Oesman Sapta Apresiasi Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa

Nasional

Editor sutan Dibaca : 795

Oesman Sapta Apresiasi Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa
Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta ketika launching "Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa" di Akbar Tandjung Institute, Selasa (3/5). (ist)
JAKARTA, SP- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengapreasiasi sekolah kepemimpinan politik bangsa, yang menjadi program Akbar Tandjung Institute,  dalam membangun sistem pengkaderan pemimpin bangsa. 

"Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa ini pantas dihargai. Sekolah ini menjadi ikon dalam membangun sistem pengkaderan pemimpin bangsa," kata Oesman Sapta ketika menyampaikan sambutan pada launching Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa
 di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (3/5).


Hadir dalam peluncuran tersebut,  antara lain Akbar Tandjung, Mahfud MD, Ahmad Basarah, dan perwakilan partai politik dan pemimpin organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.
 

Menurut Oesman Sapta, Akbar Tandjung seharusnya istirahat tapi tergelitik melihat kondisi kepemimpinan bangsa. Karena itu, Akbar Tandjung menginginkan pemimpin yang betul-batul tepat dan mumpuni.

 "Sehingga sekolah ini dapat melahirkan Akbar Tandjung, Akbar Tandjung selanjutnya," ujar OSO.

 Dalam kesempatan itu, Oesman Sapta  menitipkan 5S untuk keberhasilan sekolah kepemimpinan politik bangsa ini, yaitu strategi, struktur, skill, sistem, speed and target. 

Sementara, Akbar Tandjung mengungkapkan sekolah kepemimpinan politik bangsa ini menjadi tempat pembelajaran politik, kepemimpinan politik, isu-isu politik lainnya.
"Ini merupakan sumbangsih Akbar Tandjung Institute untuk pendidikan khususnya pendidikan politik dan demokrasi," katanya.

Angkatan pertama  diikuti para pemimpin mahasiswa tingkat pusat dari organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PMII, GMKI), dan Cipayung plus (organisasi mahasiswa Hindhu, Budha, IMM). Mereka berjumlah 23 orang. Materi pembelajaran sebanyak 12 topik seperti etika politik, sistem kepartaian, politik lokal, ekonomi politik, Pancasila dan wawasan kebangsaan. (*/sut)