OSO: Pajak Komponen Utama Pembangunan

Nasional

Editor sutan Dibaca : 738

OSO: Pajak Komponen Utama Pembangunan
Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO), pada acara seminar yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak, Selasa (3/5) di Balai Kartini, Jakarta. (ist)
JAKARTA, SP - Pajak merupakan satu di antara komponen utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Dan hampir di semua negara maju, pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam menunjang proses pembangunan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO), saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar yang digelar pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak, periode 2016-2018, yang mengusung tema: 'Kupas Tuntas Tax Amnesty dalam Membangun Perekonomian Indonesia, Selasa (3/5) di Balai Kartini, Jakarta.

OSO mengatakan bahwa dirinya  bukanlah orang yang mengerti soal perpajakan. Namun dia tahu, bahwa patuh pajak merupakan salah satu cara rakyat yang baik,  dalam menanamkan rasa nasionalisme,  kebangsaan yang tertanam dalam Pancasila, Undang-undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal dengan empat pilar.  


“Sehingga dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, akan menjadi bagian dari memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa kita semua. Yang semuanya menjadi aura dari empat pilar kebangsaan,” ungkap OSO.  

Mengenai rencana pemberlakuan undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yang kini sedang digodok DPR bersama Pemerintah.

Namun untuk membahas lebih jauh, OSO mengaku harus sangat berhati-hati.
“Sebagai pimpinan MPR RI, saya tidak ingin bicara keluar jalur yang bukan menjadi kewenangan.  Walaupun saya sebagai pimpinan lembaga negara, sebagai anggota masyarakat, saya boleh membicarakan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara, namun prinsip kehati-hatian harus saya junjung tinggi” paparnya.

Namun karena saat ini tengah dibahas, OSO berharap semua pihak, baik pengusaha maupun masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR,  untuk bekerja menyiapkan undang-undang tersebut. Dan juga sekaligus mempertimbangkan, apakah UU itu sudah tepat atau belum.

“Biarkan mereka bekerja dan berpikir apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa.  Saat ini dalam masa pembicaraan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” ungkapnya.

Namun demikian, OSO menilai, tidak semua pembayar pajak itu harus ditekan,  tapi juga ada yang harus dilindungi. Pasalnya, ada orang yang tidak memiliki penghasilan,  tapi patuh dalam membayar pajak. “Bangsa ini harus sadar bahwa pajak begitu penting, sehingga kesadaran kita semua dalam taat pajak sama dengan berkontribusi dalam kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, baik dilakukan oleh perseorangan atau sebuah badan usaha, yang sifatnya memaksa dan diatur di dalam undang-undang.


Lebih lanjut OSO mengungkapkan, kontribusi tersebut adalah cerminan dari implementasi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 
“Saya harap dunia perpajakan Indonesia akan semakin lebih baik di masa datang dan target pemerintah akan pajak tercapai demi pembangunan Indonesia seluruhnya,” pungkasnya. (ang/sut)