BUMN Akuisisi Hak Partisipasi Rio Tinto

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 58

BUMN Akuisisi Hak Partisipasi Rio Tinto
Ilustrasi. Net
JAKARTA, SP - Pemerintah bakal menugaskan Badan Usaha Milik Negara guna mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto Group dalam mengelola tambang Grasberg di Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Perusahaan tambang multinasional asal Australia itu saat ini memegang hak partisipasi (participating interest) sebesar 40 persen dalam pengelolaan tambang Grasberg. Sementara, 60 persen sisanya digenggam oleh Freeport. 

"Untuk mencapai 51 persen (divestasi saham Freeport), 40 persen participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan suku-suku besar yang terkait dengan operasi Freeport Indonesia," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Selasa (5/12).

Jonan mengungkapkan, konversi hak partipasi Rio Tinto menjadi saham nantinya bakal mendelusi saham yang dimiliki pemegang saham PTFI saat ini. Ia mencontohkan, porsi saham pemerintah dari yang tadinya 9,36 persen bakal turun menjadi sekitar 5 persen. Hal sama juga terjadi pada saham Indocopper dan Freeport Mc Morran. 

"Intinya, apabila akuisisi ini selesai, maka kepemilikan saham pihak indonesia secara agregat bisa mencapai 51 persen kurang lebih di tahun 2018," ujarnya. 

Selain mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto, pemerintah juga berencana mengambil alih saham Indo Copper di PTFI. 

Saat ini, 81,28 persen saham PTFI dimiliki oleh perusahaan AS Freeport McMoran Copper and Gold Corp (FCX). Kemudian, PT Indocopper Investama Corp, yang dimiliki oleh FCX, menguasai 9,36 persen lainnya. Sementara, pemerintah Indonesian hanya menguasai 9,36 persen sisanya. 

Saat ini, proses negosiasi antara kedua belah pihak terkait rencana tersebut masih berlangsung dan masuk ke tahap perencanaan peraturan (legal drafting). Diperkirakan, negosiasi tersebut bakal mencapai kesimpulan paling lambat akhir tahun ini. (cnn/lis)