KPU Tak Meloloskan 13 Partai

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1031

KPU Tak Meloloskan 13 Partai
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Viryan Azis, Komisioner KPU 
Yang jelas sekarang dokumennya tidak lengkap, dan karena tidak lengkap tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya, dalam pendaftaran dan verifikasi peserta partai politik 2019

Imam Muttaqin,
 Sekretaris DPW PBB Kalbar
Memang ada beberapa daerah yang administrasinya belum memadai, hanya mencapai 60 persen. Jadi memang ada pengorekan ulang di setiap daerah. Yang bermasalah ini yang jauh-jauh, seperti di Papua

JAKARTA, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak pendaftaran 13 partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2019, karena dokumen persyaratannya tidak lengkap. Hal ini membuat partai-partai tersebut tak bisa mengikuti Pemilu 2019.

Pendaftaran kali ini, diikuti 27 Parpol. Sebanyak 14 partai lainnya, lolos mengikuti Pemilu 2019. 

"Ya kan tidak lengkap (pemenuhan tahapan), berarti kan tidak bisa. Untuk pendaftaran aja kan tidak lengkap," ujar Komisioner KPU, Viryan Azis di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Viryan mengatakan, Parpol yang tidak menyerahkan dokumen dengan lengkap dalam proses pendaftaran, tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Itu sesuai dengan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. 

"Yang jelas sekarang dokumennya tidak lengkap, dan karena tidak lengkap tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya, dalam pendaftaran dan verifikasi peserta partai politik 2019," ujar Viryan.

Beberapa partai politik yang tidak lolos akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Viryan mengatakan, dalam hal ini, KPU akan mengikuti proses hukum yang berjalan. "Dalam hal partai tersebut melakukan upaya hukum itu kita hormati dan kita mengikuti saja bagaimana proses hukum yang berjalan," kata Viryan.

Kalbar Menunggu

Meski informasi ini telah beredar luas, namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti, kapan tahap penguman Parpol yang lolos maupun yang tak lolos Pemilu itu, akan disampaikan oleh KPU RI secara resmi.

"Pengumuman itu adalah kewenangan KPU RI," kata Ketua KPU Kalbar  Umi Rifdiyawati kepada Suara Pemred, Jumat (20/10).

Umi menjelaskan, ada pun persyaratan yang harus dipenuhi Parpol saat mendaftar untuk ikut pada Pemilu 2019, harus menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana yang sudah diatur. 

Di antaranya, setiap Parpol berstatus badan hukum sesuai ketentuan dalam UU tentang Kepartaian, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit di 75 persen jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Kemudian, memiliki kepengurusuan paling sedikit 50 persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, Parpol harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, pada kepengurusan Parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.

Selanjutnya, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai pilitik kepada KPU, menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU dan menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

"Itulah persyaratan yang harus disampaikan oleh DPP partai Politik kepada KPU RI selama masa pendaftaran," jelasnya.

Dia menambahkan, bersamaan dengan itu pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota menyerahkan salinan keanggotaan Parpol berjumlah 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk kepada KPU Kabupaten/Kota. 

Setelah masa pendaftaran, tahapan selanjutnya yakni masa penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh KPU RI, maka dilanjutkan dengan verifikasi faktual ditingkat KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

"Jadi yang menentukan partai politik dinyatakan pendaftarannya diterima atau tidak adalah KPU RI, karena pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu tahun 2019, dilakukan oleh DPP parpol kepada KPU RI," ujarnya.

Tetap Yakin

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kalbar, Mustaat Saman kepada Suara Pemred, Jumat (20/10), mengatakan, "Saya yakin sampai saat sekarang, kita masih menjadi peserta Pemilu 2019." 
  
Mustaat mengatakan, dengan adanya masa perbaikan untuk melengkapi administrasi yang dinilai kurang, PKPI mampu memenuhi kekurangan itu.

"Ini masih ada masa perbaikan yang harus kita lakukan, dan kita akan kejar ini terus. Kita sekarang sedang mempersiapkan administrasi-administrasi yang dianggap kurang," terangnya.

Ia mengungkapkan, PKPI Pusat akan mengambil jalur hukum, apabila perbaikan administrasi yang telah dilakukan, masih dianggap tidak memenuhi syarat.

