Jokowi Bantah Keluarkan Izin Reklamasi

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 175

Jokowi Bantah Keluarkan Izin Reklamasi
TINJAU TAMBAK - Presiden Joko Widodo naik motor trail menuju tambak-tambak udang dan ikan bandeng di Muara Gembong, Bekasi, Rabu (1/11). (Agus Suparto)
BEKASI, SP - Presiden Joko Widodo membantah telah menerbitkan izin untuk proyek reklamasi pantai utara. Penegasan ini dilontarkan Presiden, ketika melakukan peresmian revitalisasi tambak udang di Desa Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11).

"Ya, saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah," ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan mengenai Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan dan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, bukanlah pemberian izin untuk reklamasi teluk Jakarta.

Media massa mulai melakukan pemberitaan terkait Pergub tersebut. Peraturan ini dianggap sebagai bentuk izin yang dikeluarkan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI, guna pelaksanaan proyek reklamasi. 

Jokowi menjelaskan bahwa, aturan itu hanyalah petunjuk teknis bagaimana Pemprov DKI Jakarta, apabila ingin memberikan izin reklamasi.

"Pergub itu kan Pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Gitu loh. Jangan, bukan (izin) reklamasinya," kata Jokowi.

Sehingga dengan adanya peraturan tersebut, ketika ada pihak yang meminta izin, maka aturannya harus sesuai dengan Pergub 146/2014. "Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," ujar Jokowi. 

Terkait reklamasi, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang telanjur sedang dibangun, yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek.

"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut Wapres, keputusan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada telah dibicarakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta atas dasar pertimbangan efisiensi.

"Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar, kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," kata dia.

Wapres juga mengaku telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait keputusan tersebut.

"Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.

"Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara," kata dia. (rep/ant/lis)

Komentar