Kapolri Copot Kasat hingga Kapolda Jika Terjadi Konflik Terkait Pilkada

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 86

Kapolri Copot Kasat hingga Kapolda Jika Terjadi Konflik Terkait Pilkada
Ilustrasi. Massa pendukung salah satu calon walikota "bentrok" saat menggelar simulasi pengamanan pilkada dengan polisi di depan mesjid raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (23/10). (Kanal Aceh/Randi)
JAKARTA, SP - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, akan mencopot anggota yang lalai memonitor potensi konflik. Jika konflik sampai 'meledak' dan polisi terlambat mengantisipasi, jajaran yang terkait akan langsung dicopot.

"Ini penekanan saya kepada jajaran, lakukan pencegahan, pemetaan potensi konflik, selesaikan potensi itu, jangan sampai 'meledak'. Kalau sampai 'meledak' maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim, yaitu tim Irwasum dan tim Propam," kata Tito dalam Rapim Polri 2018 hari ke-2 di Auditorium STIK/PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Tito melanjutkan, tim dari Mabes Polri akan mengecek apakah komandan-komandan kepolisian setempat sudah menginformasikan potensi konflik. Tim Mabes Polri juga akan melihat, bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian setempat dalam rangka antisipasi konflik.

"Cek apakah konflik itu terjadi tanpa ada informasi intelijen, baik dari jajaran Intelijen maupun Binmas kepada para kepala satuan, Kapolres atau Kapolda,” tegas Tito. 

Bila ternyata tidak ada (informasi) dari jajaran Intelijen, Binmas, copot pimpinan Binmas, copot pimpinan Intelnya. “Berarti mereka nggak kerja," tegas Tito.

Di tingkat Polres, Kasat Intel dan Kasat Binmas bakal copot. Di tingkat Polda, Dir Intel dan Dir Binmas dicopot, karena Bhabinkamtibmas tidak jalan.

Namun, jika jajaran Intel dan Binmas di tingkat Polsek hingga Polda sudah melakukan koordinasi dan konflik tetap terjadi, maka Mabes Polri akan mengecek kinerja Kapolres dan Kapoldanya.

Tapi, bila informasi sudah diberikan oleh kedua bagian, Intel dan Binmas, bahwa akan terjadi potensi konflik akan 'meledak' dan disampaikan ke Kapolda. “Namun Kapolda tidak melakukan reaksi atau respons yang tepat untuk menangani itu dengan segenap sumber dayanya, Kapoldanya saya copot, Kapolresnya copot," ujar Tito.

Ia mengatakan terjadinya konflik di suatu wilayah biasanya tidak terjadi mendadak namun ada gejala yang bisa tercium oleh pihak Intelijen maupun Binmas.

Tito tak ingin konflik seperti di Poso terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Dia menerangkan konflik itu bermula sejak 1998 dan hingga kini operasi khusus untuk mengamankan Poso masih dilakukan aparat.

"Poso, begitu jatuh korban 19 tahun lalu, 1998 sampai dengan hari ini belum tuntas operasi Tinombala yang masih terus berlanjut," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan TNI dan Polri untuk tetap menjaga kesolidan menjelang Pilkada Serentak 2018, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada 2019.

"Bapak Presiden mengharapkan tetap terjalinnya soliditas TNI-Polri yang saat ini sudah bertambah baik dari yang baik bertambah baik," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, setelah acara Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Ia mengatakan, sampai saat ini tampak terlihat di lapangan seluruh perwira, bintara, dan tamtama bisa menunjukkan eksistensinya dengan berbaur bersama antara TNI-Polri.

Pada kesempatan itu pula, Hadi mengatakan bahwa Presiden ingin agar TNI-Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. (ant/det/lis)