Ratusan Pegiat HAM Bedah Peran Pemda Cegah Intoleransi dan Ekstremis

Nasional

Editor Andrie P Putra Dibaca : 45

Ratusan Pegiat HAM Bedah Peran Pemda Cegah Intoleransi dan Ekstremis
KONFERENSI - Konferensi Human Right Cities 2017 di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).
JAKARTA, SP - Indonesia pada 2050 bakal melompat meninggalkan status negara berkembang menjadi negara maju dan menduduki em,pat besar setelah Tiongkok, Amerika dan India.

Setidaknya itulah harapan dari pembukaan konferensi Human Right Cities 2017 di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).

Acara yang dihadiri 150 peserta dari lintas kalangan tersebut dibuka Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, setelah kata sambutan dari Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID) dan Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM).

Sugeng mengatakan, dari berbagai lembaga menyebutkan Indonesia menjadi negara maju pada 2050 bukan hal yang mustahil. Apalagi dengan pendapatan perkapita masyarakatnya berkisar Rp 1,5 juta.

Syaratnya, kata Sugeng, Indonesia harus menjadi negara yang damai, menjaga Kebhinekaan, pembangunan yang merata serta menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami percaya bahwa kita semua tidak ingin Indonesia menjadi Negara gagal. Saya percaya kita ingin Indonesia menjadi masyarakat yang damai, rukun dan tanpa kekerasan. Itulah sebabnya kabupaten/kota HAM menjadi penting," kata Sugeng.

Ia pun mengapresiasi pada kepala daerah yang membuktikan wilayahnya sebagai daerah toleran, inklusif, dan punya komitmen sebagai Kabupaten/Kota HAM.

Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa, sebagai sebuah bangsa majemuk Indonesia menghadapi tantangan isu intoleran dan ekstrimisme yang serius. Komnas HAM menerima tren peningkatan kasus dalam isu ini.

“Mengangkat isu intoleransi dalam Konferensi ini faktual dan aktual. Negara perlu mencitptakan situasi yang kondusif untuk mewujudkan hak – hak korban,” katanya.

Teten Masduki dalam sambutannya menyatakan,  meskipun kita sudah melewati demokrasi, ada perkembangan mengkhawatirkan, yaitu munculnya kelompok intoleran, radikal yang menolak demokrasi dan HAM.

“Human rights cities ini merupakan perwujudan bagaimana negara hadir dalam memenuhi hak seluruh warga,” ujarnya. (loh)