Penempatan Polisi Jadi Plt Gubernur Tuai Polemik

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 177

Penempatan Polisi Jadi Plt Gubernur Tuai Polemik
Ilustrasi. Net
JAKARTA, SP – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyanggah penunjukkan dua jenderal aktif polisi sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagai bentuk mengamankan suara PDIP jelang pemilu 2019 mendatang.

“Nggak ada anggapan itu. Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai, itu nggak ada. Kita hanya untuk memenuhi kewajiban," kata Tjahjo di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1) malam.

Dua perwira tinggi yang diplot sebagai Plt Gubernur adalah Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat, serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo menegaskan bahwa sikap yang dilakukannya untuk menunjuk dua jenderal polisi aktif sebagai Plt gubernur bukan sebuah masalah dan tak menyalahi aturan.

Tjahjo mengatakan bahwa Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Plt Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur.

"Kita punya aturan bahwa pejabat mana pun baik kementerian atau lembaga jika jabatannya di bawah menteri, Kapolri atau di bawah Panglima TNI adalah eselon satu," tambah Tjahjo.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menentang rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin menempatkan dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi penjabat gubernur atau pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. 

Menurut Yusril, rencana Tjahjo tersebut berpotensi menubruk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

“Karena undang-undang menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian,” kata Yusril. 

Yusril menjelaskan, anggota atau perwira polisi memang boleh merangkap jabatan di institusi lain. Namun, harus berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Intelijen Negara (BIN). 

“Tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian,” ujar Yusril.

Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mendesak, agar Presiden Joko Widodo tak menerbitkan Keputusan Presiden terkait usulan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) Gubernur. Usulan Plt Gubernur itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai Plt atau Pj Gubernur dari kalangan non sipil (TNI-Polri)," ujar Ketua PSHTN FHUI, Mustafa Fakhri.

Musfata mengatakan, hal tersebut agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun tetap terjaga. Menurut dia, wacana penunjukan dua jenderal Polri jadi Plt Gubernur itu telah mencederai amanat reformasi.

"Jabatan Pj Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi," kata dia.

Sebelumnya, Tjahjo menjelaskan bahwa pemilihan jenderal polisi itu karena Kemendagri kehabisan pejabat eselon I untuk mengisi Plt. kepala daerah. Sebab, pada Pilkada serentak 2018 ada 17 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur.

"Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan," imbuhnya.

Diketahui, pasal 4 ayat 2 Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 mengatakan, pejabat sementara Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi. (cnn/ant/lis)