OSO Pimpin Hari Pahlawan di KRI dr Soeharso

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 132

OSO Pimpin Hari Pahlawan di KRI dr Soeharso
TABUR BUNGA - Ketua DPD RI Oesman Sapta (OSO) sedang menabur bunga di atas kapal KRI dr Soeharso saat memperingati Hari Pahlawan, Jumat (10/11). (Ist)
Oesman Sapta, Ketua DPD RI 
"Hikmah dari acara ini adalah, penghormatan terhadap perjuangan para anak bangsa yang mendahului kita maupun yang masih hidup. Waktu berjuang, mereka bersatu tanpa mempertentangkan asal-usul, agama, perbedaan suku dan ras. Mereka untuk persatuan bangsa ini,"

Harry Soeratin, 
Sekjen Kementerian Sosial 
“Kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan perjuangan para pahlawan dan pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia”

JAKARTA SP -
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang (OSO) memimpin upacara Hari Pahlawan di atas KRI dr Soeharso di teluk Jakarta, Jumat (10/11) pagi. 

OSO didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI A Taufiq R dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Setelah upacara, OSO dan rombongan melakukan tabur bunga di perairan Teluk Jakarta.?

?Upacara tabur bunga dilaksanakan dari geladak KRI dr Soeharso 990 yang berlabuh di dermaga JITC Tanjung Priok Jakarta dengan komandan upacara Letkol infantri Triono yang sehari-hari sebagai Komandan Yonif Mekanis 203.

Pada pukul 07.00 WIB, kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut tersebut berlayar menuju perairan Teluk Jakarta atau tepatnya di Pulau Damar, sebagai tempat tabur bunga dilakukan. 

OSO kemudian memimpin peserta upacara dari unsur TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan lainnya mengheningkan cipta. Suasana hening di kapal yang berjalan pelan di atas laut dengan ombak yang cukup tenang.

Tak terkecuali Soepranoto. Veteran perang yang sudah menginjak usia 96 tahun itu, terlihat khidmat mengikuti upacara. Meskipun harus duduk di atas kursi roda dan dikawal anggota keluarga. 

Sebelum upacara tabur bunga dilaksanakan diawali dengan mengheningkan cipta, ditandai dengan pembunyian sirene oleh kapal-kapal yang ada di sekitar KRI Soeharso pada pukul 08.15 WIB.

Setelah mengheningkan cipta, OSO didaulat untuk melakukan pelarungan bunga ke laut. Ia berjalan ke arah lambung buritan kapal melaksanakan pelarungan bunga sebagai tanda penghormatan kepada arwah para pejuang bangsa yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tanda penghormatan kepada arwah para pejuang bangsa yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upacara di KRI Soeharso 990 berlangsung khidmat. KRI dikeliling kapal pengawal dari pasukan elite TNI AL.

"Tadi Anda semua, seluruh masyarakat Indonesia mengikuti upacara tabur bunga tepat pukul 8.15 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia," kata OSO usai upacara.

OSO mengemukakan, dirinya mendapat tugas negara untuk? memimpin upacara tersebut. Upacara tabur bunga dilakukan secara serentak di seluruh Tanah Air sebagai penghormatan terhadap para pahlawan.

"Hikmah dari acara ini adalah, penghormatan terhadap perjuangan para anak bangsa yang mendahului kita maupun yang masih hidup. Waktu berjuang, mereka bersatu tanpa mempertentangkan asal-usul, agama, perbedaan suku dan ras. Mereka untuk persatuan bangsa ini," kata OSO.

Ia berharap masyarakat Indonesia yang hidup setelah kemerdekaan bisa mencontoh semangat para pahlawan. Anak bangsa yang ada sekarang harus mampu mengisi kemerdekaan yang telah diraih, tanpa membeda-bedakan latar belakang.

"Kita kembali ke satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa," tutur OSO?.

