Pontianak Peringkat V Indeks Kota Islami

Nasional

Editor sutan Dibaca : 788

Pontianak Peringkat V Indeks Kota Islami
Masjid Jami' Pontianak atau dikenal dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman adalah masjid tertua dan terbesar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. (wikipedia.org)
PONTIANAK, SP -   Pontianak masuk peringkat V di antara 29 kota dengan tingkat Indeks Kota Islami (IKI) yang bervariasi di Indonesia. Nilai tertinggi dan sama diraih  Yogyakarta, Denpasar dan Bandung. Padahal, tingkat intoleransi di  Yogyakarta tergolong tinggi terutama terkait penutupan gereja sepanjang 2015-2016

Khusus nilai IKI yang diraih Kota Pontianak berdasarkan pengumuman pihak Maarif Institute di Jakarta, Selasa (17/5) yakni 78.14 disusul Yogyakarta  (80.64),  Bandung (80.64), Denpasar (80.64), dan Bengkulu  (78.40).  

"Konteksnya di sini universal,  nilai-nilai peradaban cukup tinggi yang dinilai dari pendidikan yang baik, kesehatan, juga kepemimpinan," kata Ahmad Imam Mujadid Rais, Direktur Riset Maarif Institute,  usai pengumuman.
 

Mengenai Denpasar, Ibu Kota Provinsi Bali yang penduduknya mayoritas Hindu, Rais menyatakan, bukan masalah. "Kalaupun Denpasar penduduknya banyak Hindu, apakah kemudian bisa disebut Islami dari sisi nilai-nilai? Saya kira iya," imbuhnya.   Rais menambahkan,  konteks Islam dalam penelitian ini merujuk pada kota, dan bukan perilaku masyarakatnya. Dia menekankan, pemahaman Islami ini bukan berarti harus orang Islam.

"Penduduk satu kota mayoritas non-Muslim, andaikata dia menggunakan atau punya program atau kebijakan yang berhubungan terhadap nilai-nilai Islam, saya kira itu sah-sah saja memiliki skor yang cukup tinggi," jelas Rais.

Pihak Maarif Institute mengklaim, penelitian IKI ini melibatkan 29 kota. Penelitian ini dilakukan mengacu pada data tahun 2014 dari Kemendagri.

"Kita minta izin dan dapat data tahun 2014 dari Kemendagri. Kita gunakan semuanya (data), mulai data-data ketersediaan di BPS, data-data di perda, kita konfirmasi BPS daerah. Kita datang ke kepolisian untuk data angka kriminal," urai Rais.

Rais sendiri menyatakan, kendala dalam penelitian ini adalah data yang sulit untuk di-update. "Bisa cek sendiri di lapangan, data tahun 2014 itu baru keluar 2016. Coba bayangkan,  data 2016 keluar tahun berapa?" tuturnya.


Ke-29 kota yang dijadikan sampel dinilai melalui variabel amannya  suatu kota. "Hal-hal yang diperhatikan, antara lain kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan,  dan pemenuhan hak politik perempuan, hak anak dan difabel," tambahnya.

Selanjutnya,  variabel sejahtera memperhatikan tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan. Juga variabel bahagia dinilai melalui berbagi dan kesetiakawanan dan harmonisasi  dengan alam.

Menurut Rais, penelitian ini berangkat dari pemahaman Islam sebagai agama rahmat. Ditambahkan, agama rahmat yang dimaksud adalah Islam sebagai agama harus membawa perubahan berupa kebaikan bagi yang lain.

"Berdasarkan itu,  kami dalam rapat internal dan mengundang ekspert, melakukan kajian-kajian. Kami definisikan bahwa kota iIslami adalah kota yang aman, sejahtera, dan bahagia," ungkap Rais.

Penelitian yang dilakukan pada 8 Januari - 31 Maret 2016 ini memakai metode obyektif dan subyektif. Untuk menilai variabel aman suatu kota, hal yang diperhatikan antara lain kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan dan pemenuhan hak politik perempuan, hak anak dan difabel.

Penentuan sampel kota dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan penelitian, yakni kota tersebut merupakan ibukota dari suatu provinsi, dan atau merupakan kota utama. Penelitian ini melakukan penarikan sampel menggunakan teori non-probability sampling, yaitu dengan teknik purposive sampling (judgment sampling).
 

Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah.

