga legislatif yang menaunginya saat ini, dalam waktu dekat semestinya diadakan seminar nasional yang digelar melalui MPR RI. ”Ini tidak hanya menjadi isu orang Kalbar, harus menjadi isu dan agenda nasional. Dalam waktu dekat seminar nasional yang digelar MPR harus dilaksanakan untuk mendorong masalah ini,” ungkapnya.

Sejatinya, upaya untuk mendorong isu Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara sudah dilakukan jauh-jauh hari. Di awal era reformasi, pada tanggal 2 Juni 200, telah diadakan dialog nasional berkaitan dengan Lambang Negara di Hotel Kapuas Palace Pontianak, yang waktu itu dihadiri oleh Ketua MPR/DPR Akbar Tandjung dan sejumlah tokoh-tokoh Kalbar.

Salah seorang yang hadir dalam dialog tersebut, Turiman Fachturahman, Dosen Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, mengatakan, bahwa rekomendasi dalam dialog tersebut mengajukan rumusan amandemen kedua UUD 1945 dengan menambah pasal 36 menjadi 36A, dengan rumusannya adalah Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.   

Lalu kemudian lanjut Turiman, UUD 1945 pasal 36A itu dipertegas dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dalam lembaran negara. Namun dalam Undang-undang itu tak disebutkan perancag lambang negara seperti laiknya WR Soepratman yang disebutkan sebagai pengubah lagu Indonesia Raya.  

“Padahal telah jelas di dalam rekomendasi amandemen UUD1945 itu, yang menjadi dasar adalah hasil Tesis dan penelitian yang menyebut Sultan Hamid II sebagai perancang lambang Garuda Pancasila,” ujarnya.

Terkait akan hal itu, Anshari Dimyati, Ketua Yayasan Sultan Hamid II mendorong agar anggota DPR maupun DPD RI untuk segera merevisi UU nomor 24 tahun 2009. Karena dengan melalui revisi tersebut, menurutnya, nama Sultan Hamid II akan dicantumkan di dalam Undang-undang. “Kami berharap anggota DPR yang hadir saat ini (seminar) dapat mengajukan usulan revisi UU nomor 24 tahun 2009,” kata Anshari. (hendra tjipta/sut)