Difteri Meluas Sampai 28 Provinsi

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 70

Difteri Meluas Sampai 28 Provinsi
Ilustrasi. Net
JAKARTA, SP - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan kasus difteri kian meluas sampai di 28 provinsi di Indonesia yang terjadi di 142 kabupaten dan kota.

Ketua PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) DR Dr Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K) di Jakarta, Senin (18/12), menjelaskan laporan 40 anak yang terinfeksi difteri meninggal dunia dan lebih dari 600 pasien dirawat di rumah sakit karena terjangkit difteri.

Aman menerangkan, jumlah ini adalah data IDI dan organisasi profesi di bawahnya, khususnya IDAI, yang didapat dari laporan organisasi profesi berdasarkan kasus kejadian yang ditemukan oleh setiap profesi.

"Kita meminta sesama profesi, jadi kalau ada kasus, setiap profesi melapor, kita sudah hitung, sama datanya," kata Aman.

Dia mengatakan bahwa kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri ini adalah yang paling besar terjadi di dunia mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan negara-negara yang pernah terjadi KLB difteri sebelumnya.

"Sebelumnya di Rusia, tidak sebesar ini, di India hanya satu dua provinsi, di Brasil hanya beberapa provinsi, Afrika Selatan juga hanya beberapa provinsi," jelas Aman.

Aman menilai KLB Difteri harus ditanggapi serius oleh seluruh kalangan mulai dari pemerintah hingga masyarakat, bukan hanya kalangan medis.

Dia berharap seluruh kalangan mendukung program penanggulangan KLB Difteri dengan imunisasi ulang atau "Outbreak Response Immunization" (ORI) agar tidak lagi menimbulkan kerugian bagi negara. 

Sementara itu, IDI juga menyatakan obat yang terkandung dalam vaksin difteri halal. IDI sudah bekerja sama dengan BPOM untuk melakukan pengawasan produksi vaksin difteri. 

"Yang jelas tentunya kita dalam hal menggunakan vaksin sudah melakukan suatu penelitian dengan baik. Kami sudah menandatangani suatu kerja sama dengan BPOM bahwa distribusi obat itu adalah produksi yang halal," kata Ketua Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis.

Ilham menegaskan produksi vaksin atau pun impor vaksin dilakukan sesuai aturan yang berlaku. IDI juga selalu meminta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum obat dikonsumsi masyarakat.

"Ada beberapa obat yang kita tolak karena memakai ekstrak misalnya otak babi. Tapi vaksin yang kita produksi di Bio Farma, produksi atau diimpor sudah mendapatkan sesuatu yang namanya rekomendasi dari MUI," jelasnya.

Ilham menegaskan pemberian vaksin difteri sangat penting untuk mencegah korban meninggal dunia lebih banyak. Karena itu vaksin harus dilakukan.

"Saya lihat kawan-kawan antivaksin memang itu tidak berbicara dengan evidence base. Kedua mereka coba mendorong verbal sebagai senjata utama dan itu tidak punya evidence base. Nah itu kalau kita melakukan sesuatu argumentasi harus dengan evidence base yang jelas," tuturnya.  (ant/tik/ind)