Adapun untuk metode menggunakan komposit dua tipe data, yakni data obyektif  berupa data sekunder (secondary data) yang terdiri dari beberapa dokumen resmi dan terpublikasi dari beberapa instansi terkait tahun 2014.

Berikutnya, data persepsi atau subyektif (primer data) diperoleh melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan narasumber yang dipilih melalui kriteria ketat,  sesuai  keahlian maupun memiliki informasi luas terkait indikator-indikator yang akan diukur. Wawancara ini  menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur (structured interview).

"Sehingga kota dengan tingkat keislaman paling tinggi ada Yogyakarta, Bandung dan Denpasar dengan nilai IKI 80.64 , peringkat selanjutnya Bengkulu, Pontianak dan Serang nilai IKI 78.14, dan paling rendah Kupang, Padang dan Makassar dengan IKI 51.28," urai Rais.

"Tapi ini bukan berarti kota tersebut rendah keislamannya. Ini kan progresif, perkembangannya. Penelitian ini sesuai dengan data pada tahun 2014," tandasnya.
 

Kontradiktif dengan Fakta Adapun masuknya Yogyakarta sebagai Peringkat I IKI dengan nilai 80.64, sangat membingungkan. Sebab berdasarkan data Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Yogyakarta semakin kehilangan semangat toleransi. Maraknya kasus penutupan rumah ibadah menjadi catatan buruk pelanggaran hak beribadah di daerah ini.

Menurut Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Agnes Dwi Rusjiyati kepada Tempo (11/3),  kasus intoleransi pada 2015- Maret 2016 paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman.

 Di antaranya, penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, tidak dikeluarkannya izin mendirikan tempat ibadah, dan larangan melakukan diskusi di kampus.
 
Kabupaten Bantul menjadi wilayah kedua terjadinya intoleransi setelah Sleman. Contohnya, penutupan pondok pesantren Waria Al-Fattah di Dusun Celenan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, yang baru-baru ini terjadi.
 

Setelah Bantul, Gunung Kidul menjadi daerah terjadinya kasus intoleransi. Misalnya, kasus penyegelan dan penutupan paksa gereja. "Kasus intoleransi di Yogyakarta mulai terjadi tahun 2011. Dari tahun ke tahun angkanya naik," kata Agnes. Menurut Agnes, kelompok intoleran pada 2016 kerap melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap kegiatan diskusi tentang Syiah, tragedi 1965, dan diskusi lintas agama.

Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika mencatat pada 2015 setidaknya terjadi 15 kasus intoleransi. Dari total kasus intoleransi, yang paling banyak adalah pemerintah tidak memberi izin pendirian rumah ibadah. Tidak adanya izin ini terjadi akibat desakan kelompok intoleran.

 Agnes menegaskan, sesuai dengan konstitusi, setiap orang mempunyai hak untuk beribadah. Ini adalah hak mutlak setiap orang yang tidak bisa diganggu.   Namun negara dinilainya abai karena membiarkan kelompok intoleran melanggar hak setiap individu menjalankan aktivitas ibadah secara aman. "Negara harus bertanggung jawab menghentikan pelanggaran terhadap konstitusi itu," kata Agnes. 

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengecam penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fattah karena melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lembaga yang mendampingi pondok pesantren waria ini segera melapor pelanggaran hak untuk beribadah itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan.  "Kami akan mengirim pengaduan pelanggaran itu," kata Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Yogyakarta Aditya Arief Firmanto.

LBH Yogyakarta juga akan mengadukan Kepolisian Sektor Banguntapan, Bantul yang terkesan tidak serius menangani kasus intoleransi terhadap pondok pesantren waria. Pengaduan akan dikirim ke Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional.

Pondok pesantren waria ditutup setelah belasan orang atas nama Front Jihad Islam (FJI) menggeruduk pesantren, Jumat, 19 Februari 2016. Dampaknya, aktivitas para santri pondok pesantren waria terhenti. Mereka tidak bisa mempelajari agama Islam dan beribadah di pondok pesantren itu.
  Pondok pesantren ini pun dipaksa pindah.

Untuk memfasilitasi waria yang ingin belajar agama Islam dan beribadah, akan dibuat majelis taklim. Ini adalah organisasi pendidikan agama Islam nonformal atau di luar sekolah formal.(det/tmp/pat/sut)