Komisi I Setujui Hadi sebagai Panglima TNI

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 22

Komisi I Setujui Hadi sebagai Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto
JAKARTA, SP - Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendalamkan visi-misi, kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.

"Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.

Politisi PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut yaitu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan sejauh mana mampu menjaga serta merawat NKRI.

"Proses uji kelayakan yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pemeriksaan administrasi, pemaparan visi-misi, pendalaman visi-misi dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Dia mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja.

Menurut dia, capaian positif tersebut diharapkan bisa dilanjutkan Marsekal Hadi dalam memimpin institusi TNI.

"Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan," katanya.

Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di Rapat Paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden, lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu Marsekal Hadi tidak memberikan banyak pernyataan namun dirinya mengaku senang proses uji kelayakan tersebut berjalan lancar.

Dia mengatakan sudah memberikan paparan visi-misi di hadapan seluruh anggota Komisi I DPR serta menyampaikan kebijakan strategis yang akan dijalankannya kedepan. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar penggantian Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa purna tugas pada Maret 2018.

"Ya kan ada proses, dan ada kebiasaan juga, itu sudah terjadi di beberapa panglima, memang beberapa bulan sebelumnya ada sebelum pensiun ada persiapan masa pensiun," kata Wapres.

Presiden juga sudah mengajukan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi calon Panglima TNI kepada DPR.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengaku bersyukur bahwa Presiden Jokowi telah menentukan pengganti posisinya terutama seseorang yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan.

"Saya kira ini bagus, artinya panglima terbuka dan menyerahkan sesuai proses dengan peraturan," ujar Wapres Kalla.

Terkait dengan mutasi besar-besaran yang dilakukan Gatot kepada 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI di lingkungan tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menjelang pensiun, menurut Wapres hal tersebut merupakan masalah internal di TNI.

Presiden Jokowi memastikan penggantian Panglima TNI sudah sesuai dengan prosedur. 
Hadi membeberkan, tugas TNI saat ini terdiri dari empat hal, yakni sebagai kekuatan penyerang, pertahanan, pendukung, dan instrumen negara.

"TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara," ujarnya.

Hadi menyebut, TNI ke depan juga memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai penangkal ancaman dari dalam dan luar negeri. 

Kedua, sebagai penindak yang mampu menghancurkan kekuatan musuh. Ketiga, sebagai pemulih kondisi kemanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan. (ant/cnn/lis)