Bawaslu: Papua, Maluku dan Kalbar Rawan Pilkada

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 29

Bawaslu: Papua, Maluku dan Kalbar Rawan Pilkada
Ilustrasi. Net
JAKARTA, SP - Bawaslu telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2018. Sebanyak tiga provinsi di Indonesia dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, selama pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung.

"Indeks ini mudah-mudahan menjadi 'early warning system' bagi jajaran kami hingga ke di tingkat bawah untuk bisa melakukan upaya pencegahan secara maksimal. Jadi IKP ini merupakan upaya kami melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan di Pilkada serentak nanti," kata Ketua Bawaslu RI Abhan usai acara di Jakarta, Selasa (28/11).

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 17 provinsi dan 154 kabupaten-kota, Bawalsu menggunakan tiga aspek sebagai dasar penelitian kerawanan pelaksanaan Pilkada, ketiga aspek itu adalah partisipasi, penyelenggaraan dan kontestasi.

Hasilnya, tiga provinsi dan enam kabupaten terindikasi memiliki indeks kerawanan tinggi. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua, Maluku dan Kalimantan Barat, sementara enam kabupaten tersebut adalah Mimika, Jayawijaya, Puncak, Konawe dan Timor Tengah Selatan.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menjelaskan, sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika memiliki nilai 3,00 hingga 5,00. Kategori sedang 2,00 dan 2,99 sedangkan kategori rendah 0-1,99. 

"Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk provinsi Maluku 3,25 dan skor indeks Kalimantan Barat 3,04," ujar Afif.

Skor ini mencakup dari tiga dimensi yaitu penyelenggara, kontestasi dan partisipasi. Selain itu, Afif menyebutkan terdapat 14 provinsi yang masuk dalam kategori sedang. 

"Sementara 14 provinsi lainnya menunjukkan kategori sedang," kata Afif.

Provinsi dengan kategori sedang adalah Sumatra Utara (skor 2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68). Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19,) dan Jawa Tengah (2,15).

Afif mengatakan, penelitian dalam tingkat kabupaten/kota terdapat enam wilayah yang masuk dalam kategori tinggi. Daerah ini adalah kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai hingga Kabupaten di Timor Tengah Selatan.

"Keenam daerah tersebut Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan," ujar Afif. 

Afifuddin mengatakan faktor penyebab tingkat kerawanan pelaksanaan Pilkada di suatu daerah disebabkan oleh faktor kedewasaan berpolitik di daerah tersebut.

Tingginya indeks kerawanan Pilkada di tingkat provinsi terjadi di luar Pulau Jawa, karena berdasarkan pelaksanaan Pilkada sebelumnya daerah-daerah tersebut pernah mengalami sejumlah kerawanan.

"Ini kan basisnya pengalaman Pilkada di masa lalu, jadi yang muncul tidak kami pilah Jawa dan luar Jawa, tetapi dari data di provinsi dan kabupaten-kota itu sendiri,” ujarnya. 

Hal itu menjadi kaca mata untuk meneropong potensi kerawanan Pilkada ke depan, dengan pendekatan spesifik. (ant/rep/lis)