"Sekarang ini pahlawan-pahlawan kemakmuran, pahlawan perdamaian, pahlawan yang menyatukan anak bangsa. Itu yang menjadi pahlawan sekarang. Kita tidak bertempur lagi tapi harus dapat menyatukan anak bangsa, dapat membangun Indonesia," katanya.

OSO mengungkapkan, ekonomi dan Indonesia harus terus dibangun. Terutama di kawasan daerah. "Dapat membangun ekonomi dan daerah-daerah itu harus disatukan harus disatukan infrastruktur daerah harus dibangun," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Hanura ini menambahkan, kebangkitan ekonomi daerah memiliki korelasi dengan kemakmuran Indonesia. Sebab, OSO, tanpa adanya kebangkitan ekonomi daerah maka tidak akan terwujud juga kemakmuran Indonesia. 

OSO menegaskan peserta upacara mencapai? 500 orang. Mereka terdiri dari berbagai unsur seperti para veteran perang, anggota TNI dan Polri, dan unsur PNS dari berbagai instansi. Perserta lain dari unsur ormas, seperti FKKPI, HMI, GMNI, PMKRI, Menwa, dan berbagai ormas kepemudaan lainnya.
?
Hadir dalam upacara tabur bunga tersebut Sekjen Kementerian Sosial Harry Soeratin serta Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Hartono Laras.

“Kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan perjuangan para pahlawan dan pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Harry.

Upacara diakhiri dengan tabur bunga oleh inspektur dan para peserta upacara. Selain tabur bunga di laut, puncak peringatan Hari Pahlawan juga dilaksanakan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Selain itu, diselenggarakan ramah tamah dengan warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan. 
Gelar Pahlawan

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan, pemberian gelar pahlawan merupakan hak prerogatif Presiden dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak sehingga tidak perlu diperdebatkan dan berpolemik karena pemerintah punya pertimbangan matang untuk memutuskan sebuah kebijakan.

"Kebijakan pemberian gelar pahlawan itu hak prerogatif pemerintah, sehingga tidak perlu diperdebatkan," kata Oesman Sapta Odang atau Oso seusai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di KRI Dr. Soeharso 909, di perairan Teluk Jakarta, Jumat.

Dia meyakini ada faktor-faktor yang tidak mudah dalam memberikan gelar pahlawan, dan Presiden telah melalui proses yang panjang sebelum mengambil kebijakan tersebut.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu berpolemik terkait hal itu, sehingga jika ada pihak yang belum menerima gelar pahlawan, maka harus bersabar.

"Bagi yang telah menerima gelar pahlawan maka berbahagia dan yang belum harus bersabar," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/11).

Pemberian gelar tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 115/TK/Tahun 2017 per-tanggal 6 November tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Keempat tokoh tersebut yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari NTB, Laksamana Malahayati dari Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemberian anugerah gelar Pahlawan Nasional ini sesuai dengan usulan dari Kementerian Sosial RI, tentang permohonan pemberian gelar pahlawan Nasional. 

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penganugerahan gelar pahlawan murni keputusan Presiden dan Kementerian Sosial hanya menyiapkan tim pengkajian dan penelitian untuk gelar pahlawan tersebut.

Menunggu Gelar Pahlawan Tokoh Kalbar

Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh Indonesia. Mereka adalah almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari
Provinsi Nusa Tenggara Barat, almarhumah Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Provinsi Kepulauan Riau, dan almarhum Lafran Pane dari Provinsi DI Yogyakarta. Sayangnya, tak satu pun nama tokoh Kalbar masuk. Termasuk Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara, Pancasila.

Kasi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Dinas Sosial Kalbar, Tukiman menerangkan, selain Sultan Hamid II, nama yang juga diajukan adalah JC Oevaang Oeray dan Pangeran Nata Kusuma. Ketiganya diusulkan melalui Tim Peneliti, Pengkaji, Gelar Daerah (TP2GD).

