Jelang Pilkada, Kewarganegaraan Ganda di Perbatasan Kalimantan-Malaysia Sulit Terhindarkan

Nasional

Editor sutan Dibaca : 738

Jelang Pilkada, Kewarganegaraan Ganda di Perbatasan Kalimantan-Malaysia Sulit Terhindarkan
ILUSTRASI Suasana di wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia (jakartagreater.com)
JAKARTA, SP– Kalangan masyarakat mengakui sulit menghindari kewarganegaraan ganda di sepanjang perbatasan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia dengan Indonesia di Kalimantan.  

“Warga Indonesia memilih menjadi warga Malaysia, karena aspek pragmatis, kemudahan akses transportasi darat. Mustahil bisa diselesaikan secara parsial,” kata Marli,  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (20/10/2016).

Marli menanggapi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polisi Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar yang akan bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), agar kewarganegaraan ganda tidak melibatkan warga asing dalam pilkada serentak, 15 Februari 2017 mendatang.  

Marli mengklaim, khusus di perbatasan Kalimantan di Provinsi Kalimantan Utara, kewarnegaraan ganda warga Indonesia, sudah berlangsung lebih dari enam dasawarsa terakhir.  Kewarganegaraan ganda dalam arti, mereka memiliki aset di wilayah Indonesia, tapi sekolah dan bekerja di Malaysia.

Mereka inilah yang kemudian sering ikut mencoblos setiap Pemilu di Malaysia dan tetap dimobilisasi setiap kali pesta demokrasi serupa di Indonesia.  

“Penyebabnya bukan lantaran nasionalisme luntur, tapi sangat sulitnya mengantongi Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Malah ada wilayah di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara, dengan mencharter pesawat khusus berbadan kecil,” ungkap Marli.  

Menurut Marli, status kewarganegaraan ganda di perbatasan, hanya bisa diatasi paling cepat 10 tahun mendatang, dengan asumsi, seluruh wilayah perbatasan sudah dibangun jalan darat,  sebagaimana sudah mulai April 2015 bekerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat dan Detasemen Zeni Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
 

Tersambungnya jalan paralel di sepanjang perbatasan membuat transportasi darat lancar, dan warga otomatis sangat diringankan untuk mengunjungi ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten, hanya sekedar mengurus KTP.  

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Herusiswanto, mengingatkan pemerintah pusat untuk bersikap hati-hati di dalam melihat dugaan kewarganegaraan ganda masyarakat di perbatasan Kalimantan.

 Diungkapkan Herusiswanto, kalau bicara masalah kewarganegaraan ganda di perbatasan, mesti memahami terlebih dahulu akar sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia.

 Herusiswanto mengatakan, pasca Indonesia – Malaysia memutuskan berhenti berperang, 11 Agustus 1966, Malaysia dalam banyak hal sangat membutuhkan Indonesia.  

Salah satunya, warga negara Indonesia yang berstatus tenaga kerja asing di Malaysia, secara diam-diam diperbolehkan mencoblos setiap kali Pemilu, agar partai berkuasa tidak dipecundangi partai politik yang dimotori etnis Tionghoa dan India.  

“Harus diakui warga Indonesia paling berjasa membuat partai berkuasa selalu menang setiap kali Pemilu di Malaysia. Sekarang pemerintahan di Malaysia, amat sangat familiar dengan tenaga kerja asing dari Indonesia, karena faktor sejarah, yakni berpartisipasi memenangkan partai berkuasa setiap kali Pemilu di Malaysia. Jangan dilihat secara parsial kewarganegaraan ganda setiap kali Pilkada di Indonesia,” kata Herusiswanto.

 Herusiswanto menuturkan, satu-satunya cara menghentikan kewarganegaraan ganda segera merampungkan pembangunan jalan paralel di sepanjang perbatasan. Karena pilihan kewarganegaraan ganda, tidak lebih dari aspek pragmatis. Sebelumnya,  

Di Jakarta, Rabu (19/10/2016), Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, menegaskan, segera berkordinasi dengan BIN. Ini terkait dengan kerap terjadinya pengerahan massa non-WNI  setiap kali pelaksanaan Pilkada di Kalimantan.  

 "Kalau sebatas TKI tidak ada masalah, beda halnya jika massa itu bukan warga negara kita. Koordinasi akan kami lakukan mengenai masalah ini dengan intelijen," tegas Rafli Amar.  

Boy mengatakan, keterlibatan WNA dalam Pemilu di wilayah NKRI harus diusut motifnya karena bukan masalah main-main. Lebih serius lagi jika para WNA itu bisa memilih dalam pilkada atau pemilu.

 "Daerah-daerah itu seperti di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat," lanjut Boy.

 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak, mengakui, isu kewarganegaraan ganda di sepanjang perbatasan, sangat serius, sehingga perlu segera ditelusuri. (pat/aju/sut)