JK-OSO Bahas Penundaan Pemekaran

Nasional

Editor hendra anglink Dibaca : 265

JK-OSO Bahas Penundaan Pemekaran
USULAN - WakiL Presiden RI, Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua DPD RI, Oesman Sapta, saat diwawancara jurnalis, usai rapat koordinasi koordinasi tentang usulan penghentian moratorium pemekaran dan otonomi daerah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (
JAKARTA, SP - Pemerintah menunda usulan realisasi pemekaran daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Masalah keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan itu.

Hal ini dibahas dalam rapat tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta (OSO), Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Wapre Jusuf Kalla (JK) menyebut, rapat dengan DPD untuk menjelaskan soal kondisi negara saat ini, dan memberikan latar belakang alasan kebijakan pemerintah diambil.

"Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kita harus selesaikan dulu masalah pokoknya," kata JK kepada wartawan.

Sejak berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), hingga 2016, DPD telah menerima usulan pembentukan 173 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terdiri atas 16 DOB provinsi dan 157 DOB kabupaten/kota.

Ketua DPD RI, Oesman Sapta mendorong penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), khususnya pemekaran daerah sebagai pilihan rasional dan objektif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

"Kita membicarakan soal otonomi daerah, dan juga hal-hal yang sehubungan dengan itu, termasuk pemekaran-pemekaran yang tentu tadi sudah kita jelaskan, DPD menjelaskan, dan pemerintah juga menjelaskan, jadi ini konsultasi," tutur Oesman.

Oleh karena itu, Oesman menilai posisi Wapres sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dapat memberikan solusi yang baik. Meskipun telah disebutkan bahwa, pemerintah perlu melihat kondisi ekonomi dalam negeri sebelum memutuskan penghentian moratorium pemekaran.

"Masalah ekonomi, ini siklus dunia. Ini siklus ada kesulitan ekonomi dunia, termasuk juga Indonesia terkena, bagaimana kita membiayai sesuatu kalau kita dalam krisis 'kan?" kata dia.

Oesman menambahkan, DPD akan mendukung pemerintah dalam mengakomodasi tuntutan pemekaran daearah secara objektif.

"Jadi ini yang sedang kita bahas, tapi Pak Wapres tentu ada kebijakan-kebijakan yang akan mendorong perekonomian daerah," ujarnya.
Memajukan Daerah 

Pada Juni 2017, Oesman Sapta menerima kunjungan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkonas CDOB). Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Komite I DPD, Akhmad Muqowam dan Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Ramdhani.

Oesman mengatakan, dirinya sejak dulu selalu berjuang untuk melakukan pemekaran wilayah. Termaksud daerah asalnya, di Kalbar.

"Setengah mati saya memohon untuk meminta pemekaran ke sana, ke mari,” ucap Oesman, kala itu.

Menurutnya, Indonesia bisa sejahtera asalkan daerah-daerah makmur. Dengan melakukan pemekaran, daerah terpencil bisa menjadi makmur.

"Justru itu, pemekaran bisa memajukan kabupaten dan kota terpencil yang tidak terjamah oleh induk,” jelas dia.

Ia juga menyampaikan, dirinya merupakan orang pertama yang mencetuskan pemekaran. Untuk itu, ia sudah berpihak kepada daerah yang tidak tersentuh oleh pemerintah pusat.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, penggunaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DOB sebelumnya, belum menutupi untuk melakukan pemekaran wilayah.

Bahkan, 50 persen anggaran daerah masih dipasok dari pemerintah pusat. Dia menambahkan, saat ini fokus pemerintah pada percepatan pembangunan infrastruktur sosial, dan ekonomi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2018.

"Jadi, tidak mungkin 314 mau diambil. 10 saja aduh gegernya kayak apa. Diambil 100 saja ributnya kayak apa. Apalagi mau diambil separuh. Ini memang hak konstitusional daerah tapi hak konstitusional negara juga harus dipertimbangkan. Negara kan untuk memberi kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Koordinator pembentukan Provinsi Kapuas Rata, Milton Crosby menyatakan, meskipun dirinya sudah tidak menjabat sebagai Bupati Sintang, namun dia tetap berkomitmen mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR).

“Pembentukan Kapuas Raya itu hak warga di kawasan timur Kalbar, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” ujarnya. 

Dikatakannya, meski saat ini suara yang meneriakkan pembentukan PKR terkesan meredup, tak berarti perjuangan untuk mewujudkan lahirnya provinsi baru di kawasan timur Kalbar, bakal terhenti. Usaha untuk merealisasikan PKR tetap berjalan.

“Ibaratnya orang lain orang sudah tiarap, saya masih berdiri,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan, saat ini pembentukan PKR sudah melalui beberapa tahapan. Pemerintah pusat, seperti, Depdagri, Komisi II DPR RI, dan Komite I DPD RI, juga telah membahasnya bersama-sama. Mereka semua sudah sepakat bahwa, 88 Daerah Otonomi Baru (DOB) telah diundang untuk menggelar rapat paripurna mempercepat DOB baru.

"Untuk Kalbar sebenarnya sudah ada grand design pemekarannya, diperkirakan sampai tahun 2025, Kalbar dimungkinkan untuk membentuk DOB," kata Milton. (tim sp)