Dagang Jabatan, KPK Tetapkan Bupati dan Kepsek Klaten Sebagai Tersangka

Nasional

Editor Soetana hasby Dibaca : 705

Dagang Jabatan, KPK Tetapkan Bupati dan Kepsek Klaten Sebagai Tersangka
Bupate Klaten Sri Hartini
JAKARTA, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan , Jumat (30/12) kemarin, di rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah. Hasil penyelidikan, KPK menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini dan Kepala SMP, Suramlan sebegai tersangka, penerima dan pemberi uang suap untuk promosi jabatan.

Barang bukti yang disita KPK uang Rp 2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura serta buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

"Kasus ini agak signifikan di mata KPK, karena kasus ini adalah kasus yang pertama KPK yang berhubungan dengan memperdagangkan jabatan," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12).

OTT pertama kali dilakukan KPK di rumah Sukarno, pihak swasta, di Jalan Pucuk dan menyita uang tunai Rp 80 juta. Dari keterangan Sukarno, tim OTT KPK, Jumat pukul 10.45 WIB menuju rumah dinas Bupati Klaten. Di sana KPK mengamankan tujuh orang, Bupati Klaten Sri Hartini, Suramplan,  Nina Puspitarini Bambang Teguh, Slamet, keempatnya PNS,  lalu Panca Wardhana pegawai honorer,  dan  Sunarso  dari swasta.

“Petugas juga mengamankan uang sekitar Rp2 miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing sejumlah 5.700 dolar AS dan 2.035 dolar Singapura," jelas Laode.

Laode meminta agar Kementerian Dalam Negeri   memperhatikan dan memonitor proses penentuan jabatan-jabatan di pemerintah daerah.

"KPK minta Mendagri untuk menurunkan tim untuk menangani hal ini agar ada seleksi terbuka untuk mengisi pos-pos tersebut karena jumlah uang masing-masing untuk rumpun jabatan memang ada pembedaan. Jumlahnya bervarasi satu dan lain, untuk eselon 4, 3, 2 itu semakin tinggi eselon dan semakin strategis jabatan makin tinggi uang yang disetorkan," jelas Laode.

Menurut Laode, jual-beli jabatan berpotensi terjadi di lingkungan pemerintahan daerah lain. Hal ini terkait  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan pemerintah daerah melakukan promosi dan mutasi jabatan dalam kaitan pengisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Memang berdasarkan PP tersebut, susunan organisasi dengan tata kerja itu ada struktur baru, sehingga memerlukan orang-orang baru. Yang paling berkuasa adalah pimpinan daerah. Oleh karena itu, tentunya ada kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Klaten," kata Laode seperti disiarkan cnnindonesia.com.

Dalam kasus ini KPK menjerat Sri Hartini selaku penerima suap, dengan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP

Sedangkan Suramlan selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (has/ant)

Baca Juga:
BTM Penulis Buku ‘Jokowi Undercover’ Ditahan
Proyek Pembangunan Bandara Supadio Tersisa 17 Persen 
Ikan Lais di Kabupaten Kapuas Hulu Terancam Punah