Pasalnya, verifikasi yang dilakukan KPU Pusat dengan instrumen SIPOL, sesungguhnya belum semua Parpol yang ada di daerah memahami sistem tersebut.

"Dan memang kita sedang mengambil langkah lain, yaitu jalur Bawaslu dan DKPP. Karena memang SIPOL ini sosok yang perlu, tapi ada beberapa daerah yang tidak paham SIPOL ini," jelasnya.

Tidak lolosnya PKPI, lantaran ada masalah dokumen kepartaian di daerah, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Bangka Belitung, dan Sulteng. "Kalimantan Barat, PKPI lolos 100 persen," ucapnya.

Selain PKPI, Partai Bulan Bintang (PBB) juga termasuk partai lama yang tidak lolos di KPU Pusat.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Kalbar, menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB.

"Kita tetap berpatokan kepada DPP. Seperti apa kebijakannya, kami akan ikut," ujar Sekretaris DPW PBB Kalbar, Imam Muttaqin.

PBB, kata dia, akan mengikuti mekanisme yang dibuat oleh KPU, dimana masih ada jeda masa untuk perbaikan dokumen kepartaian yang dinilai kurang.

"Memang ada beberapa daerah yang administrasinya belum memadai, hanya mencapai 60 persen. Jadi memang ada pengorekan ulang di setiap daerah. Yang bermasalah ini yang jauh-jauh, seperti di Papua," katanya.

Untuk di Kalbar sendiri, PBB sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi di KPU Provinsi. Imam meyakini, partainya bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

"Saya yakin 100 persen PBB lolos. Apabila gugus ketua umum kita, Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, insyaallah lolos," katanya.

Namun, jika ternyata di tingkat KPU Pusat, PBB masih dinyatakan tidak lolos setelah perbaikan dokumen, sama dengan PKPI, PBB akan melakukan upaya hukum.

"Ada beberapa langkah yang kita siapkan, terutama di proses hukum. Kita akan menggugat ke Bawaslu dan MK," ujarnya.

Masalah Memasukkan Data 

Ada 14 parpol yang lolos, antara lain Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Berkarya dan Partai Garuda.

PKPI menjadi salah satu parpol yang tak lolos pendaftaran KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Menyusul Partai Idaman, PKPI akan menggugat KPU ke Bawaslu.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10). Pernyataan ini sekaligus berisi soal arahan PKPI kepada para pengurus dan kadernya.

Salah satu penyebab gagalnya 13 parpol itu adalah tidak bisa melengkapi syarat dokumen di sistem informasi partai politik (sipol) pada situs KPU. PKPI mempermasalahkan SIPOL.

"Setelah mencermati UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU serta kami melihat banyak pelanggaran prosedur dan tahapan yang dilakukan oleh KPU, terutama dengan digunakannya SIPOL yang mengandung banyak kelemahan,” ujarnya. 

Karena itu, PKPI akan segera menyusun langkah untuk membawa persoalan pendaftaran Pemilu PKPI yang terhambat di KPU ke Bawaslu dan DKPP.

PKPI pun memastikan akan memperjuangkan haknya, ikut menjadi peserta Pemilu 2019, mengingat statusnya yang telah diakui negara. Atas masalah ini, partai pimpinan AM Hendropriyono itu, meminta Bawaslu menjembatani permasalahan ini. 

"Segenap pengurus DPN, DPP, DPK, dan DPC serta keluarga besar PKPI, diminta agar tenang dan melaksanakan tugas yang sudah, dan akan diberikan oleh pimpinan DPN PKPI," tegasnya.
Yusril Ihza Mahendra, Ketua PBB mengamini, memang KPU belum mengumumkan secara resmi, sehingga belum bisa dilaporkan ke Bawaslu. Namun, pihaknya akan tetap bicara dengan Bawaslu.

"PBB memang belum masuk ke sengketa melawan KPU di Bawaslu, karena keputusan KPU bahwa kita lulus atau tidak lulus Pemilu itu memang belum ada dan masih jauh waktunya dari sekarang," ucap Yusril, Jumat (20/10).
 
Yusril menuturkan masalah yang diadukan ke Bawaslu adalah terkait SIPOL berbasis Website. Untuk diketahui, Parpol wajib menginput semua berkas persyaratan ke SIPOL, dan tetap membawa hard copy-nya ke KPU. Namun PBB mendapati banyak masalah di SIPOL, saat input data. (abd/umr/ant/kum/det/lis)

Komentar