Ini Alur Usulan Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

Nasional

Editor Soetana hasby Dibaca : 603

Ini Alur Usulan Kenaikan Tarif STNK dan BPKB
KENAIKAN TARIF - Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, menyampaikan pemberlakuan tarif baru pengurusan STNK dan BPKB di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1) siang. (SP/setkab.go.id)
JAKARTA, SP – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengemukakan ihwal usulan kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), merupakan sumber hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam konferensi pers kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/1), Askolani mengatakan, usulan kenaikan tarif datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran DPR RI.

Usulan itu, Askolani menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB.

“Badan Anggaran DPR memberikan masukan bahwa, PNBP pada Polri yang sudah berlaku sejak 2010 agar dilakukan revisi,” ungkap Askolani, dilansir dari situs Sektretariat Kabinet.

Dengan rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR itu, Polri mengusulkan hal tersebut ke Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk membahas tarif PNBP dan kemudian diajukan PP (Peraturan Pemerintah) tentang tarifnya.

BERITA TERKAIT:
Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Berlaku Hari Ini

“Penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKB ini dilakukan karena tarif dasarnya sudah tidak tepat (berdasarkan kondisi Tahun 2010). Tarif dasar tahun 2010 ini kemudian dinaikkan pada tahun 2016, agar pelayanan dapat ditingkatkan secara online dan cepat. Disertai jaminan kepastian tarif yang lebih transparan dan akuntabel,” tegas Askolani.

Menurut Askolani, Pemerintah mempertimbangkan dengan matang penyesuaian tarif ini dan pembahasannya tidak dilakukan dalam waktu singkat.

Selain itu, penyesuaian tarif PNBP ini telah dijadikan basis perhitungan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Boy Rafli Anwar mengatakan, beberapa alasan penyesuaian tarif administrasi di Polri tujuannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

“Pertama, peningkatan fitur keamanan dari material STNK sebagai dokumen beharga pada layanan Samsat di seluruh Indonesia. Peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan pelayanan STNK di Samsat seluruh Indonesia. Meningkatnya biaya perawatan peralatan Samsat dan dukungan biaya jaringan, agar dapat online seluruh Polres-Polda seluruh Indonesia,” ujar Boy. (has)

Baca Juga:
Kajati: Kita Perang Melawan Kejahatan Narkoba
Polda Kalbar Gerebek Gudang Penyimpanan Pakaian Lelong   
Kenaikan Harga BBM Subsidi Dikaji Pemerintah Maret 2017