Jokowi Minta Penyidikan Dua Pimpinan KPK Dihentikan

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 112

Jokowi Minta Penyidikan Dua Pimpinan KPK Dihentikan
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
JAKARTA, SP - Bareskrim Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Raharjo dan Saut Situmorang.

Agus dan Saut diketahui dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua DPR, Setya Novanto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar mengenai masalah ini. Dia menegaskan, bahwa hubungan KPK dan Polri baik-baik saja.

"Ada proses hukum, tapi jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta," ujar Jokowi usai meresmikan Pesawat N219 di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11).

Jokowi berharap, semua tudingan harus bisa dibuktikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Saya udah minta (penyidikan) dihentikan," tegasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri sudah berbicara mengenai masalah ini. Menurutnya, kasus ini dilaporkan oleh seorang bernama Sandi Kurniawan. Meski keluar SPDP, Agus dan Saut belum menjadi tersangka karena polri masih perlu memeriksa saksi-saksi termasuk kesaksian terlapor. 

(KPK) menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bareskrim Mabes Polri terhadap dua pimpinan KPK dihentikan bila tidak memiliki kecukupan fakta dan alat bukti. 

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, apa yang sudah diinstruksikan Kepala Negara sesuai dengan Nawacita.

"Oh iya kan pemerintah dengan nawacitanya sudah jelas, disitu sudah tercermin bahwa bagaimana pemerintah membangun integritas bangsa Indonesia dengan antikorupsi itu sudah jelas di Nawacita," kata Saut. 

Saut menambahkan, instruksi Presiden Jokowi sudah tepat, terlebih apa yang dikatakan Jokowi itu sudah sesuai dengan keyakinan lembaga antirasuah?.

"Jadi, saya pribadi beranggapan bahwa tidak aneh kalau presiden menyatakan itu. Jadi, artinya sejalan dengan pemikiran yang ada di KPK," tandasnya. 

Seperti diketahui, dua pimpinan lembaga antirasuah, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan ke Bareskrim Mabes Polri. 

Kedua pimpinan KPK itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang. 

Bareskrim Mabes Polri pun telah menerbitkan SPDP terhadap dua pimpinan lembaga antirasuah tersebut per 7 November 2017. (ant/okz/lis)