Menanti Kebijakan Pemerintah Atasi Energi

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 211

Menanti Kebijakan Pemerintah Atasi Energi
GAS ELPIJI - Pekerja menata gas elpiji tiga kilo yang kehadirannya semakin langka. Warga berharap keberadaan gas elpiji semakin merata dan terpenuhi. (Ist)

Kelangkaan Elpiji Bersubsidi Semakin Menjadi


Lelah sudah Nanik (35) warga Jalan Fazar, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, berkeliling mencari gas bersubsidi isi ulang tabung tiga kilogram.

SP - Sementara matahari mulai tinggi, belum ada satupun makanan tersaji di meja, padahal suami dan anak-anak mereka segera pulang dari bekerja dan sekolah.

Ia terpaksa menyerah dan mencoba menyalakan kayu bakar di tungku sisa pembakaran sampah. Hanya itu langkah cepat untuk menyelamatkan tanggungjawab seorang ibu rumah tangga menyajikan makanan untuk keluarga.

Nanik sudah sebulan ini terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak semua kebutuhan makan/minum bagi keluarganya karena sulit mendapatkan gas elpiji tabung tiga kilogram yang sudah hampir 10 tahun menemaninya.

"Gas susah didapat, kalau ada harganya mahal Rp35.000 - 40.000/tabung," keluh ibu beranak tiga ini.

Ia dan suami harus ekstra mencari kayu bakar untuk menghidupkan tungku di rumahnya ke semak belukar sekitar rumah atau potongan sisa bahan bangunan dari tukang yang sedang membangun di luar sana.

"Saya harus memasak untuk makan keluarga sehari-hari, daripada tidak ada terpaksa pakai kayu," ucapnya pasrah.

Sejak konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram diberlakukan tahun 2007 hingga kini gonjang-ganjing kelangkaan gas bersubdisi yang katanya disediakan bagi masyarakat miskin sebenarnya terjadi namun semakin ke sini bertambah memuncak.

Bisa dibayangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji tiga kilogram tadinya hanya Rp18.000/tabung kini bisa mencapai Rp50.000/ tabung, hampir setara dengan non subsidi di Pekanbaru.

Parahnya lagi kalau mahal barangnya tersedia mungkin masyarakat sedikit terbantu tetap bisa memasak. Ini tidak, sudah mahal barangnya tidak tersedia alias hilang dari peredaran.

Dari berbagai perspektif, kebijakan pemerintah ini sangat logis, mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat tajam. Apabila harga minyak tanah dalam negeri dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat besar untuk mensubsidi.

Berdasarkan data dari Pertamina pada bulan September 2010, setelah program berjalan selama 3 tahun, hingga akhir Agustus 2010 telah didistribusikan 45,5 juta paket elpiji kepada masyarakat dari total 52 juta paket yang akan dibagikan.

Program ini juga telah mengurangi konsumsi minyak tanah (kerosene) dari 9,9 kiloliter pada tahun 2007 menjadi 5,8 kiloliter pada tahun 2010 serta memberikan kontribusi penghematan subsidi hingga Rp21,78 triliun.

Dalam proses pembagian timbul masalah yang dihadapi dalam tahap implementasi ialah bahwa tidak mudah bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk beralih ke elpiji. 

Bukan cuma langka harga barang bersubsidi ini juga didapati dengan mahal oleh masyarakat miskin. Sungguh mengherankan barang bersubsidi dengan HET Rp18.000/ per tabung di Pekanbaru bisa dipasarkan di tingkat akhir (konsumen) hingga Rp40.000/tabung hampir menyamai harga non subsidi.

Seperti yang dirasakan Luciana di Jalan Fazar Labuh Baru ia sudah sepekan ini harus mondar-mandir mencari gas hingga didapat di salah satu warung yang lumayan jauh dari rumahnya.

"Sepertinya orang warung mulai takut menjual gas kalau-kalau kena sidak, saya terpaksa membeli Rp40.000/ tabung, " ujarnya menyembunyikan tempat pembeliannya.

Lain lagi yang dialami oleh warga Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau harga elpiji kini mencapai Rp35 .000/tabung.

"Kami mencari sudah keliling juga ke Pambang semuanya kosong. Dapatnya di daerah Ketam Putih, itu pun Rp35.000 per tabung, mahal sekali," kata warga Tasik, Mar di Bengkalis.

Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Burhanuddin menyebutkan tidak ada pengurangan kuota dari PT Pertamina selaku produsen elpiji dan pasokan seperti biasanya tanpa kendala.

"Jika pun ada kendala itu terkadang di penyeberangan, namun kuota tetap seperti biasanya," kata Burhanuddin.

Dia mengatakan kelangkaan atau susahnya gas tersebut disebabkan pangkalan dilarang menjual gas ke pengecer.

"Sehingga mereka kesulitan mendapatkan gas, dan kita imbau masyarakat untuk langsung membeli gas di pangkalan dengan membawa fotokopi kartu keluarga," katanya.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebelumnya sudah mengingatkan pihak Pertamina untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji di masyarakat.

Andi juga mempertanyakan apa yang menjadi penyebab kelangkaan ini di Riau sejak Awal November 2017.

"Saya berharap Pertamina tetap memenuhi kebutuhan di Riau. Jangan sampai ada kelangkaan seperti ini, " sebut Andi. (antara/lis)