Presiden: RI Harus Terdepan Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit

Nasional

Editor Andrie P Putra Dibaca : 42

Presiden: RI Harus Terdepan Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit
SERTIFIKAT - Presiden Joko Widodo saat memberikan bantuan sertifikat tanah bagi warga dalam kunjungnnya di Medan, Senin (27/11). (Biro Pers Kepresidenan)
MEDAN, SP - Presiden Joko Widodo terus berupaya mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memeratakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di seluruh Tanah Air.

Upaya tersebut diwujudkan salah satunya dengan meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare yang mencakup sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Di antaranya Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

Meski demikian, jumlah tersebut dinilai Presiden masih sangatlah kurang. Mengingat PSR di Sumatra Utara sudah sangat mendesak karena dari total 470.000 hektare sawit perkebunan rakyat, seluas 350.000 hektare perlu diremajakan.

"Yang perlu diremajakan 350 ribu hektare gede sekali dan biayanya tidak sedikit. Tapi harus kita kerjakan kalau tidak kita hanya melihat kelapa sawit yang umur 25-30 tahun tidak produktif, harus diremajakan," ujar Presiden saat meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, (27/11).

Sementara itu dari 4,6 juta hektare lahan pekebun kelapa sawit, diperkirakan sekitar 2,4 juta hektare memiliki produktivitas di bawah 2,5 Ton Crude Palm Oil (CPO)/hektare/tahun akibat umur tanaman kelapa sawit sudah lebih dari 25 tahun dan atau tidak menggunakan kualitas benih yang baik pada masa dahulu.

Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah mendukung berjalannya program PSR guna meningkatkan produktivitas kelapa sawit Tanah Air.

Dia pun telah memerintahkan jajarannya untuk segera menjalankan program PSR agar kelapa sawit Indonesia bisa bersaing dan menjadi unggulan di dunia internasional.

"Saya perintahkan ke Pak Menko Perekonomian, Pak Darmin Nasution untuk diremajakan semuanya, yang milik rakyat harus diremajakan kalau tidak kita bisa disalip negara lain," ucap Presiden.

Apalagi selama ini Indonesia memang dikenal sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia hingga mendapat julukan emas hijau.

Mengemban julukan tersebut, Jokowi tak ingin berpuas diri. Dia mengungkapkan sejumlah tanggung jawab yang harus diemban pemerintah.

"Tapi ingat juga menjadi produsen kelapa sawit terbesar artinya kita harus menjadi yang terdepan dalam pengelolaan. Ini yang kita lemah di sini," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan bantuan dana peremajaan sawit rakyat, benih sawit unggul
bersertifikasi, dan benih jagung untuk tumpang sari.

Selain itu, juga menyerahkan sejumlah sertifikat tanah untuk rakyat dan melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit. (ril)