Sidang Ahok, Hakim Tolak Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa

Nasional

Editor Soetana hasby Dibaca : 688

Sidang Ahok, Hakim Tolak Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (SP/NET)
JAKARTA, SP – Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto menolak permintaan tim penasehat hukum terdakwa Basuki Tjhaja Purnama (Ahok), dalam sidang lanjutan, Selasa (20/12), di  Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi  terdakwa.

 Usai mendengarkan tanggapan JPU, tim penasehat hukum meminta majelis hakim memberikan kesempatan Ahok menyampaikan pendapat terakhirnya.

"Keberatan saudara (terdakwa) bisa kami catat di berita acara persidangan," kata ketua majelis hakim Dwiarso.

Majelis hakim, terdakwa Ahok dan tim penasehat hukum terdakwa, sebelumnya, mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi atau nota keberatan Ahok yang disampaikan pada sidang, Selasa (13/12) pekan  lalu.

BERITA TERKAIT:
Didakwa Menista Agama, Ahok Menangis


Ketua Tim JPU Ali Mukartono memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan surat dakwaan bernomor register perkara idm 147/jkt.ut/12/201.

"Berdasarkan analisa yuridis seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak sehingga karena itu, kami selaku penuntut umum memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, menolak keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum seluruhnya," kata Ali.

Dalam tanggapannya,  JPU membantah eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa proses persidangan dilakukan terlalu cepat karena dipengaruhi tekanan massa.

Menurut dia, pidato Ahok saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu, sudah memenuhi unsur pidana.

"Akibat adanya pidato di Kepulauan Seribu yang kemudian diunggah oleh Buni Yani di sebuah medsos memang menimbulkan dinamika, tapi bukan karena tekanan massa. Perkara ini sudah memenuhi Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP," kata Ali.

Selain itu, JPU juga menolak eksepsi bahwa proses hukum Ahok dinilai terlalu cepat di luar kebiasaan. JPU menanggapinya, proses hukum dan pelimpahan berkas perkara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 KUHP serta batas waktu selama 14 hari dalam pelimpahan berkas tidak wajib dipakai seluruhnya.

Usai mendengarkan tanggapan JPU, ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto memutuskan untuk menunda pembacaan putusan sela perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok, pada  Selasa (27/12) depan.

“Setelah kami bermusyawarah, maka sidang pembacaan pendapat Jaksa Penuntut Umum sudah diatur dan mengikat maka kami akan menunda sidang ini untuk acara keputusan. Sidang kami tunda dan akan kami lanjutkan dengan agenda putusan pada Selasa, 27 Desember 2016, dengan permintaan terdakwa tetap hadir," kata Dwiarso.

Ahok duduk di kursi pesakitan, ruang pengadilan, atas dakwaan JPU yang  mendakwa Ahok dengan  Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama. (ant)

Baca Juga:
796 Mahasiswa IKIP PGRI Diwisuda, Samion : IKIP PGRI Kian Disegani 
Aklamasi, Masruri Kembali Pimpin PPP Sintang
Rekanan Ciputra Garden Aneka, Apin Dibui