"Itu dari masyarakat mengusulkan pada tim TP2GD, dan diproses perlengkapan persyaratannya," kata Tukiman, Jumat (10/11).

Setelah melewati proses itu, tokoh yang memenuhi syarat akan diserahkan ke Dinas Sosial. Dia menjelaskan, pihaknya hanya sekadar memfasilitasi. Apakah tokoh yang diusulkan ditetapkan menjadi pahlawan nasional atau tidak, tinggal penilaian dari pusat.

"Sebelum masuk di Presiden, data-data itu masuk di tim pengkaji gelar di pusat  dan mereka turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi," imbuhnya.

Pada Agustus dan September 2017 kemarin, tim dari pusat sudah datang ke Kalbar dan mengunjungi semua lokasi asal masing-masing tokoh.

Salah satu tokoh yang diajukan adalah Sultan ke VII Pontianak, Sultan Hamid II. Sebenarnya, bertepatan dengan 39 tahun wafatnya sultan Pontianak bernama lengkap Sultan Abdul Hamid Alkadrie, 30 Maret 2017, syarat lengkap diserahkan Yayasan Sultan Hamid II kepada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos RI.

“Jadi tadi sudah dinyatakan resmi dari Kemensos, sudah clear semuanya untuk syarat administrasi,” ujar Anshari Dimyati, dari Yayasan Sultan Hamid II beberapa waktu lalu. 

Dengan lengkapnya syarat administrasi, selanjutnya tinggal menunggu hasil pembahasan Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Pusat (TP2GP). Diperkirakan di bulan September dan Oktober 2017 hasilnya bisa diketahui. Usai mendapat rekomendasi dari TP2GP, rekomendasi dari Dewan Gelar juga dibutuhkan.

Penyerahan syarat ini bukan tanpa lika-liku. Semua sudah dimulai sejak Sultan Pontianak itu wafat tahun 1978. Max Yusuf Alkadrie yang jadi sekretaris pribadi Sultan sejak tahun 1967, telah menjaga berkas terkait karya dan perjuangan Sultan. Setelah itu, muncul penelitian Uun Mahdar tahun 1994, beruntun kemudian penelitian ilmiah pertama oleh Turiman Fathurahman tahun 1998, hingga tesis Anshari Dimyati tahun 2002 yang menganulir tuduhan makar Sultan Hamid II.

Anshari menambahkan, audiensi dengan Mensos Khofifah Indar Parawangsa tanggal 15 April 2016 mendapat sambutan hangat. Sebelumnya pada Karnaval Khatulistiwa tahun 2015, pihaknya sudah menitipkan surat untuk Presiden Jokowi.

“Ternyata surat itu sampai. Jadi kami tafsirkan Bu Khofifah sudah dapat disposisi dari Presiden Jokowi. Kemudian kita bertemu dengan Bu Khofifah, dibilang langsung aja, sudah terang kok semuanya mengenai sejarah Sultan Hamid II dan karyanya, lambang negara. Jadi persoalannya hanya karena belum diajukan saja,” terangnya.

Atas dasar itu, semua syarat administrasi calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II diajukan. Diserahkan secara resmi tanggal 25 Juli 2016. Namun, 13 September 2016, ada kekurangan tiga buah dokumen yang disampaikan lewat surat dari Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos RI.

Salah satu kekurangan itu adalah rekomendasi dari Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah (TP2GD). Usai dipenuhi, kekurangan masih ditemukan. Di antaranya buku-buku terkait Sultan Hamid II. Total ada sembilan buku pendukung yang disertakan dengan dibikin 17 rangkap. Begitu juga surat keterangan lain seperti Surat Keterangan Wali Kota tentang nama jalan, makam, dan lainnya.

“Jadi resmi kita sampaikan hari ini dan sudah lengkap semua,” pungkasnya kala itu. 

Sayangnya, perjuangan itu belum membuahkan hasil. Nama Sultan Hamid II dan dua tokoh Kalbar lain masih belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. (bls/ant/det/lis)