Teten Dorong Pemda Wujudkan Daerah Ramah HAM

Nasional

Editor Andrie P Putra Dibaca : 34

Teten Dorong Pemda Wujudkan Daerah Ramah HAM
KONFERENSI - Konferensi Human Right Cities 2017 di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).
JAKARTA, SP - Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) se- Indonesia agar mewujudkan daerahnya ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sambutan konferensi Human Right Cities 2017 di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12) malam, Teten menyebutkan saat ini isu intoleran sudah mengalahkan isu wacana publik. Seperti isu pendidikan, kesehatan, anak, perempuan dan lainnya.

"Kita prihatin sekali dalam hal ini. Munculnya kelompok intoleran yang menolak demokrasi, sudah saatnya kita semua harus bergerak bagaimana seluruh daerah menjaga sikap toleransi dan menerapkan konsep HAM," kata Teten.

Di sini peran Kepala Daerah penting sekali bagaimana bisa mendorong mewujudkan daerahnya menerapkan konsep ramah HAM. Misalnya daerah harus hadir memenuhi hak dasar untuk warganya. Seperti memberikan akses pendidikan, kesehatan,  perumahan dan lainnya.

Bagaimana dengan peran pemerintah pusat?

Tiga tahun pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, berupaya memberikan akses seluas-luasnya bagaimana memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Karena diketahui bersama saat ini terjadi kesenjangan yang cukup lebar. Dalam contoh kasus misalnya atas kepemilikan tanah antara korporasi dengan masyarakat.

"Contohnya sektor perkebunan. Kepemilikan lahan untuk pengusaha di Indonesia seluas 11 juta ha, sedangkan kepemilikan lahan sawit rakyat hanya 4 juta ha," kata Teten.

Adanya ketimpangan jumlah kepemilikan lahan ini yang akan diatasi oleh pemerintah. Satu di antara caranya, dengan memberikan kepemilikan lahan kepada masyarakat adat di daerah. Dari 12 juta ha lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat adat secara Nasional, yang terealisasi baru sekitar 9 juta ha.

Begitu pula dalam hal pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pemberian Beras Warga Miskin (Raskin).

"Menurut kami saat ini sistem distribusinya tidak efektif " kata Teten.

Misalnya dari 15 juta ton Raskin yang didistribusikan idealnya tiap kepala keluarga mendapatkan 15 kg. Tapi di lapangan yang disalurkan justru mereka yang dapat hanya 5 kg.

"Ke depan, kita coba merumuskan. Distribusi Raskin tidak lagi ke Bulog, tapi langsung diserahkan kepada si penerima Raskin," tambah Teten.

Lagi-lagi, di sini peran Pemda bisa hadir, bagaimana menyediakan sistem data kependudukan yang valid. (loh)